Go-Jek dan GrabBike Dinilai Tidak Berhak Dapat Dukungan Pemerintah

Kompas.com - 01/08/2015, 11:58 WIB
Aplikasi pemesan ojek digital lewat ponsel pintar, tersedia untuk sistem  iOS, Android, dan Blackberry. GrabBikeAplikasi pemesan ojek digital lewat ponsel pintar, tersedia untuk sistem iOS, Android, dan Blackberry.
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorKistyarini
JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (Instran) Darmaningtyas menilai keberadaan Go-Jek dan GrabBike seharusnya tidak membuat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengusulkan agar ojek sepeda motor diatur undang-undang.

Ia berpendapat Go-Jek dan GrabBike pada dasarnya sama dengan ojek sepeda motor pada umumnya, yakni tidak dapat menjamin aspek keamanan dan keselamatan penumpangnya.

Tyas menilai atas dasar itu, Go-Jekdan GrabBike harusnya mendapat perlakuan yang sama seperti ojek sepeda motor pada umumnya. Dalam hal ini mereka tidak berhak mendapat dukungan pemerintah.

Menurut Tyas, adanya dukungan pemerintah sama saja dengan melegalkan ojek sepeda motor sebagai bagian dari sarana transportasi di Indonesia.

"Dilihat dari jenis sarana yang digunakan, Go-Jek dan GrabBike itu adalah ojek sepeda motor. Oleh karena mereka itu ojek sepeda motor, maka pengaturannya sama dengan ojek sepeda motor pada umumnya, tidak ada pembedaan. Semua hak dan kewajiban yang melekat pada ojek sepeda motor, itu melekat juga pada Gojek dan GrabBike," kata Tyas kepada Kompas.com, Sabtu (1/8/2015).

Kepastian tarif

Menurut Tyas, yang membedakan Go-Jek dan GrabBike dengan ojek sepeda motor pada umumnya adalah mekanisme mencari penumpangnya. Sebab Go-Jek dan GrabBike memanfaatkan teknologi informasi melalui smartphone.

Cara ini berbeda dengan yang dilakukan ojek sepeda motor konvensional yang mencari penumpang dengan mangkal di tempat-tempat keramaian.

Ia juga mengatakan Go-Jek dan GrabBike memberikan kepastian tarif berdasarkan jarak tempuh, serta memberikan perlindungan asuransi kepada pengemudi maupun penumpang.

"Tarif dalam ojek biasa ditentukan berdasarkan hasil tawar menawar yang panjang. Beruntung bila calon penumpang mengetahui lokasi yang dituju sehingga tidak diajak putar-putar untuk mengesankan jauh agar tarifnya mahal," ujar dia.

Tyas menilai boleh saja Ahok, sapaan Basuki, memberikan imbauan agar pengojek konvensional bergabung ke Go-Jek dan GrabBike. Namun imbauan itu harusnya hanya bertujuan dalam rangka agar pengojek tidak kehilangan pendapatannya.

"Dari aspek manajemen, imbauan Gubernur Ahok agar ojek gabung dengan manajemen Gojek atau Grab Bike itu ada betulnya. Sebab kalau tidak, ojek akan ditinggalkkan penumpang. Tapi bukan berarti adanya imbauan itu berarti melegalkan ojek sebagai moda transportasi umum," pungkas Tyas.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Berlagak Menilang dan Minta Uang ke Pengendara, Polisi Gadungan di Ciputat Ditangkap

Berlagak Menilang dan Minta Uang ke Pengendara, Polisi Gadungan di Ciputat Ditangkap

Megapolitan
Pengguna GrabWheels Tewas Ditabrak, Skuter Listrik Hanya Boleh Melintas di Jalur Sepeda

Pengguna GrabWheels Tewas Ditabrak, Skuter Listrik Hanya Boleh Melintas di Jalur Sepeda

Megapolitan
Dinas PU Sempat Kesulitan Evakuasi Truk Molen yang Tercebur di Kali Pamulang

Dinas PU Sempat Kesulitan Evakuasi Truk Molen yang Tercebur di Kali Pamulang

Megapolitan
Pascabom Medan, Polres Metro Bekasi Dijaga Aparat Bersenjata Laras Panjang

Pascabom Medan, Polres Metro Bekasi Dijaga Aparat Bersenjata Laras Panjang

Megapolitan
Pengangkatan Truk Molen Selesai Setelah Dua Pekan Tercebur di Kali Pamulang

Pengangkatan Truk Molen Selesai Setelah Dua Pekan Tercebur di Kali Pamulang

Megapolitan
Kronologi Tewasnya Pengguna Skuter Listrik, Terlempar Setelah Ditabrak Mobil dari Belakang

Kronologi Tewasnya Pengguna Skuter Listrik, Terlempar Setelah Ditabrak Mobil dari Belakang

Megapolitan
Koalisi Pejalan Kaki Desak Pemprov DKI Keluarkan Regulasi Penggunaan Skuter Listrik

Koalisi Pejalan Kaki Desak Pemprov DKI Keluarkan Regulasi Penggunaan Skuter Listrik

Megapolitan
Pascabom Bunuh Diri di Medan, Polisi Sebut Situasi di Jakarta Masih Kondusif

Pascabom Bunuh Diri di Medan, Polisi Sebut Situasi di Jakarta Masih Kondusif

Megapolitan
Polisi Tangkap Seorang Terduga Teroris di Depok yang Pernah Berkunjung ke Suriah

Polisi Tangkap Seorang Terduga Teroris di Depok yang Pernah Berkunjung ke Suriah

Megapolitan
Sewa GrabWheels Dini Hari, Dua Pengguna Skuter Listrik Tewas Ditabrak Mobil

Sewa GrabWheels Dini Hari, Dua Pengguna Skuter Listrik Tewas Ditabrak Mobil

Megapolitan
Video Tak Senonoh Diputar di Dalam Bus, Transjakarta Minta Maaf

Video Tak Senonoh Diputar di Dalam Bus, Transjakarta Minta Maaf

Megapolitan
Sepekan Lalu Berjalan Pincang, Nunung Kini Siap Jalani Sidang Tuntutan

Sepekan Lalu Berjalan Pincang, Nunung Kini Siap Jalani Sidang Tuntutan

Megapolitan
Baju Bekas di Pasar Baru Tetap Eksis di Tengah Menjamurnya Online Shop

Baju Bekas di Pasar Baru Tetap Eksis di Tengah Menjamurnya Online Shop

Megapolitan
Polisi Gelar Rekonstruksi Perencanaan Bom Molotov oleh Dosen IPB

Polisi Gelar Rekonstruksi Perencanaan Bom Molotov oleh Dosen IPB

Megapolitan
DPRD DKI Hapus Anggaran untuk Rehabilitasi Rumah Dinas Lurah

DPRD DKI Hapus Anggaran untuk Rehabilitasi Rumah Dinas Lurah

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X