Djarot menyampaikan hal tersebut saat rapat Pansus DPRD DKI terhadap laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK atas hasil laporan keuangan Pemprov DKI 2014 di Gedung DPRD DKI, Selasa (11/8/2015). (Baca: Djarot: Kalau Dewan Katakan Tak Ada Persetujuan, Lucu Wong Ada Tanda Tangannya)
"Jadi, bukan ujuk-ujuk keinginan Pak Plt Gubernur karena memang ada rencana ingin mempercepat pembangunan RS jantung dan kanker karena RS Dharmais tidak bisa lagi menampung pasien, terutama pasien dari luar Jakarta," kata Djarot.
Dia sendiri membuka pemaparannya dengan mengatakan bahwa rencana pembelian lahan di RS Sumber Waras muncul pada pertengahan 2014. (Baca: Ada Temuan BPK, Ahok Batalkan Pembelian Lahan RS Sumber Waras)
Meskipun terjadi sebelum ia menjabat, Djarot menegaskan ikut bertanggung jawab terhadap pembelian yang dinilai bermasalah itu.
Menurut Djarot, tindakannya itu mencontoh sikap Pangeran Samber Nyowo yang ia sebut memiliki prinsip "mati satu mati semua". Yang artinya bila ada salah satu orang anggota kelompok yang menderita, maka anggota yang lain harus ikut merasakan dan kemudian membantu. (Baca: RS Sumber Waras Bantah Ada Kongkalikong dengan Ahok soal Pembelian Lahan)
"Tidak boleh saya bilang ini bukan periode saya. Ini memang terjadi tahun 2014. Tetapi, atas nama jabatan, saya ikut bertanggung jawab," kata dia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.