Empat Opsi Kapolda Metro soal Ojek Berbasis Aplikasi

3. Legalisasi

Pilihan ketiga adalah soal legalisasi sementara ojek berbasis aplikasi. Legalisasi ini diberikan sampai moda transportasi umum memperbaiki pelayanannya.

"Ini kan muncul karena moda transportasi publik kita tidak nyaman. Menurut saya, teman-teman akan meninggalkan Go-Jek kalau MRT sudah ada, transjakarta jelas, sistem transportasi lebih aman dan nyaman, lebih murah daripada Go-Jek," kata Tito.

Perlahan tetapi pasti, ojek berbasis aplikasi pun akan kehilangan pasarnya. Namun, penyedia jasa angkutan umum di bawah naungan Organda pun harus berbenah.

"Teman-teman dari penyedia jasa angkutan Organda DKI jangan juga ketinggalan mengambil aplikasi ini. Aplikasi yang lebih top daripda yang dibuat Pak Makarim untuk mendukung Organda," kata Tito.

Sementara itu, jika memang akan dilegalkan untuk sementara waktu, maka ojek berbasis aplikasi pun harus berbenah. Langkahnya mulai dari pemenuhan syarat keselamatan penumpang hingga penyesuaian tarif angkutan.

"Kemudian tak mematikan yang lain. Kalau Rp 10.000 ini mematikan yang lain," kata Tito.

4. Legalisasi

Pilihan terakhir adalah legalisasi keberadaan ojek berbasis aplikasi. Di satu sisi, pengusaha ojek berbasis aplikasi akan untung. Namun di sisi lain, ojek berbasis aplikasi pun akan menjamur.

"Kerugiannya akan mengacaukan sistem transportasi yang dibuat DTKJ. Bayangkan kalau seluruh Jakarta akan ada Go-Jek semua," kata Tito.

Hal itu terlebih lagi jika penyedia jasa transportasi merasa tidak kuat bersaing dan memilih untuk beralih ke ojek berbasis aplikasi. Maka dari itu, ancamannya tentu Jakarta akan menjadi kacau. "Jakarta akan kacau dengan ojek-ojek ini," kata Tito.

Untuk itu, Tito meminta pemerintah secepat mungkin mengumpulkan aspirasi masyarakat. Setelah itu, pemerintah membuat keputusan paling logis dalam kasus ojek berbasis aplikasi ini.