Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Antrean Tak Panjang, Perpanjang STNK di Samsat Pulogadung Hanya 10 Menit

Kompas.com - 03/09/2015, 11:03 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com Wajah Purwanto (58) tampak semringah. Ia senang proses mengurus perpanjangan surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) mobil miliknya selesai dengan cepat.

Ia tidak perlu menunggu lama ketika mengurus pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) mobilnya. Hal itu terjadi ketika ia mengurus hal tersebut di Kantor Samsat Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, Rabu (2/9/2015).

Purwanto tak perlu mengantre lama karena warga yang datang mengurus perpanjangan STNK di Kecamatan Pulogadung tidak sebanyak di Kantor Samsat Jakarta Timur. Warga Pondok Bambu itu hanya perlu menunggu tidak sampai 10 menit.

Layanan Samsat yang berada di Kecamatan Pulogadung berada persis di sebelah Kantor Kas Bank DKI. Kantor Samsat tersebut terdiri dari tiga loket pelayanan, yakni bagian pendaftaran, pengeluaran notice, dan kasir, yang beroperasi dari pukul 08.00 hingga 15.00.

Purwanto pun mengaku senang dengan adanya layanan Samsat di kecamatan. Pasalnya, ia tidak perlu lagi mengantre lama untuk mengurus perpanjangan PKB.

"Prosesnya di sini lebih cepat. Antrenya juga enggak banyak. Ini saya lagi ngurus perpanjangan STNK mobil," ujarnya.

Purwanto mengaku mengetahui layanan Samsat di Kecamatan Pulogadung melalui spanduk saat membayar pajak mobil milik kerabatnya di Kantor Samsat Jakarta Timur yang berada di Kebon Nanas, Jatinegara, Selasa (1/9/2015) lalu.

"Waktu ke sana (Kantor Samsat Jakarta Timur) lihat spanduk kalau ada ini (layanan Samsat di Kecamatan Pulogadung). Lalu, coba ke sini deh biar enggak ngantre lama kalau mau urus," katanya.

Hanya tahunan

Kepala Unit Samsat Jakarta Timur AKP Mulyono menjelaskan, pihaknya melakukan hal tersebut untuk mendekatkan pelayanan ke masyarakat. Terlebih lagi, penambahan volume kendaraan di Jakarta semakin banyak, per harinya bisa mencapai 650-700 kendaraan bermotor.

"Pelayanan Samsat di Keca­matan Pulogadung hanya melayani perpanjangan STNK tahunan saja. Untuk pengurusan pajak lima tahun, tetap harus berada di Samsat induk," ungkapnya.

Adapun untuk pengurusan dimulai dengan pendaftaran dan pemberian formulir oleh petugas Samsat. Setelah formulir diisi, lalu dikembalikan untuk diinput petugas Dinas Pelayanan Pajak agar diverifikasi.

Setelah rampung, warga diminta membayar sejumlah nilai pajak ke kasir melalui Bank DKI. Selanjutnya, petugas akan mencetak notice atau surat setoran pajak daerah sebagai bukti.

"Jadi, kalau enggak antre, prosesnya dua menit juga sudah selesai. Sejauh ini, petugas kami sudah melayani 31 perpanjangan STNK," kata Mulyono.

Sementara itu, Camat Pulo­gadung Ahmad Hariadi menanggapi positif kecamatannya menjadi percontohan dalam sistem pelayanan PKB. Menurut dia, selain lokasi Kecamatan Puloga­dung yang strategis, kantornya juga telah dilengkapi dengan fasilitas dan sistem online yang memadai.

"Kantor kecamatan sini kan luas sehingga diharapkan mampu menampung warga yang datang. Apalagi Pulogadung penduduknya juga padat, kendaraan banyak, jadinya sangat bermanfaat ada layanan Samsat di sini," urainya.

Mulyono menambahkan, untuk wilayah DKI Jakarta, saat ini tercatat ada lima kecamatan yang memiliki layanan Samsat. Hanya saja, baru Samsat Kecamatan Pulogadung yang beroperasi.

Sementara itu, untuk kecamatan lainnya, seperti Penjaringan (Jakarta Utara), Kemayoran (Jakarta Pusat), Kebon Jeruk (Jakarta Barat), dan Pasar Minggu (Jakarta Selatan), pelayanan Samsatnya belum beroperasi. (jhs)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com