Kompas.com - 08/09/2015, 14:39 WIB
Penulis Jessi Carina
|
EditorDesy Afrianti
JAKARTA, KOMPAS.com - Perwakilan warga Bidaracina, Jatinegara, Jakarta Timur, menggunakan kesempatannya bertemu dengan anggota DPRD DKI untuk mengadukan masalah status kepemilikan tanah mereka. Salah satu tim advokasi yang juga merupakan warga Bidaracina, Astriyani, menceritakan kepada anggota Dewan mengenai masalah itu.

"Jadi kata Pemprov DKI, ada dua kepemilikan tanah itu. Satu milik Pemprov DKI dan satu lagi milik orang bernama Hengky Saputra. Tetapi 80 persen tanah yang akan digusur klaimnya dimiliki Hengky ini. Itu semua baru disebutkam resmi itu Juni 2015," ujar Astriyani di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat Selasa (8/9/2015).

Sementara, Astri dan warga Bidaracina lainnya mengaku tidak pernah mengenal Hengky. Dia sendiri menjamin bahwa Hengky tidak tercatat sebagai warga Bidaracina.

Kata Astri, warga yang tinggal di Bidaracina bukanlah warga baru. Mereka sudah tinggal di kawasan tersebut lebih dari 70 tahun. (Baca: Ahok Mau Minta Polda Pimpin Penggusuran, Ini Kata Warga Bidaracina)

Selama itu, tidak pernah ada orang bernama Hengky yang mendatangi kawasan mereka dan melakukan klaim atas tanah itu.

"Kami itu tinggal di sana sudah puluhan tahun. Kita engga kenal nih siapa Hengky, mahluk macam apa. Kalau itu tanah orang, pasti dia datang dan dia pagari. Tetapi dari masa Pak Ali Sadikin, enggak pernah ada namanya klaim itu milik Hengky. Baru pas ketemu Gubernur kita baru tahu tanah itu atas nama Hengky dan Pemda juga," ujar dia.

"Ada hubungan apa Pemprov dengan Hengky?" ujar Astri bertanya. Selain itu, Astri mengatakan warga juga memiliki sertifikat di lahan yang disebut Pemprov DKI dimiliki oleh Hengky Saputra. (Baca: Bagaimana Rencana Penertiban di Bidara Cina?)

Hal tersebut membuat situasi menjadi semakin rumit. Keanehan lain, kata Astri, jika memang tanah tersebut dimiliki oleh Hengky, dia heran kenapa Pemprov DKI yang harus turun melakukan penertiban.

"Kita minta pembatalan sertifikat hak pakai Pemprov dengan Hengky. Karena sekarang kan sengketanya tanah, kalau dimiliki oleh Henky berarti ini jadi masalah individu ke individu dong. Satpol PP sudah enggak punya kewenangan lagi ikut proses. Saat eksekusi biasanya juga oleh juru sita," ujar Astri.

Kompas Video Mereka yang Akan Digusur di Bidaracina
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hujan Deras Guyur Tangsel, BPBD Catat Tujuh Wilayah Terendam Banjir

Hujan Deras Guyur Tangsel, BPBD Catat Tujuh Wilayah Terendam Banjir

Megapolitan
Polda Metro Akan Evaluasi Perluasan Ganjil Genap Setelah Tiga Bulan

Polda Metro Akan Evaluasi Perluasan Ganjil Genap Setelah Tiga Bulan

Megapolitan
Penangkapan Dua Pengedar Narkoba di Jakarta, Barang Bukti Senilai Rp 2,8 Miliar

Penangkapan Dua Pengedar Narkoba di Jakarta, Barang Bukti Senilai Rp 2,8 Miliar

Megapolitan
Gagal Menyalip dan Tertabrak Mobil, Pengendara Motor Tewas di Tapos Depok

Gagal Menyalip dan Tertabrak Mobil, Pengendara Motor Tewas di Tapos Depok

Megapolitan
Uji Coba Ganjil Genap di 13 Titik Baru, Polda Metro Tak Langsung Tilang Pelanggar

Uji Coba Ganjil Genap di 13 Titik Baru, Polda Metro Tak Langsung Tilang Pelanggar

Megapolitan
Manggarai Jadi Stasiun Sentral, KAI Commuter Antisipasi Lonjakan dan Penumpukan Penumpang

Manggarai Jadi Stasiun Sentral, KAI Commuter Antisipasi Lonjakan dan Penumpukan Penumpang

Megapolitan
Catat! Ini Perubahan Rute KRL Lintas Bogor dan Bekasi yang Berlaku Mulai Hari Ini

Catat! Ini Perubahan Rute KRL Lintas Bogor dan Bekasi yang Berlaku Mulai Hari Ini

Megapolitan
10 Tempat Nongkrong Murah di Jakarta Pusat

10 Tempat Nongkrong Murah di Jakarta Pusat

Megapolitan
Jadwal PPDB 2022 di Bogor untuk SMA dan Cara Daftarnya

Jadwal PPDB 2022 di Bogor untuk SMA dan Cara Daftarnya

Megapolitan
Jadwal PPDB 2022 di Bogor untuk SMK dan Cara Daftarnya

Jadwal PPDB 2022 di Bogor untuk SMK dan Cara Daftarnya

Megapolitan
Jadwal PPDB 2022 di Bekasi, Bogor, Depok untuk SLB dan Cara Daftarnya

Jadwal PPDB 2022 di Bekasi, Bogor, Depok untuk SLB dan Cara Daftarnya

Megapolitan
Jadwal PPDB 2022 di Bekasi untuk SMA dan Cara Daftarnya

Jadwal PPDB 2022 di Bekasi untuk SMA dan Cara Daftarnya

Megapolitan
Jadwal PPDB 2022 di Depok untuk SMA dan Cara Daftarnya

Jadwal PPDB 2022 di Depok untuk SMA dan Cara Daftarnya

Megapolitan
Jadwal PPDB 2022 di Bekasi untuk SMK dan Cara Daftarnya

Jadwal PPDB 2022 di Bekasi untuk SMK dan Cara Daftarnya

Megapolitan
Program Kartu Depok Sejahtera Disebut Tidak Transparan, Ini Tanggapan Pemkot Depok

Program Kartu Depok Sejahtera Disebut Tidak Transparan, Ini Tanggapan Pemkot Depok

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.