Kompas.com - 08/09/2015, 18:50 WIB
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota, Selasa (1/9/2015) pagi. Kompas.com/Kurnia Sari AzizaGubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota, Selasa (1/9/2015) pagi.
|
EditorDesy Afrianti
JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, penertiban di kawasan Bidaracina, Jakarta Timur, berbeda dengan kawasan lainnya. Sebab, kata dia, terdapat sertifikat kepemilikan lahan pada tanah yang diduduki warga hingga kini.

Meski warga mempunyai sertifikat, Basuki menegaskan tetap akan membongkar permukiman yang terkena proyek sodetan Ciliwung-KBT (Kanal Banjir Timur). 

"Bagi kami, tidak peduli (bangunan) punya siapa. Kalau untuk proyek pembangunan, tidak bisa kami elakkan. Kami akan ambil dan sita," kata Basuki di Balai Kota, Selasa (8/9/2015). 

Pria yang biasa disapa Ahok itu mengaku Pemprov DKI sebenarnya tidak mau intervensi pemberian kerahiman bagi warga yang menduduki lahan tersebut. Sebab, lanjut dia, itu merupakan urusan warga dengan kepolisian.

Namun, pemerintah pusat menginstruksikan Pemprov DKI untuk segera membebaskan lahan di Bidaracina, Jakarta Timur sehingga Pemprov DKI akan membayar lahan kepemilikan warga.

"Kami bilang sama yang punya (lahan), 'Kamu dapat duit dari yang DKI bayar nih. Kamu kasih dikit deh uang kerahiman buat orang-orang yang duduki tanah kamu.' Nah, ini butuh nego," kata Basuki. 

Pemilik lahan itu bernama Hengki. Menurut Basuki, Hengki telah menyepakati penawaran Pemprov DKI. (Baca: Akan Ditertibkan, Warga Bidaracina Mengadu kepada DPRD DKI)

Jumlah kerahiman yang akan diberikan ke warga, lanjut dia, bergantung kepada Hengki. "Namanya juga uang kerahiman kan ikhlas gitu lho. Minimal saya kira (pembongkaran) kalau enggak bulan ini, ya bulan depan pasti kami bongkar karena kami enggak bisa tunda ya," kata Basuki.

Sebelumnya, sekitar 10 orang warga Bidaracina mengadukan rencana penertiban tempat tinggal mereka oleh Pemprov DKI ke DPRD DKI.

Anggota tim advokasi warga Bidaracina, Astriyani, menjelaskan, ada beberapa permasalahan dalam proses penertiban daerah tersebut, yakni analisis dampak lingkungan hidup (amdal), tidak ada sosialisasi, dan lainnya. 

Berdasarkan peraturan, kata Astriyani, seharusnya Kementerian Pekerjaan Umum yang bertindak sebagai pelaksana pembebasan lahan, sementara Pemerintah Provinsi DKI hanya mengawasi prosesnya.

"Tetapi, dalam praktiknya, pengadaan tanah dilakukan oleh Pemprov DKI. Apa alasan Pemprov ambil alih?" ujar Astriyani.

Kompas Video Mereka yang Akan Digusur di Bidaracina
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua DPRD DKI Ingin Jakarta Tetap Jadi Daerah Khusus meski Ibu Kota Dipindah

Ketua DPRD DKI Ingin Jakarta Tetap Jadi Daerah Khusus meski Ibu Kota Dipindah

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Usul Sumur Resapan Jadi Tempat Beternak Lele

Ketua DPRD DKI Usul Sumur Resapan Jadi Tempat Beternak Lele

Megapolitan
Pinjol Ilegal di PIK yang Digerebek Polisi Pekerjakan Anak di Bawah Umur

Pinjol Ilegal di PIK yang Digerebek Polisi Pekerjakan Anak di Bawah Umur

Megapolitan
Wali Kota Tangerang Selatan Sebut Dua Penyebab Kasus Covid-19 Melonjak

Wali Kota Tangerang Selatan Sebut Dua Penyebab Kasus Covid-19 Melonjak

Megapolitan
Kuasa Hukum Keluarga Kakek 89 Tahun Sebut Pengeroyokan Tak Terkait Kasus Sengketa Tanah

Kuasa Hukum Keluarga Kakek 89 Tahun Sebut Pengeroyokan Tak Terkait Kasus Sengketa Tanah

Megapolitan
Datangi Polres Jakarta Timur, Keluarga Kakek Korban Pengeroyokan Minta Semua Pelaku Ditangkap

Datangi Polres Jakarta Timur, Keluarga Kakek Korban Pengeroyokan Minta Semua Pelaku Ditangkap

Megapolitan
Kronologi Penyitaan 1.847 Pil Ekstasi dari Tiga Lokasi di Jakarta

Kronologi Penyitaan 1.847 Pil Ekstasi dari Tiga Lokasi di Jakarta

Megapolitan
Polisi Sita 1.847 Pil Ekstasi dan 0,2 Gram Sabu, Harganya di Pasar Gelap Capai Rp 1 Miliar

Polisi Sita 1.847 Pil Ekstasi dan 0,2 Gram Sabu, Harganya di Pasar Gelap Capai Rp 1 Miliar

Megapolitan
Pemkot Jaksel Gandeng Kota Kasablanka Gelar Vaksinasi 'Booster', Targetkan 1.000 Penerima Per Hari

Pemkot Jaksel Gandeng Kota Kasablanka Gelar Vaksinasi "Booster", Targetkan 1.000 Penerima Per Hari

Megapolitan
Pengedar Ekstasi Diamankan di Jakarta Barat, Polisi Masih Cari Satu Pelaku Lain

Pengedar Ekstasi Diamankan di Jakarta Barat, Polisi Masih Cari Satu Pelaku Lain

Megapolitan
Trotoar di Cilandak yang Sempat Dibongkar Sudah Diperbaiki

Trotoar di Cilandak yang Sempat Dibongkar Sudah Diperbaiki

Megapolitan
Polisi Tangkap 12 Tersangka Pengedar Obat Keras Ilegal di Bekasi

Polisi Tangkap 12 Tersangka Pengedar Obat Keras Ilegal di Bekasi

Megapolitan
Tangkap Kurir Narkoba yang Bawa 17 Kilogram Ganja di Depok, Polisi Buru Dua Pengendalinya

Tangkap Kurir Narkoba yang Bawa 17 Kilogram Ganja di Depok, Polisi Buru Dua Pengendalinya

Megapolitan
Penyedia Pinjol di PIK Disebut Ancam Martabat Peminjam Saat Tagih Pembayaran

Penyedia Pinjol di PIK Disebut Ancam Martabat Peminjam Saat Tagih Pembayaran

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Ungkit Penebangan Pohon di Monas, Sebut untuk Penuhi Ambisi Balap Formula E

Ketua DPRD DKI Ungkit Penebangan Pohon di Monas, Sebut untuk Penuhi Ambisi Balap Formula E

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.