DPRD DKI dan Kadishub "Bertengkar" soal Go-Jek dan GrabBike

Perdebatan antara mereka membicarakan mengenai legalitas ojek berbasis aplikasi seperti Go-Jek dan GrabBike. Selain itu, juga dipertanyakan pengawasan taksi berbasis aplikasi seperti Uber Taksi.

"Pak, Go-Jek dan GrabBike lalu Uber itu semua kan melanggar undang-undang, kenapa justru terkesan ditoleransi?" ujar anggota Banggar DPRD Syahrial di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (16/9/2015).

Andri pun menjawab bahwa khusus untuk Uber dan GrabiTaxi, sebenarnya bisa diatur agar sesuai undang-undang. (Baca: Polisi: Banyak Pengojek Aplikasi yang Sudah Ditilang)

Persyaratannya adalah mereka harus membuat badan hukum dalam usaha mereka. Akan tetapi, sebelum Andri selesai menjelaskan, Pemimpin Banggar DPRD Mohamad Taufik mempertegas bahwa Uber, GrabBike, dan Go-Jek melanggar undang-undang.

"Saya kira kita sepakat ya bahwa Go-Jek dan GrabBike itu melanggar undang-undang. Bapak ngomong nih soal Go-Jek dan GrabBike segala macam. Bapak berani enggak tertibkan Go-Jek dan GrabBike?" ujar Taufik. (Baca: Dishub Soroti Mulai Banyaknya Pangkalan Ojek Berbasis Aplikasi)

"Kalau kita tertibkan Go-Jek, Pak, itu enggak hanya Go-Jek, kaitannya juga dengan ojek konvensional, Pak," ujar Andri.

"Kalau ojek konvensional mending Pak karena dia tidak declare sebagai usaha. Tetapi, kalau Go-Jek dan GrabBike kan sudah declare. Pak, kita mau dengar Bapak besok konferensi pers kalau Go-Jek, Uber, dan GrabBike melanggar UU. Berani enggak, Pak?" ujar Taufik.

"Kalau menyatakan melanggar itu sudah, Pak. Tetapi, kalau menindak, jujur saja saya belum bisa, Pak," ujar Andri.

Andri pun menjelaskan bahwa esok dia sudah menjadwalkan untuk mengumpulkan pihak Go-Jek, GrabBike, pihak kepolisian, dan pihak pengadilan.