Kompas.com - 20/10/2015, 15:18 WIB
Penulis Jessi Carina
|
EditorAna Shofiana Syatiri
JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik menyinggung soal dana operasional yang diterima oleh Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama dan Wakil Gubernur DKI Djarot Syaiful Hidayat sebesar Rp 50 miliar setahun.

Hal itu diungkapkannya dalam rapat Badan Anggaran DPRD DKI terkait pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Selasa (20/10/2015).

Anggaran tersebut tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2016.

Dengan demikian, baik Ahok (sapaan Basuki) maupun Djarot masing-masing mendapatkan dana operasional sebesar Rp 25 miliar setahun.

"Kok itu besar banget ya? Memang itu dasar hukumnya seperti apa sih kok bisa gede begitu?" tanya Taufik keheranan.

Menjawab hal tersebut, Wakil Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Michael Rolandi menjelaskan bahwa dana tersebut memiliki landasan hukum dan diatur dalam peraturan pemerintah.

Tepatnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

"Bagi daerah yang memiliki pendapatan asli daerah (PAD) di atas Rp 500 miliar, dana operasional kepala daerahnya minimal Rp 1,25 miliar satu tahun atau 0,15 persen dari PAD," ujar Michael.

Michael menjelaskan, Pemerintah Provinsi DKI termasuk provinsi yang memiliki PAD di atas Rp 500 miliar tiap tahunnya.

Dana operasional untuk Ahok dan Djarot pun ditentukan sebesar 0,13 persen dari pendapatan. Dengan demikian, didapatlah dana operasional sebesar Rp 50 miliar.

Dalam rapat tersebut, Kepala Inspektorat DKI Lasro Marbun menambahkan bahwa dana operasional tersebut tidak hanya digunakan untuk kebutuhan Ahok dan Djarot, tetapi juga untuk membantu biaya operasional wali kota dan bupati.

Meski demikian, besar dana operasional yang diberikan untuk wali kota dan bupati tidak besar.

"Sekitar Rp 3,6 miliar dari dana operasional itu diberikan buat membantu wali kota dan bupati," ujar Lasro.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemprov DKI Resmikan 12 Rusunawa, Dinas PerumahanSebut Sumber Dananya dari APBD dan KLB

Pemprov DKI Resmikan 12 Rusunawa, Dinas PerumahanSebut Sumber Dananya dari APBD dan KLB

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Nasib Sumur Resapan Anies | Cara Registrasi Aplikasi Rusunawa | Konstruksi MRT Fase 2 Pintu Masuk Monas

[POPULER JABODETABEK] Nasib Sumur Resapan Anies | Cara Registrasi Aplikasi Rusunawa | Konstruksi MRT Fase 2 Pintu Masuk Monas

Megapolitan
Cerita Korban Selamat dari Kebakaran di Tambora, Lompat dari Lantai 3 dan Lari di Atap Tetangga

Cerita Korban Selamat dari Kebakaran di Tambora, Lompat dari Lantai 3 dan Lari di Atap Tetangga

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Kehilangan Rp 2,7 Triliun Akibat Gratiskan PBB, Pakar Sarankan Hitung Ulang

Pemprov DKI Bakal Kehilangan Rp 2,7 Triliun Akibat Gratiskan PBB, Pakar Sarankan Hitung Ulang

Megapolitan
Warga Cilodong Depok Tangkap Maling Pakaian Dalam Ibu-ibu yang Dijemur

Warga Cilodong Depok Tangkap Maling Pakaian Dalam Ibu-ibu yang Dijemur

Megapolitan
Pemprov DKI Sebut Penghuni Rusunawa Harus Punya KTP Jakarta

Pemprov DKI Sebut Penghuni Rusunawa Harus Punya KTP Jakarta

Megapolitan
Mobil Tabrak Lapak Penjual Bakso di Bogor, Nenek dan Cucunya Terluka

Mobil Tabrak Lapak Penjual Bakso di Bogor, Nenek dan Cucunya Terluka

Megapolitan
Cerita Penghuni Indekos di Tambora saat Kebakaran, Dengar Teriakan yang Dikira Perayaan 17 Agustus

Cerita Penghuni Indekos di Tambora saat Kebakaran, Dengar Teriakan yang Dikira Perayaan 17 Agustus

Megapolitan
Guru Diduga Aniaya Murid di SMKN 1 Jakarta, DPRD DKI Bakal Panggil Dinas Pendidikan

Guru Diduga Aniaya Murid di SMKN 1 Jakarta, DPRD DKI Bakal Panggil Dinas Pendidikan

Megapolitan
Pengacara Keluarga hingga Refly Harun Hadiri Solidaritas 4.000 Lilin untuk Brigadir J di TIM

Pengacara Keluarga hingga Refly Harun Hadiri Solidaritas 4.000 Lilin untuk Brigadir J di TIM

Megapolitan
Ini Tanggapan Transjakarta Terkait Keberadaan Kedai Kopi di Halte Harmoni

Ini Tanggapan Transjakarta Terkait Keberadaan Kedai Kopi di Halte Harmoni

Megapolitan
Soal Penggantian Nama Jalan Cikarang-Cibarusah, Pemkab Bekasi Segera Surati Pemprov Jabar

Soal Penggantian Nama Jalan Cikarang-Cibarusah, Pemkab Bekasi Segera Surati Pemprov Jabar

Megapolitan
Wagub DKI soal Kedai Kopi di Halte Harmoni: Awalnya agar Warga Bisa Ngopi dan Internetan Saat Tunggu Bus

Wagub DKI soal Kedai Kopi di Halte Harmoni: Awalnya agar Warga Bisa Ngopi dan Internetan Saat Tunggu Bus

Megapolitan
Guru SMKN 1 Jakarta Diduga Aniaya Murid, Wagub DKI: Tak Dibenarkan Tenaga Pendidik Menganiaya

Guru SMKN 1 Jakarta Diduga Aniaya Murid, Wagub DKI: Tak Dibenarkan Tenaga Pendidik Menganiaya

Megapolitan
Putra Siregar dan Rico Valentino Divonis 6 Bulan Penjara, Lebih Rendah dari Tuntutan Jaksa

Putra Siregar dan Rico Valentino Divonis 6 Bulan Penjara, Lebih Rendah dari Tuntutan Jaksa

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.