Karbon, yang di awal diperhitungkan bisa dijual 15-20 dollar AS per ton, harganya hanya kurang dari 1 dollar AS per ton. Bahkan, belakangan tak laku akibat krisis.
Pendapatan dari sumber lain diklaim sangat kecil.
Direktur Utama PT GTJ Rekson Sitorus menyiratkan pendapatan yang tak signifikan dari kompos dan hasil daur ulang dibandingkan dengan ongkos operasional TPST yang lebih dari Rp 200 miliar per tahun.
"Pokoknya kecil sekali," ujarnya dalam rapat tersebut.
Di sisi lain, Pemprov DKI juga menilai kerja sama pengelolaan sampah merugikan keuangan daerah.
Dinas Kebersihan DKI mendasarkan hal itu pada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DKI Jakarta pada laporan keuangan DKI Jakarta 2013-2014.
Pada 2013, DKI berpotensi dirugikan Rp 182 miliar, sementara pada 2014 kerugian ditaksir mencapai lebih dari Rp 400 miliar.
Berdasarkan dua laporan BPK itu, Gubernur DKI Jakarta, baik pada era Joko Widodo tahun 2014 maupun Basuki Tjahaja Purnama pada 2015, mengeluarkan instruksi gubernur. Isinya nyaris sama.
Intinya, gubernur meminta agar klausul kerja sama dikaji lagi agar tak ada yang melemahkan kepentingan Pemprov DKI dan berpotensi merugikan keuangan daerah.