Krisis Sampah Berulang

Masalah yang terus berulang ini membutuhkan solusi cepat dan komprehensif.

Penumpukan sampah ini terlihat di beberapa sudut Jakarta, Rabu (4/11).

Di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, tumpukan sampah sudah tiga hari tidak terangkut.

Dua truk pengangkut sampah di TPS itu masih kesulitan membawa sampah ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.

”Semalam dua truk kami sudah berangkat, tetapi menjelang pagi kedua truk itu kembali ke TPS, masih dengan sampah yang diangkut,” kata Eko Pujiono (28), pekerja bongkar muat sampah di TPS tersebut.

Setiap hari, volume sampah yang diangkut dari TPS Cipinang Besar Selatan mencapai 10 ton. Artinya, selama tiga hari ini terkumpul 30 ton sampah yang belum diangkut.

Di TPS Wika, Kelurahan Malaka Jaya, Duren Sawit, dua truk sampah yang biasanya berangkat pada pagi dan siang hari, kini, hanya dapat berangkat pada sore hari.

Sejak warga Cileungsi, Kabupaten Bogor, menolak truk sampah Jakarta lewat daerah mereka, kedua truk hanya bisa melintasi daerah Bekasi.

Kesepakatan kerja sama Pemprov DKI dengan Pemkot Bekasi mengatur truk-truk sampah DKI hanya boleh melewati Bekasi pada malam hari.

Pada siang hari, truk hanya bisa menuju Bantargebang melalui Jalan Raya Trans-Yogi di Cileungsi, Bogor.

Namun, sejak Senin, sekelompok warga menghadang truk sampah DKI melewati jalur Cileungsi. Mereka mengaku terganggu dengan bau sampah dan ceceran air sampah (lindi).

Kesepakatan pembukaan kembali jalur tersebut baru tercapai setelah Sekretaris Daerah Pemprov DKI Jakarta Saefullah dan jajarannya bertemu dengan Bupati Bogor Nurhayanti di Kantor Bupati Bogor di Cibinong, Bogor, Rabu sore.

Dalam kesepakatan itu, truk-truk sampah DKI hanya boleh lewat Cileungsi pukul 21.00-05.00. Artinya, tetap akan terjadi penumpukan truk sampah di TPST Bantargebang.

Bejo (50), pengawas TPS Wika, mengatakan, sejumlah truk sampah kesulitan masuk ke TPST Bantargebang karena waktu yang tersedia terbatas dan terjadi antrean panjang masuk ke TPST.

Sebelumnya, antrean truk hanya terjadi di dalam area TPST Bantargebang. Sekarang, antrean truk mengular sampai ke jalan raya sepanjang lebih dari 2 kilometer.

”Karena antrean panjang sekali, warga setempat juga marah. Selasa malam, warga Bantargebang mendemo truk sampah,” ujarnya.

Di Unit Pengelola Sampah Terpadu (UPST), Sunter, Jakarta Utara, sekitar 150 truk sampah penuh muatan terpaksa parkir di halaman kantor ini karena tak bisa masuk ke Bantargebang.

Sebagian truk yang datang dari sejumlah wilayah di Jakarta ini sudah dua hari terakhir tak membuang angkutan sampahnya.

AM (56), salah satu sopir truk, mengatakan, beberapa truk bahkan sudah sejak hari Senin (2/11) tak bisa membuang sampah.

Pasalnya, mereka dihadang saat hendak menuju TPST Bantargebang melalui Cileungsi dan juga diusir saat melalui Bekasi Barat.

”Enggak tahu apa alasannya, malah ada yang diancam juga,” kata pria yang telah 17 tahun menjadi sopir truk sampah itu.

Selain di UPST Sunter, sampah tidak terangkut juga terlihat di sejumlah lokasi lain. Di lokasi pembuangan sampah di wilayah Sunter tersisa 60-70 ton sampah. Padahal, hari biasanya hanya ada 10 ton sampah di sana.

Direktur PT Godang Tua Jaya—selaku pengelola TPST Bantargebang—Douglas Manurung mengakui, sejak truk sampah DKI dihadang di Cileungsi, volume sampah yang dikirim dari Jakarta turun lebih dari 50 persen.

Pada hari biasa, volume sampah yang datang berkisar 6.000-6.500 ton per hari, tetapi saat ini hanya sekitar 2.700 ton per hari. ”Ada pengurangan yang cukup signifikan,” ucap Douglas.

Kepala Suku Dinas Kebersihan Jakarta Utara Bondan Dyah Ekowati menyampaikan, dari total 240 truk sampah di wilayahnya, ada 72 truk yang tak bisa membuang sampah.

Hal itu menimbulkan penumpukan di sejumlah lokasi pembuangan.

Sekelompok pemuda

Warga di Pangkalan Dua Bantargebang, Y (40), mengaku melihat sekelompok pemuda yang menghadang truk sampah DKI yang sedang mengantre masuk ke TPST, Selasa tengah malam, di Jalan Raya Narogong, tepat di persimpangan Pangkalan Dua.

”Orang-orang itu bukan warga Pangkalan Dua. Yang saya lihat, mereka minta truk-truk itu kembali ke Jakarta,” ujarnya.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memerintahkan agar sampah dari DKI Jakarta tetap dikirimkan ke TPST Bantargebang, apa pun kondisinya.

”Sampah masih menumpuk? Kirim terus! Sampah ditolak? Kirim terus!” katanya.

Untuk mengatasi penumpukan, Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Isnawa Adji mengatakan, untuk sementara sampah juga dibawa ke UPST Sunter untuk dipadatkan sebelum dibuang ke Bantar Gebang.

Dosen Kajian Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia, Tri Edhi Budhi Soesilo, berpendapat, pengelolaan TPST Bantargebang sudah salah kaprah sejak awal.

Seharusnya bentuknya sanitary landfill, tetapi pada praktiknya menjadi open dumping sehingga memunculkan berbagai persoalan lingkungan dan sosial.

Masalah ini bukan baru pertama kali terjadi. Penutupan TPA Bantargebang karena protes warga antara lain terjadi pada 2004. (FRO/MKN/MDN/JAL/BRO/ILO)

--------------

Artikel ini sebelumnya ditayangkan di harian Kompas edisi Kamis, 5 November 2015, dengan judul "Krisis Sampah Berulang".