Alasan kekhawatiran publik yang terakhir, menurut dia, yakni munculnya kasus diskriminasi dan kekerasan, seperti kasus Tolikara dan kasus pelarangan perayaan ritual hari Asyura oleh Pemkot Bogor.
Sebanyak 59,62 persen publik meyakini hal diskriminatif akan membuka tindakan kekerasan yang berujung pada terorisme.
"Aturan pemerintah daerah yang diskriminatif, hal ini memicu radikalisme dan sektarianisme yang semakin meluas," ujar Fitri.
Adapun survei yang dilakukan oleh LSI ini dilakukan melalui quick poll pada tanggal 15-17 November 2015, dengan metode multistage random sampling dengan 600 responden. Margin of error-nya lebih kurang sebesar 4,0 persen.
Survei ini dilakukan di 33 provinsi di Indonesia yang juga dilengkapi dengan penelitian kualitatif dengan metode analisis media, FGD, dan in depth interview.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.