Sedianya penandatanganan MoU KUA-PPAS 2016 dilaksanakan Senin ini.
"(Penandatanganan MoU KUA-PPAS 2016) mundur beberapa hari enggak apa-apa. Saya lembur saja beresin (anggaran)," kata Basuki, di Balai Kota, Senin (23/11/2015).
Basuki mengatakan ada kesalahpahaman dalam pembahasan KUA-PPAS ini. Sehingga, Basuki akan memberi dokumen KUA-PPAS baru kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI.
Dokumen baru itu telah dimasukkan ke dalam sistem e-planning dan e-budgeting.
"Mereka (DPRD) tuh enggak sabar, sudah ribut-ribut. Makanya saya kejar (periksa maraton) dan saya masukin draftnya bukan yang manual," kata Basuki.
Basuki mengklaim mudah menyisir anggaran menggunakan sistem e-planning dan e-budgeting. Selain itu, ia dengan mudah mengunci anggaran.
Dengan demikian, Basuki juga lebih mudah mengawasi kemungkinan terselipnya rancangan anggaran siluman.
"Anggarannya bisa saya lock, jadi silpa (sisa lebih perhitungan anggaran) dan orang-orang (oknum PNS) yang main ini semuanya akan saya jadikan staf tanpa TKD (tunjangan kinerja daerah)," kata Basuki.
Basuki telah menyisir rancangan anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI, Dinas Pendidikan DKI, Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI, Dinas Tata Air, Dinas Kebersihan DKI, Dinas Bina Marga, Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI, Dinas Perindustrian dan Energi DKI, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, serta Dinas Kesehatan DKI Jakarta.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.