Sopir Angkot: Beban Kita Makin Berat kalau Premium Dihapus di Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah sopir angkutan umum alias angkot tidak sependapat dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang ingin agar bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium tidak lagi dipasok ke Jakarta.

Menurut para sopir, ketiadaan Premium di Jakarta akan menambah beban pengeluaran mereka. (Baca: Pertamina Segera Bahas Penghapusan Premium dengan Pemda DKI)

Sementara itu, menurut dia, ada perbedaan harga cukup mencolok antara Pertamax dan Premium.

"Jelas beban kita makin berat kalau Premium dihapus karena terpaksa pindah ke Pertamax," ujar Mugiat kepada Warta Kota di kawasan Rawamangun, Selasa (2/2/2016).

Saat ini, BBM jenis Premium dijual seharga Rp 7.050/liter. Sementara itu, Pertamax Rp 8.350/liter, atau lebih mahal Rp 1.300/liter dibandingkan harga Premium.

Mugiat mengaku, ia dan sesama sopir angkot membutuhkan sekitar 25 liter BBM premium setiap harinya.

Apabila dirupiahkan, setiap harinya para sopir angkot itu mengeluarkan Rp 180.000. Bila terpaksa beralih ke Pertamax, pengeluaran menjadi membengkak dibandingkan sebelumnya.

"Kalau dihitung-hitung, bisa tambah pengeluaran Rp 30.000-an," kata dia.

Sopir KWK T-23 jurusan Pulogadung-Kalimalang, Sarip (28), juga tidak setuju akan rencana Ahok ini.

Selain akan menambah beban para sopir angkot, tarif angkot juga bisa naik apabila mereka beralih ke Pertamax.

"Dengan ongkos sekarang ini saja penumpang sudah sepi. Bagaimana kalau kita naikin (tarif) ongkos?" kata dia.

Sarip mengakui, kualitas Pertamax memang lebih bagus dibandingkan Premium. Dengan menggunakan Pertamax, umur mesin bakal lebih panjang.

Selain itu, penggunaan Pertamax dinilai mampu menekan polusi udara. Namun, kata Sarip, tidak gampang bagi para sopir angkot untuk beralih ke pertamax.

"Dengan pakai Premium saja kejar setoran kadang-kadang susah. Apalagi kalau nambah biaya untuk Pertamax, makin susah saja kita," ujar Sarip.

Sementara itu, Monang (35), sopir angkot Mikrolet M30A jurusan Pulogadung-Tanjung Priok, tidak yakin Premium akan hilang dari Ibukota dalam waktu dekat.

"Kecuali kalau disubsidi boleh, deh. Kalau dengan harga Pertamax sekarang, mana ada yang mau? Harga premium saja kita penginnya turun," ucap Monang.

Sebelumnya, Ahok meminta kepada PT Pertamina agar Premium tidak lagi dipasok ke DKI.

Menurut Ahok, Pemerintah Provinsi DKI selama ini terus berusaha mewujudkan terlaksananya bentuk subsidi yang dinilai lebih tepat ketimbang subsidi BBM.

Ahok mengatakan, DKI terus menggelontorkan anggaran subsidi public service obligation (PSO) kepada BUMD PT Transportasi Jakarta (Transjakarta).

Hal itu membuat tarif layanan TransJakarta selalu memiliki besaran Rp 3.500.

DKI juga berupaya memperluas cakupan layanan Transjakarta dengan menggandeng operator angkutan umum seperti Kopaja untuk mengoperasikan layanan pengumpan.

Selain itu, DKI menggandeng Perusahaan Pengangkutan Djakarta (PPD) untuk mengintegrasikan TransJabodetabek menjadi satu manajemen dengan TransJakarta.

Selain di bidang transportasi, Ahok mengatakan, DKI juga berupaya memberi subsidi di bidang perumahan. (Baca: Ahok Buat Surat untuk Minta Pertamina Stop Distribusi Premium di Jakarta)

Rusunawa yang dimiliki DKI hanya memiliki biaya sewa antara Rp 5.000 hingga Rp 15.000 per hari untuk keperluan perawatan dan pemeliharaan lingkungan.

Ahok menilai, bentuk subsidi seperti itulah yang lebih pantas diberikan. (Gopis Simatupang).