Kompas.com - 04/02/2016, 16:35 WIB
EditorIcha Rastika

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak dapat memastikan apakah proyek uninterruptible power supply (UPS) tahun 2014 muncul karena adanya APBD siluman atau praktik pembiaran yang dilakukan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD).

Ia mengaku heran bagaimana proyek itu bisa masuk dalam APBD Perubahan 2014. (Baca: Sidang UPS, Ahok Ditanya soal Pengadaan Lahan RS Sumber Waras).

Padahal, menurut Basuki, proyek tersebut tidak pernah ada dalam Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS), yang ditandatanganinya bersama Ketua DPRD DKI.

"Saya tidak bisa menduga apakah ini pembiaran TAPD atau anggaran siluman, tetapi setelah kasus 2015, saya tahu ada dua versi. Harusnya DPRD enggak bisa usulkan versi seperti ini, harusnya putusan bersama, dan APBD 2016 jelas prosedurnya, dibahas bersama," kata Basuki saat bersaksi dalam kasus dugaan korupsi UPS di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (4/2/2016) dengan terdakwa Alex Usman.

"Enggak ada istilah kasih buku ke DPRD, Anda harus isi. Apakah ini siluman atau pembiaran TAPD, saya tidak tahu," sambung Basuki.

Ia mengaku baru mengetahui adanya proyek UPS itu saat penyusunan APBD 2015. Ketika itu, DPRD kembali mengajukan anggaran untuk pengadaan UPS.

Ada buku putih dari DPRD yang meminta agar anggaran UPS dan scanner pada 2015 dimasukkan. (Baca: Ahok Bocorkan Buku Putih Berisi Pokir DPRD DKI).

Basuki pun curiga dan meminta agar pengecekan dilakukan terhadap kemungkinan pengajuan serupa pada 2014. Dari situ, muncullah keributan antara Pemprov DKI dan DPRD DKI.

"Saya di-pansus-kan, dikatakan APBD saya palsu, dikeluarin dokumen seperti ini, tanda tangan semua pimpinan Dewan, mereka katakan yang ditanda tangan itu yang asli dan yang di-input, sementara yang punya saya, saya palsukan. Makanya, mereka mau pecat saya sebagai gubernur," tutur Basuki.

Pria yang dikenal dengan nama Ahok ini mengaku tidak pernah diberi laporan oleh TAPD terkait pengadaan UPS tersebut.

Menurut Basuki, selama ini TAPD hanya menyerahkan dokumen kepadanya untuk ditandatangani. "Bagi saya, itu bukan laporan rinci," ujar Basuki.

Dalam persidangan, Basuki juga menyampaikan bahwa ia menciptakan e-budgeting sebagai sistem kontrol agar kejadian semacam kasus UPS tidak terulang.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

6 Lapangan Badminton di Kuningan

6 Lapangan Badminton di Kuningan

Megapolitan
6 Lapangan Futsal di Kuningan

6 Lapangan Futsal di Kuningan

Megapolitan
12 Lapangan Badminton di Jakarta Pusat

12 Lapangan Badminton di Jakarta Pusat

Megapolitan
8 Cafe Buat Kerja dan Nugas di Bekasi

8 Cafe Buat Kerja dan Nugas di Bekasi

Megapolitan
Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Bogor

Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Bogor

Megapolitan
7 Cafe Buat Kerja dan Nugas di Blok M dan Sekitarnya

7 Cafe Buat Kerja dan Nugas di Blok M dan Sekitarnya

Megapolitan
Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Tangerang Selatan

Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Tangerang Selatan

Megapolitan
11 Lapangan Badminton di Jakarta Selatan

11 Lapangan Badminton di Jakarta Selatan

Megapolitan
Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kota Tangerang

Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kota Tangerang

Megapolitan
Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Jakarta Selatan

Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Jakarta Selatan

Megapolitan
Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Jakarta Timur

Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Jakarta Timur

Megapolitan
Dishub DKI Sebut Rute LRT Dalam Pergub RDTR Masih Bisa Disesuaikan

Dishub DKI Sebut Rute LRT Dalam Pergub RDTR Masih Bisa Disesuaikan

Megapolitan
Dua Pencuri Mobil di Karawaci Ditangkap, Modusnya Pura-pura Jadi Calon Pembeli

Dua Pencuri Mobil di Karawaci Ditangkap, Modusnya Pura-pura Jadi Calon Pembeli

Megapolitan
Polisi Kesulitan Identifikasi Pelaku Penembakan Dua Warga di Taman Sari

Polisi Kesulitan Identifikasi Pelaku Penembakan Dua Warga di Taman Sari

Megapolitan
Pemprov DKI Sebut Ada 9 Rencana Jalur LRT, Ini Rutenya

Pemprov DKI Sebut Ada 9 Rencana Jalur LRT, Ini Rutenya

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.