Kompas.com - 04/02/2016, 16:35 WIB
EditorIcha Rastika

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak dapat memastikan apakah proyek uninterruptible power supply (UPS) tahun 2014 muncul karena adanya APBD siluman atau praktik pembiaran yang dilakukan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD).

Ia mengaku heran bagaimana proyek itu bisa masuk dalam APBD Perubahan 2014. (Baca: Sidang UPS, Ahok Ditanya soal Pengadaan Lahan RS Sumber Waras).

Padahal, menurut Basuki, proyek tersebut tidak pernah ada dalam Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS), yang ditandatanganinya bersama Ketua DPRD DKI.

"Saya tidak bisa menduga apakah ini pembiaran TAPD atau anggaran siluman, tetapi setelah kasus 2015, saya tahu ada dua versi. Harusnya DPRD enggak bisa usulkan versi seperti ini, harusnya putusan bersama, dan APBD 2016 jelas prosedurnya, dibahas bersama," kata Basuki saat bersaksi dalam kasus dugaan korupsi UPS di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (4/2/2016) dengan terdakwa Alex Usman.

"Enggak ada istilah kasih buku ke DPRD, Anda harus isi. Apakah ini siluman atau pembiaran TAPD, saya tidak tahu," sambung Basuki.

Ia mengaku baru mengetahui adanya proyek UPS itu saat penyusunan APBD 2015. Ketika itu, DPRD kembali mengajukan anggaran untuk pengadaan UPS.

Ada buku putih dari DPRD yang meminta agar anggaran UPS dan scanner pada 2015 dimasukkan. (Baca: Ahok Bocorkan Buku Putih Berisi Pokir DPRD DKI).

Basuki pun curiga dan meminta agar pengecekan dilakukan terhadap kemungkinan pengajuan serupa pada 2014. Dari situ, muncullah keributan antara Pemprov DKI dan DPRD DKI.

"Saya di-pansus-kan, dikatakan APBD saya palsu, dikeluarin dokumen seperti ini, tanda tangan semua pimpinan Dewan, mereka katakan yang ditanda tangan itu yang asli dan yang di-input, sementara yang punya saya, saya palsukan. Makanya, mereka mau pecat saya sebagai gubernur," tutur Basuki.

Pria yang dikenal dengan nama Ahok ini mengaku tidak pernah diberi laporan oleh TAPD terkait pengadaan UPS tersebut.

Menurut Basuki, selama ini TAPD hanya menyerahkan dokumen kepadanya untuk ditandatangani. "Bagi saya, itu bukan laporan rinci," ujar Basuki.

Dalam persidangan, Basuki juga menyampaikan bahwa ia menciptakan e-budgeting sebagai sistem kontrol agar kejadian semacam kasus UPS tidak terulang.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Daftar Kecamatan, Kelurahan dan Kode Pos di Kabupaten Tangerang

Daftar Kecamatan, Kelurahan dan Kode Pos di Kabupaten Tangerang

Megapolitan
Pengamat Harap Revitalisasi Trotoar di Jakarta Dilanjutkan Penerus Anies

Pengamat Harap Revitalisasi Trotoar di Jakarta Dilanjutkan Penerus Anies

Megapolitan
Cara Beli Tiket Kapal Pelabuhan Muara Angke-Kepulauan Seribu

Cara Beli Tiket Kapal Pelabuhan Muara Angke-Kepulauan Seribu

Megapolitan
 Buntut Insiden Penusukan, Warga Pasang Spanduk Tolak Rentenir di Sukmajaya Depok

Buntut Insiden Penusukan, Warga Pasang Spanduk Tolak Rentenir di Sukmajaya Depok

Megapolitan
Soroti Penanganan Banjir, DPRD: Tangsel Tak Memiliki Master Plan Drainase yang Terintegrasi

Soroti Penanganan Banjir, DPRD: Tangsel Tak Memiliki Master Plan Drainase yang Terintegrasi

Megapolitan
Bukan Senpi, Pelaku Penembakan Linmas Dipastikan Pakai Air Soft Gun

Bukan Senpi, Pelaku Penembakan Linmas Dipastikan Pakai Air Soft Gun

Megapolitan
Seorang Pria Ditemukan Tewas di Dalam Bengkel di Tebet, Korban Diduga Sakit

Seorang Pria Ditemukan Tewas di Dalam Bengkel di Tebet, Korban Diduga Sakit

Megapolitan
Marak Kasus Pemerkosaan di Jakut, Pemkot Didesak Bentuk Sparta

Marak Kasus Pemerkosaan di Jakut, Pemkot Didesak Bentuk Sparta

Megapolitan
Empat Tersangka Anggota Khilafatul Muslimin Segera Disidang, Ditempatkan di Sel Khusus

Empat Tersangka Anggota Khilafatul Muslimin Segera Disidang, Ditempatkan di Sel Khusus

Megapolitan
Cerita Warga Kapuk Lihat Kebakaran Melahap Rumah: Seperti Empang Penuh Api

Cerita Warga Kapuk Lihat Kebakaran Melahap Rumah: Seperti Empang Penuh Api

Megapolitan
Langsung Kerja Lagi Usai Deklarasi Nasdem, Anies: Saya Masih Fokus Urus Jakarta

Langsung Kerja Lagi Usai Deklarasi Nasdem, Anies: Saya Masih Fokus Urus Jakarta

Megapolitan
Baim Wong dan Paula Dilaporkan Pakai Pasal 220 KUHP, Ancamannya 1 Tahun 4 Bulan Penjara

Baim Wong dan Paula Dilaporkan Pakai Pasal 220 KUHP, Ancamannya 1 Tahun 4 Bulan Penjara

Megapolitan
Spanduk Tolak Rentenir Terpasang di Kawasan Sukmajaya Depok, Ketua RT: Karena Sudah Meresahkan Warga

Spanduk Tolak Rentenir Terpasang di Kawasan Sukmajaya Depok, Ketua RT: Karena Sudah Meresahkan Warga

Megapolitan
20 Rumah Semi Permanen Hangus Terbakar di Kapuk, Cengkareng

20 Rumah Semi Permanen Hangus Terbakar di Kapuk, Cengkareng

Megapolitan
Kesulitan Identifikasi Penembak Linmas di Tambora, Polisi: Pelaku Gunakan Plat Bodong

Kesulitan Identifikasi Penembak Linmas di Tambora, Polisi: Pelaku Gunakan Plat Bodong

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.