Ahok ditanya hakim soal siapa yang membuat nomenklatur dalam APBD-P.
"Hakim kan tanya, 'Apakah yang buat eksekutif?' Dia bilang bukan, yang bikin BPKAD dan Bappeda. Nah, kan, gugup kan dia. BPKAD sama Bappeda kan memang eksekutif," ujar Lulung.
"Saya setengah saja ikutin sidang. Gue ketawa aja pas dia bilang bukan eksekutif. Udah ngawur, udah deh gue pulang aja," kata dia.
Kesaksian Lulung
Saat menjadi saksi pada pekan lalu, Lulung lebih banyak menjelaskan ketidaktahuannya seputar pengadaan UPS.
Menurut Lulung, ia tidak pernah mengikuti rapat pembahasan APBD Perubahan 2014 karena saat itu ia sedang disibukkan kegiatan politik partainya.
"Tahun 2014 itu kan tahun politik. Saya banyak tugas partai," kata dia dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor, Kamis (28/1/2016).
Pada sidang tersebut, majelis hakim mengungkapkan, pada 25 Juli, Ketua Komisi E Muhammad Firmansyah menyampaikan laporan mengenai hasil rapat yang dilaksanakan di Komisi E pada 23 dan 24 Juli.
Kepada hakim, Lulung menyebut dirinya tidak menghadiri rapat pada 23 dan 24 Juli.
"Waktu paripurna tanggal 13 Agustus saya juga tidak datang," ujar dia.
Berdasarkan keterangannya itu, Lulung menyatakan dirinya memang tidak pernah terlibat dalam usulan pengadaan barang dan jasa di Komisi E pada 2014, termasuk yang membahas mengenai pengadaan UPS.
Ia kemudian kembali menyinggung momen saat dirinya pernah salah menyebutkan UPS menjadi USB beberapa bulan silam.
Namun, di balik salah sebut itu, Lulung mengaku memang tidak mengetahui apa itu UPS. "Waktu itu, saya memang belum tahu apa itu UPS," ujar dia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.