Ada Informasi PHK Massal, Buruh Minta Pemerintah Cepat Tanggap

Sementara itu, Ketua Konfederasi Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos mengatakan prihatin dengan kejadian di Cikarang.

Persoalan PHK menurutnya tak lepas dari masalah ekonomi dan daya beli masyarakat. Namun kadang, lanjutnya, buruh menjadi tumbal, baik karena masalah perusahaannya atau pemerintah sendiri.

"Buruh itu menjadi tumbal baik persoalan modal perusahaannya atau masalah ekonomi (negara)," ujar Nining.

Masalah pembangunan tak merata juga salah satu penyebab dilakukannya pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan.

Pembangunan yang tak merata membuat daya beli masyarakat yang kurang, sehingga hasil produksi perusahaan jadi tak laku di pasaran. Untuk itu pihaknya menuntut perubahan pada jaminan kerja dan juga memberlakukan standar upah nasional.

Ia juga meminta dihapuskannya sistem outsourcing. Sebab, yang paling rentan terkena PHK, lanjutnya, yakni buruh dengan status tenaga alih daya atau outsourching itu.

Sistem ini menurutnya harus dihapuskan pemerintah. Sebelumnya, rencana penutupan usaha PT Panasonic Lighting di Cikarang, Jawa Barat, dan Pasuruan, Jawa Timur, serta PT Toshiba Indonesia di Cikarang akan berdampak pada pemutusan hubungan kerja ribuan pekerjanya.

"Sekitar 2.500 pekerja akan di-PHK," ujar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dalam konferensi pers di Hotel Mega Proklamasi, Jakarta, Selasa (2/1/2016).

Said menjelaskan, ribuan pekerja itu terdiri atas sekitar 1.700 anggota KSPI di PT Panasonic dan 970 anggota KSPI di PT Toshiba. Ia merinci, sebanyak 600-700 pekerja dari Panasonic Lighting Pasuruan di-PHK pada periode Desember 2015-Januari 2016.

Sementara itu, Panasonic Lighting Cikarang-Bekasi, sejumlah 900-1.000 karyawan di-PHK untuk periode Januari 2016 sampai dengan Maret 2016.