Inikah Bukti-bukti Keterlibatan Eksekutif dalam Kasus UPS yang Dijanjikan Lulung?

Pada 24 Oktober 2014, Ketua DPRD DKI membalas surat Ahok. Ketika itu, jabatan Ferrial baru saja digantikan oleh Prasetio Edi Marsudi. Prasetio membalas surat dari Ahok sebagai tanda persetujuan DPRD DKI terhadap revisi evaluasi.

"Setuju, padahal belum ada yang baca hasil revisinya kayak apa. Semua pimpinan tanda tangan, kecuali saya," ujar Lulung.

Lulung menduga, teman-temannya memberikan tanda tangan karena waktu yang sudah semakin mepet pada saat itu. Dengan persetujuan DPRD DKI, akhirnya APBD-P 2014 sah untuk digunakan.

Kapan anggaran UPS masuk ke APBD-P 2014?

Melalui alur ini, Lulung mengaku mulai bisa memperkirakan kapan anggaran UPS masuk ke APBD-P 2014, yakni pada rentang 25 Juli-13 Agustus 2014.

Sebab, pembahasan Komisi E selesai pada 25 Juli 2014 dan tidak mencantumkan anggaran UPS di dalamnya. Tiba-tiba, anggaran itu sudah masuk pada saat sidang paripurna, 13 Agustus 2014.

"Saya menduga, ada pembahasan yang tidak terjadwal dan tidak diketahui dalam rentang waktu itu. Saat-saat itulah kemungkinan UPS masuk," ujar dia.

Sebab, setelah pembahasan komisi selesai pada 25 Juli, seharusnya sudah tidak boleh ada rapat pembahasan lagi. Ditambah lagi, pada saat rapat paripurna, pihak eksekutif-lah yang membawa hardcopy APBD-P 2014.

Lulung menyimpulkan, pihak eksekutif pasti tahu anggaran UPS sudah masuk saat itu karena dokumen berasal dari mereka. Lulung juga mengaku mendapatkan informasi barter anggaran yang prosesnya dimulai pada 4 Agustus.

Apakah itu merupakan waktu masuknya UPS? Lulung sendiri mengaku tidak dapat memastikan. Lulung mengatakan, dia akhirnya hanya bisa memasrahkan penanganan kasus ini kepada hakim.

Dia berharap, hakim bisa menyusun teka-teki penyusunan anggaran pada tahun 2014 itu.