Djarot: Hati-hati Pak Ahok, Independen Rawan Digagalkan!

Kompas.com - 08/03/2016, 19:19 WIB
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat seusai rapat paripurna di DPRD DKI, Sabtu (19/12/2015). KOMPAS.com/Kurnia Sari AzizaGubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat seusai rapat paripurna di DPRD DKI, Sabtu (19/12/2015).
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorAna Shofiana Syatiri
JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menilai, calon kepala daerah yang terpilih lewat jalur independen sangat rawan dijegal saat nanti memimpin pemerintahan.

Ia pun mengingatkan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok agar mempertimbangkan hal itu.

"Saya harus sampaikan kepada Pak Ahok, hati-hati, lho. Jalur independen rawan untuk digagalkan," kata dia di Balai Kota, Selasa (8/3/2016).

Menurut Djarot, dalam menjalankan tata kelola pemerintahan daerah, seorang kepala daerah akan berhubungan dengan banyak lembaga lain, salah satunya dengan lembaga legislatif yang diisi oleh orang-orang dari partai politik.

"Hati-hati, lho. Ketika pun misalnya menang jalur independen, kan bukan sekadar menang. Pasti selalu berhubungan dengan lembaga yang lain. Tidak bisa sendiri," ujar mantan Wali Kota Blitar ini.

Ahok memutuskan untuk maju melalui jalur independen. Ia meminta kelompok relawan pendukungnya, Teman Ahok, untuk bisa mengumpulkan minimal 1 juta data KTP.

Djarot menghargai keputusan itu. Namun, ia menekankan, jika Ahok sudah memilih maju melalui jalur independen, maka dia tidak akan bisa lagi maju melalui jalur partai politik.

Ia pun mengingatkan Ahok bahwa PDI Perjuangan adalah satu-satunya partai yang bisa mengusung calon gubernur dan calon wakil gubernur sendiri, tanpa harus berkoalisi dengan partai lain.

Sementara itu, jika melalui jalur independen, maka jumlah data KTP yang sejauh ini dikumpulkan harus didata ulang karena data sebelumnya belum mencantumkan nama calon wakil yang baru dipilih Ahok, yakni Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Heru Budi Hartono.

"Bisa enggak dalam bulan Juni mencapai 1 juta atau 750.000 (data KTP). Boleh optimistis, boleh saja, karena hidup harus optimistis," ujar Djarot.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi dan TNI Akan Tempatkan Aparat di Pasar Swalayan Selama PSBB Jakarta

Polisi dan TNI Akan Tempatkan Aparat di Pasar Swalayan Selama PSBB Jakarta

Megapolitan
Dishub DKI: Boleh Berboncengan asal Tujuannya Sama dengan Si Pengendara Motor

Dishub DKI: Boleh Berboncengan asal Tujuannya Sama dengan Si Pengendara Motor

Megapolitan
Polisi Janji Kedepankan Cara Persuasif untuk Bubarkan Kerumunan

Polisi Janji Kedepankan Cara Persuasif untuk Bubarkan Kerumunan

Megapolitan
GBK Tutup Selama PSBB, Kendaraan Dilarang Masuk

GBK Tutup Selama PSBB, Kendaraan Dilarang Masuk

Megapolitan
Jualan Online Berjalan seperti Biasa Saat PSBB, Pelaku Bisnis Masih Khawatir Kena Sanksi

Jualan Online Berjalan seperti Biasa Saat PSBB, Pelaku Bisnis Masih Khawatir Kena Sanksi

Megapolitan
DKI Jakarta Efektif PSBB, Ini Langkah Grab agar Mitra Terus Beroperasional

DKI Jakarta Efektif PSBB, Ini Langkah Grab agar Mitra Terus Beroperasional

Megapolitan
PSBB DKI Jakarta, Pengendara Sepeda Motor Pribadi Boleh Berboncengan

PSBB DKI Jakarta, Pengendara Sepeda Motor Pribadi Boleh Berboncengan

Megapolitan
Kaum Miskin Kota Sekarat, Mati karena Corona atau Mati Kelaparan

Kaum Miskin Kota Sekarat, Mati karena Corona atau Mati Kelaparan

Megapolitan
Sektor Usaha yang Dikecualikan Selama PSBB Wajib Batasi Aktivitas Kerja Pegawainya

Sektor Usaha yang Dikecualikan Selama PSBB Wajib Batasi Aktivitas Kerja Pegawainya

Megapolitan
[UPDATE] 10 April, Pasien Positif Covid-19 di Jakarta Tembus 1.719 Orang

[UPDATE] 10 April, Pasien Positif Covid-19 di Jakarta Tembus 1.719 Orang

Megapolitan
PSBB Jakarta, Barang Nonkebutuhan Pokok Tetap Dapat Diakses di Marketplace

PSBB Jakarta, Barang Nonkebutuhan Pokok Tetap Dapat Diakses di Marketplace

Megapolitan
Anies Terbitkan Pergub soal PSBB, Dua Kegiatan Ini Masih Diperbolehkan

Anies Terbitkan Pergub soal PSBB, Dua Kegiatan Ini Masih Diperbolehkan

Megapolitan
Ingat, Perusahaan yang Masih Diizinkan Beroperasi Harus Selalu Bersih hingga Dekat dengan Fasilitas Kesehatan

Ingat, Perusahaan yang Masih Diizinkan Beroperasi Harus Selalu Bersih hingga Dekat dengan Fasilitas Kesehatan

Megapolitan
Diizinkan Tetap Buka, Beberapa Poin Harus Diperhatikan Pengelola Penyedia Makan di Masa PSBB

Diizinkan Tetap Buka, Beberapa Poin Harus Diperhatikan Pengelola Penyedia Makan di Masa PSBB

Megapolitan
Jumlah Tempat Tidur Pasien Covid-19 dan PDP di Depok Tak Memadai

Jumlah Tempat Tidur Pasien Covid-19 dan PDP di Depok Tak Memadai

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X