Kompas.com - 15/03/2016, 09:13 WIB
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com — Permasalahan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan layanan sewa taksi, Uber, bagai benang kusut yang belum terurai. Permasalahannya pun masih sama. Uber masih belum mengantongi izin untuk dapat beroperasi di Jakarta.

Sejak tahun 2014 lalu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sudah melarang pengoperasian Uber di Ibu Kota. Pasalnya, layanan transportasi berbasis aplikasi itu dianggap tidak bersaing sehat dengan perusahaan taksi resmi. Berbagai promo, kemudahan, serta kenyamanan yang ditawarkan Uber membuat warga beralih kepada Uber.

"Perusahaan taksi yang legal itu kan bayar pajak dan tarif taksi mereka juga disepakati dengan Pemprov (DKI Jakarta). Sekarang, bandingkan dengan perusahaan taksi yang tidak punya izin, tidak bayar pajak, mereka pasti kasih harga lebih murah ke penumpang. Kalau pakai asas keadilan, apa mau membuat semua perusahaan taksi bangkrut?" kata Basuki, medio 2014 lalu.

Basuki mengapresiasi inovasi layanan transportasi berbasis aplikasi yang semakin memudahkan warga. Namun, di sisi lain, Basuki meminta Uber untuk mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta.

Apakah layanan Uber akan menjadi layanan mobil rental atau menjadi taksi, jika ingin mengubah menjadi taksi, mobil-mobil yang tergabung dalam Uber harus didaftarkan ke Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta.

Selain itu, unit mobil pun harus melalui uji kir, penempelan stiker taksi Uber, pembentukan perusahaan dengan izin dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), merumuskan tarif taksi bersama Organda, dan pendaftaran nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Sementara itu, pemilik mobil harus membayar pajak penghasilan (PPh) jika ingin menjadikan mobilnya sebagai mobil sewaan.

"Kami setuju kalau ini suatu ide bagus, bisa pesan taksi seperti ini. Tetapi, negara ini negara berlandaskan hukum dan perusahaan harus bayar pajak, masa ambil untung tidak mau bayar pajak," kata Basuki.

Hingga kini, Uber belum juga mendirikan perusahaannya di Indonesia, terutama di Jakarta, sehingga mereka belum melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak.

"Sekarang kalau orang komplain kepada pelayanan taksi ini, ke siapa? Kamu mau komplain-nya ke siapa? Nanti yang disalahin malah kita, DKI. Misalnya, sopirnya psikopat, menculik, dan membunuh lo, nanti salahinnya kita lagi? Makanya, dari segala hal, kamu (Uber) salah," ujar Basuki.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Batu Diduga Alat Penggiling Tebu dari Abad ke-17 Milik Kesultanan Banten Ditemukan di Pinggir Jalan Bekasi

Batu Diduga Alat Penggiling Tebu dari Abad ke-17 Milik Kesultanan Banten Ditemukan di Pinggir Jalan Bekasi

Megapolitan
Promosi Miras Holywings Gunakan Nama 'Muhammad-Maria', Pemprov DKI Akan Panggil Manajemen dan Jatuhkan Sanksi

Promosi Miras Holywings Gunakan Nama 'Muhammad-Maria', Pemprov DKI Akan Panggil Manajemen dan Jatuhkan Sanksi

Megapolitan
Meriahnya Acara Malam Puncak HUT Jakarta ke-495, JIS Disesaki Hampir 70.000 Pengunjung

Meriahnya Acara Malam Puncak HUT Jakarta ke-495, JIS Disesaki Hampir 70.000 Pengunjung

Megapolitan
Polemik Elvis Cafe di Bogor yang Disegel, Beraviliasi dengan Holywings dan Jual Minuman Beralkohol

Polemik Elvis Cafe di Bogor yang Disegel, Beraviliasi dengan Holywings dan Jual Minuman Beralkohol

Megapolitan
Saat Jakarta Terancam Gempa karena Keberadaan Sesar Baribis yang Aktif...

Saat Jakarta Terancam Gempa karena Keberadaan Sesar Baribis yang Aktif...

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Bodebek Hujan Petir Siang hingga Sore

Prakiraan Cuaca BMKG: Bodebek Hujan Petir Siang hingga Sore

Megapolitan
Pemeriksaan Lanjutan Iko Uwais dalam Kasus Pengeroyokan Ditunda, Kuasa Hukum Upayakan Damai

Pemeriksaan Lanjutan Iko Uwais dalam Kasus Pengeroyokan Ditunda, Kuasa Hukum Upayakan Damai

Megapolitan
Elvis Cafe yang Disegel Pemkot Bogor Berafiliasi dengan Holywings Indonesia

Elvis Cafe yang Disegel Pemkot Bogor Berafiliasi dengan Holywings Indonesia

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Motif Holywings Promosi Miras Bernada Penistaan Agama | Promosi Kebablasan Holywings

[POPULER JABODETABEK] Motif Holywings Promosi Miras Bernada Penistaan Agama | Promosi Kebablasan Holywings

Megapolitan
Meriahnya Jakarta Hajatan ke-495 di JIS, Penonton: Tempatnya Megah

Meriahnya Jakarta Hajatan ke-495 di JIS, Penonton: Tempatnya Megah

Megapolitan
Polisi Ringkus Penjambret Ibu dan Anak di Bekasi Hasil Identifikasi Rekaman CCTV

Polisi Ringkus Penjambret Ibu dan Anak di Bekasi Hasil Identifikasi Rekaman CCTV

Megapolitan
Anies Klaim Jakarta Kota Global: Stadion hingga Transportasinya Berstandar Internasional

Anies Klaim Jakarta Kota Global: Stadion hingga Transportasinya Berstandar Internasional

Megapolitan
Penghuni Kos di Tangsel Ditemukan Tewas, Polisi Temukan Pisau Saat Olah TKP

Penghuni Kos di Tangsel Ditemukan Tewas, Polisi Temukan Pisau Saat Olah TKP

Megapolitan
Hadiri Malam Puncak Jakarta Hajatan, Anies: Anda Orang Pertama yang Rasakan JIS Hampir Penuh

Hadiri Malam Puncak Jakarta Hajatan, Anies: Anda Orang Pertama yang Rasakan JIS Hampir Penuh

Megapolitan
Anies-Ariza Didesak Cabut Izin Usaha Holywings, Buntut Dugaan Kasus Penistaan Agama

Anies-Ariza Didesak Cabut Izin Usaha Holywings, Buntut Dugaan Kasus Penistaan Agama

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.