JAKARTA, KOMPAS.com - Polisi menggelar rapat evaluasi dengan para pemilik perusahaan taksi dan Organisasi Angkutan Darat (Organda). Hal tersebut ditujukan untuk menanggapi aksi unjuk rasa sopir taksi dan angkutan umum yang menimbulkan kericuhan di sejumlah titik di Jakarta.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes M. Iqbal mengatakan rapat tersebut menghasilkan perjanjian dari para pemilik perusahaan taksi dan Organda bahwa tidak akan ada lagi aksi penyampaian pendapat dari anggotanya yang menimbulkan kericuhan.
"Beliau berkomitmen semua armada di-briefingdan disosialisasi untuk mengemukakan pendapat di muka umum secara damai dan tidak anarkis," ujarnya di Mapolda Metro Jaya, Selasa (22/3/2016) malam.Sementara itu, Sekertaris Jenderal Organda Ateng Haryono mengaku telah mengimbau pada seluruh pengemudi angkutan darat agar tidak lagi beraksi anarkis.
"Kami imbau pada awak kami agar tidak terpancing dengan keributan. Kami sama-sama komitmen jadikan DKI daerah kondusif," ucap Ateng.
Selain itu Ateng juga meminta maaf pada seluruh masyarakat Jakarta yang terganggu akibat unjuk rasa pada Selasa (22/3/2016). Ia menekannkan bahwa unjuk rasa itu hanya sebagai ungkapan kekecewaan sopir angkutan umum yang menolak beroperasinya transportasi umum berbasis aplikasi.
"Sebenarnya awak kami hanya ingin menyampaikan aspirasi soal penegakan aturan. Kami tidak mempersoalkan angkutan online, yang kami persoalkan adalah angkutan legal dan ilegal," katanya.
Menurut informasi yang dihimpun, dalam rapat evaluasi yang selesai pada pukul 22.30 WIB tersebut. Turut dihadiri oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Koperasi Wahana Kalpika, Organda, DPRD DKI Jakarta dan 24 pemilik perusahaan taksi.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.