Soal Reklamasi, KNTI Tuding Ahok Kerjai DPRD DKI

JAKARTA, KOMPAS.com — Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menuding Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok telah melakukan kesalahan dengan mengeluarkan izin reklamasi untuk sejumlah pulau buatan di Teluk Jakarta.

Bahkan, Ahok dituding melibatkan DPRD untuk "mengamankan" kesalahannya.

Hal ini disampaikan Ketua Dewan Pembina Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Rizal Damanik dalam konferensi pers di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Sabtu (2/4/2016).

Rizal mengatakan, cara Ahok melibatkan kesalahannya ke DPRD ialah dengan mengajak membahas Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Padahal, Ahok punya kesalahan karena mengeluarkan izin reklamasi terhadap pulau G, I, F, dan K, tetapi belum memiliki Perda Zonasi.

"Kesalahan itu digotong-royongkan dengan DPRD. Saya juga heran kenapa DPRD mau menampung kesalahan oleh Gubenurnya," kata Rizal di LBH Jakarta, Sabtu siang.

Pihaknya menilai, DPRD DKI juga salah kaprah dengan mau menerima membahas Raperda Zonasi tersebut. Sebab, ia menilai, seharusnya DPRD memantau pelanggaran Gubernur.

"Tugas DPRD melihat pelanggaran Gubernurnya. Apa pelanggarannya, (karena) dia telah mengeluarkan izin reklamasi. Kok malah pada akhirnya ingin melegalkan izin reklamasi," ujar Rizal.

Keinginan DPRD DKI membahas raperda itu tanpa menegur izin atau mencabut izin reklamasi yang dikeluarkan Ahok, menurut dia, bentuk pelanggaran cukup serius.

"Dalam hal ini kami sejak awal menduga praktik manipulasi ini tidak ada izinnya. Sekarang diungkap ke publik kegiatan reklamasi pelumasnya korupsi," ujarnya.

Ia merujuk kasus penangkapan Ketua Komisi D DPRD DKI Mohamad Sanusi pada operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Ternyata, reklamasi di Teluk Jakarta terindikasi ada praktik korupsinya.

"Maka, kami berterima kasih ke KPK mengungkap isu strategis praktik korupsi di reklamasi," katanya.