Kompas.com - 02/04/2016, 16:03 WIB
LBH Jakarta bersama Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) dalam jumpa pers terkait isu reklamasi. Sabtu (2/4/2016) Kompas.com/Robertus BelarminusLBH Jakarta bersama Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) dalam jumpa pers terkait isu reklamasi. Sabtu (2/4/2016)
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) sejak awal keberatan dengan proyek reklamasi di teluk Jakarta. Bahkan, KNTI dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, sedang dalam proses gugatan di PTUN soal pemberian izin reklamasi.

Ketua Dewan Pembina Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Riza Damanik menilai setidaknya ada tiga hal yang jadi dasar keberatan KNTI. Pertama, proyek ini diklaim sudah mendapat penolakan luas dari masyarakat, khususnya nelayan.

"Nelayan tolak reklamasi termasuk masyarakat Jakarta. Contoh dari warga Pluit baru-baru ini ada penolakan," klaim Riza, dalam konferensi pers di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Sabtu (2/4/2016).

Kemudian, dirinya mengklaim sudah banyak kajian yang menyatakan dampak negatif dari reklamasi.

"Kajian akademik, reklamasi fatal bagi DKI Jakarta," ujarnya. (Baca: Ahok Pastikan Proyek Reklamasi Tetap Berjalan meski Ada Kasus Suap)

Misalnya, lanjut Riza, pencemaran atau kerusakan lingkungan, banjir, merugikan nelayan karena kehilangan wilayah tangkapan, dan lainnya.

Reklamasi menurutnya justru lebih mengguntungkan bisnis properti. Terakhirnya, bahwa izin reklamasi yang menurutnya keluar untuk pulau G, I, F, dan K, menabrak aturan yang telah ada.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Telah menabrak sejumlah kebijakan terkait lingkungan hidup, tata ruang dan sebagainya," ujar Riza.

Salah satu contoh, izin reklamasi menurutnya telah keluar untuk sejumlah pulau. Padahal, lanjut dia, perda zonasi wilayah pesisir dan pulau kecil belum terbit.

"Yang kita tahu bersama ketika Ahok keluarkan izin pelaksanaan reklamasi Pulau G, F, I, dan K, Pemprov belum mememiliki Perda Zonasi," ujarnya.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rutan Salemba Gelar Pelatihan Penanganan Kebakaran untuk Pegawai

Rutan Salemba Gelar Pelatihan Penanganan Kebakaran untuk Pegawai

Megapolitan
Masyarakat Diminta Waspada Gelombang Ketiga Covid-19 di Jakarta

Masyarakat Diminta Waspada Gelombang Ketiga Covid-19 di Jakarta

Megapolitan
Nelayan Pelabuhan Muara Angke Disuntik Vaksin Covid-19 di Atas Kapal

Nelayan Pelabuhan Muara Angke Disuntik Vaksin Covid-19 di Atas Kapal

Megapolitan
PKL hingga Pemilik Warung di Jabodetabek Bisa Dapat Bantuan Rp 1,2 Juta, Ini Syaratnya

PKL hingga Pemilik Warung di Jabodetabek Bisa Dapat Bantuan Rp 1,2 Juta, Ini Syaratnya

Megapolitan
Bocah Perempuan Dilaporkan Jadi Korban Pelecehan Seksual di Sekitar Rumahnya di Duren Sawit

Bocah Perempuan Dilaporkan Jadi Korban Pelecehan Seksual di Sekitar Rumahnya di Duren Sawit

Megapolitan
Pandemi Covid-19, Tingkat Pengangguran Terbuka di Jakarta Barat Naik Dua Kali Lipat

Pandemi Covid-19, Tingkat Pengangguran Terbuka di Jakarta Barat Naik Dua Kali Lipat

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 di Depok Sudah Capai 60 Persen Dosis Pertama

Vaksinasi Covid-19 di Depok Sudah Capai 60 Persen Dosis Pertama

Megapolitan
Ini Alasan Luhut Laporkan Fatia dari Kontras dan Haris Azhar Terkait Pencemaran Nama Baik

Ini Alasan Luhut Laporkan Fatia dari Kontras dan Haris Azhar Terkait Pencemaran Nama Baik

Megapolitan
100 Perempuan dan Anak Jadi Korban Kekerasan di Kota Tangerang pada Januari-September 2021

100 Perempuan dan Anak Jadi Korban Kekerasan di Kota Tangerang pada Januari-September 2021

Megapolitan
Pendapatan UMKM di Jakarta Barat Saat Pandemi Lebih Stabil Dibanding Pelaku Usaha Lain

Pendapatan UMKM di Jakarta Barat Saat Pandemi Lebih Stabil Dibanding Pelaku Usaha Lain

Megapolitan
Luhut B Pandjaitan Gugat Fatia dari Kontras dan Haris Azhar Rp 100 Miliar Terkait Tudingan 'Bermain' di Tambang di Papua

Luhut B Pandjaitan Gugat Fatia dari Kontras dan Haris Azhar Rp 100 Miliar Terkait Tudingan "Bermain" di Tambang di Papua

Megapolitan
Polisi Bubarkan Demo Pendukung Interpelasi Formula E di Depan Gedung DPRD DKI

Polisi Bubarkan Demo Pendukung Interpelasi Formula E di Depan Gedung DPRD DKI

Megapolitan
Gudang Tinta di Semanan Terbakar

Gudang Tinta di Semanan Terbakar

Megapolitan
Dituding Ingin Mengkriminalisasi Hariz Azhar dan Fatia, Luhut Binsar: Tak Ada Waktu Mikir ke Sana

Dituding Ingin Mengkriminalisasi Hariz Azhar dan Fatia, Luhut Binsar: Tak Ada Waktu Mikir ke Sana

Megapolitan
Duduk Perkara Luhut Laporkan Haris Azhar dan Fatia Kontras ke Polisi

Duduk Perkara Luhut Laporkan Haris Azhar dan Fatia Kontras ke Polisi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.