Ini Alasan LBH Jakarta Nilai Izin Reklamasi yang Dikeluarkan Ahok Tidak Sah

JAKARTA, KOMPAS.com - Surat Keputusan izin reklamasi yang dikeluarkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Pihak yang menggugat ialah Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) dengan kuasa hukumnya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta.

Pengacara publik dari LBH Jakarta, Tigor Hutapea mengatakan, ada empat izin reklamasi yang mereka gugat di PTUN, yakni izin reklamasi untuk Pulau G, F, I, dan K. Tigor menyatakan, dasar gugatan selain karena merugikan nelayan, pengeluaran izin tersebut juga mengangkangi runutan aturan reklamasi.

Aturan yang dikangkangi itu berdampak salah satunya analisis dan dampak lingkungan dari reklamasi. Tigor mengatakan, reklamasi harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

"Kalau kita mengikuti pada undang-undang ini, maka izin proses reklamasi harus ada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)," kata Tigor, saat ditemui Kompas.com di kantor LBH Jakarta, Senin (4/4/2016).

Pada KLHS, sambung Tigor, kajian lingkungan dilakukan untuk melihat manfaat reklamasi, untuk pemanfaatan umum, konservasi, atau lainnya. Selesai KLHS ini menurutnya diajukan ke pemerintah. Tigor mengatakan, pemerintah nanti yang membuat peraturan zonasi wilayah pesisirnya.

"Nah setelah pengembang mau (dengan aturan zonasi), dia minta 'Izin Lokasi'. Baru dia menyusun tiga hal, pertama studi kelayakan amdal, kedua melakukan rencana induk, misalnya sebelum reklamasi apa, setelah reklamasi apa. Kemudian melakukan penyusunan rencana detail (reklamasi)," ujar Tigor.

Setelah tiga hal itu selesai disusun pengembang menurutnya membawa lagi ke pemerintah. Pemerintah, lanjutnya, akan melihat tiga hal yang disusun tadi sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan Izin Lokasi atau tidak.

"Untuk minta izin lokasi dilihat apakah apakah sesuai dengan KLHS atau peraturan zonasi. Kalau sesuai (keduanya), baru keluar Izin Pelaksanaan," ujar Tigor, yang juga ikut menangani perkara gugatan KNTI di PTUN tersebut.

Tapi, yang terjadi di Pemprov DKI soal reklamasi, lanjut Tigor, pemerintah daerah tak punya peraturan zonasi. Bahkan, peraturan itu baru akan di bahas dengan DPRD DKI.

"Permasalahan di Pemda peraturan zonasi kan belum ada ada. Tapi izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi sudah keluar. Nah ini yang menyalahi proses pelaksanaan reklamasi di teluk Jakarta. Bagaimana dampak kerugian nelayan? Apakah sudah melindungi nelayan dan lingkungan?" ujar Tigor.

Bersama Indonesia Center for Enviromental Law (ICEL), yang disebutnya tergabung dalam gugatan reklamasi ini, pihaknya mengklaim pernah menyurati Pemprov DKI untuk meminta soal kajian KLHS.

"KLHS kita minta enggak ada, enggak pernah diberi. Kita sudah pernah surati. Makanya SK izin reklamasi nya kami gugat, karena KLHS dan peraturan zonasinya tidak ada," ujar Tigor. (Baca: Mengapa Keppres No 52/1995 Tetap Dipakai sebagai Acuan Reklamasi Teluk Jakarta?)

Payung hukumnya sudah mati

Soal Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 52 Tahun 1995, pihaknya menilai gubernur tidak tepat memakai dasar ini untuk mengeluarkan izin reklamasi. Pasalnya, keppres itu sudah diganti dengan keluarnya Perpres Nomor 54 Tahun 2008 Tentang Penataan Ruang kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Puncak, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur.

Sehingga, kata Tigor, izin yang keluar dengan dasar Keppres 52 Tahun 1995, "hukumnya sudah mati".

Sementara jika Pemprov DKI menggunakan dalil peraturan yang dicabut dalam Keppres Nomor 52 Tahun 1995 adalah soal tata ruang bukan kewenangan gubernur, Tigor mengingatkan bahwa, masih ada aturan kawasan teluk Jakarta berada di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

"Ingat sudah ada Peraturan Presiden nomor 122 Tahun 2012 tentang reklamasi, bahwa perizinan reklamasi, yang terkait kawasan strategis nasional, itu merupakan kewenangan KKP. Kenapa, karena Jakarta merupakan kawasaan strategis nasional," ujar Tigor.

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 1995 yang merupakan turunan dari Keppres Nomor 52 Tahun 1995, menurutnya tidak bisa jadi dasar bagi berjalannya proyek reklamasi.

"Logikanya kalau perda sama perpres (Perpres Nomor 54 Tahun 2008) itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang di atasnya, perpres kan di atasnya perda," ujar Tigor. (Baca: Pak Ahok, untuk Siapa Reklamasi Pantai Jakarta?)

Mengenai sikap Ahok yang menyatakan reklamasi tetap berjalan, Tigor menyatakan hanya pengadilan yang dapat menghentikan. Pihaknya yang mewakili KNTI, menuntut proyek itu dibatalkan.

"Membatalkan izin dan pembangunan, apalagi diikuti dengan cara tidak baik," ujar Tigor.