Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Lulung Saat Terima Nelayan di Awal Pembahasan Raperda Reklamasi

Kompas.com - 06/04/2016, 06:41 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham "Lulung" Lunggana sejak awal menentukan sikapnya terkait pembahasan raperda Rencana Zonasi dan Tata Ruang.

Dia dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak mendukung reklamasi yang dilakukan Pemprov DKI sehingga tidak membahas raperda itu.

Lulung menceritakan beberapa hal yang membuat dia dan fraksinya menolak. Ceritanya berawal ketika raperda tersebut mulai dibahas dalam Badan Legislasi Daerah (Balegda). Ketika itu, banyak sekali nelayan yang ke gedung DPRD DKI.

"Baru saja dibahas, eh banyak masyarakat yang datang, mereka masyarakat pesisir. Mereka meminta keadilan segala macam, saya yang terima mereka dua kali," ujar Lulung di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Selasa (5/4/2016).

Setelah itu, Lulung bersama fraksinya langsung menelusuri keluhan masyarakat. Dia memerika Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Di sana, terdapat aturan jika pemerintah membuat kebijakan yang berdampak kepada masyarakat, maka masyarakat dianggap sebagai subjek kebijakan bukan objek.

Sehingga, dalam hal kebijakan reklamasi, masyarakat pesisir harus menjadi bagian penting yang didengarkan oleh pemerintah. (Baca: Lulung: Fraksi PPP Sudah Sejak Awal Tolak Reklamasi)

Selain itu, dia juga membuka UU Nomor 27 tahun 2007 yang diamandemen menjadi UU nomor 1 tahun 2014 tentang Pulau-pulau kecil dan Pariwisata. Berdasarkan aturan itu, kata Lulung, pantai pesisir dikelola oleh pemerintah.

"Pulau seribu itu dikelola loh sama pemerintah, ada bupatinya. Nah, kenapa dikelola (pengembang)? Kemudian, kalau ada dampak pembangunan di situ, masyarakatnya harusnya lebih sejahtera, tapi hari ini apa coba?" ujar Lulung.

Semua itu akhirnya membuat Lulung memutuskan tidak mendukung. Banyaknya nelayan yang datang mengeluh dijadikan sebuah tanda bahwa kebijakan ini merugikan rakyat kecil. Dalam pandangan fraksi ketika paripurna, Fraksi PPP menyampaikan banyak kritik mengenai reklamasi.

"Kami menyatakan sikap dalam pandangan umum fraksi, kami menolak raperda reklamasi dan zonasi. Jadi sudah sejak awal tuh kami menolak, " ujar Lulung. (Baca: Nelayan Muara Angke Minta Presiden Batalkan Proyek Reklamasi)

Kompas TV Ini Penjelasan Reklamasi Pantai Jakarta
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Apesnya Anggota Polres Jaktim: Ikut Ditangkap dalam Pesta Narkoba Oknum Polisi, padahal Tengah Antar Mobil Teman

Apesnya Anggota Polres Jaktim: Ikut Ditangkap dalam Pesta Narkoba Oknum Polisi, padahal Tengah Antar Mobil Teman

Megapolitan
Tak Kapok Pernah Dibui, Remaja Ini Rampas Ponsel di Jatiasih dan Begal Motor di Bantargebang

Tak Kapok Pernah Dibui, Remaja Ini Rampas Ponsel di Jatiasih dan Begal Motor di Bantargebang

Megapolitan
14 Pasien DBD Dirawat di RSUD Tamansari Per 24 April 2024

14 Pasien DBD Dirawat di RSUD Tamansari Per 24 April 2024

Megapolitan
BPBD DKI: Waspada Banjir Rob di Pesisir Jakarta pada 25-29 April 2024

BPBD DKI: Waspada Banjir Rob di Pesisir Jakarta pada 25-29 April 2024

Megapolitan
Bocah 7 Tahun di Tangerang Dibunuh Tante Sendiri, Dibekap Pakai Bantal

Bocah 7 Tahun di Tangerang Dibunuh Tante Sendiri, Dibekap Pakai Bantal

Megapolitan
Tiktoker Galihloss Terseret Kasus Penistaan Agama, Ketua RW: Orangtuanya Lapor Anaknya Ditangkap

Tiktoker Galihloss Terseret Kasus Penistaan Agama, Ketua RW: Orangtuanya Lapor Anaknya Ditangkap

Megapolitan
Warga Rusun Muara Baru Antusias Tunggu Kedatangan Gibran Usai Penetapan KPU

Warga Rusun Muara Baru Antusias Tunggu Kedatangan Gibran Usai Penetapan KPU

Megapolitan
Pembatasan Kendaraan Dianggap Bisa Kurangi Macet Jakarta, Asalkan Transportasi Publik Baik

Pembatasan Kendaraan Dianggap Bisa Kurangi Macet Jakarta, Asalkan Transportasi Publik Baik

Megapolitan
Buang Pepaya karena Sepi Pembeli, Pedagang di Pasar Induk Kramatjati Rugi Besar

Buang Pepaya karena Sepi Pembeli, Pedagang di Pasar Induk Kramatjati Rugi Besar

Megapolitan
Gara-gara Sakit Hati, Seorang Tante di Tangerang Bunuh Keponakannya

Gara-gara Sakit Hati, Seorang Tante di Tangerang Bunuh Keponakannya

Megapolitan
Harga Pepaya di Pasar Induk Kramatjati Anjlok, Pedagang: Tombok Terus

Harga Pepaya di Pasar Induk Kramatjati Anjlok, Pedagang: Tombok Terus

Megapolitan
Pilkada Kota Bogor 2024, Golkar Prioritaskan Koalisi dengan Partai Pengusung Prabowo-Gibran

Pilkada Kota Bogor 2024, Golkar Prioritaskan Koalisi dengan Partai Pengusung Prabowo-Gibran

Megapolitan
Amankan Penetapan Presiden-Wakil Presiden 2024, Polda Metro Kerahkan 4.051 Personel Gabungan

Amankan Penetapan Presiden-Wakil Presiden 2024, Polda Metro Kerahkan 4.051 Personel Gabungan

Megapolitan
Pedagang di Pasar Induk Kramatjati Buang Puluhan Ton Pepaya karena Pembeli Belum Balik ke Jakarta

Pedagang di Pasar Induk Kramatjati Buang Puluhan Ton Pepaya karena Pembeli Belum Balik ke Jakarta

Megapolitan
Komisi B DPRD DKI Minta Pemprov DKI Tak Asal Batasi Kendaraan, Transportasi Publik Harus Membaik

Komisi B DPRD DKI Minta Pemprov DKI Tak Asal Batasi Kendaraan, Transportasi Publik Harus Membaik

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com