Cerita Lulung Saat Terima Nelayan di Awal Pembahasan Raperda Reklamasi

Kompas.com - 06/04/2016, 06:41 WIB
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Lulung. Ambaranie Nadia K.MWakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Lulung.
Penulis Jessi Carina
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham "Lulung" Lunggana sejak awal menentukan sikapnya terkait pembahasan raperda Rencana Zonasi dan Tata Ruang.

Dia dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak mendukung reklamasi yang dilakukan Pemprov DKI sehingga tidak membahas raperda itu.

Lulung menceritakan beberapa hal yang membuat dia dan fraksinya menolak. Ceritanya berawal ketika raperda tersebut mulai dibahas dalam Badan Legislasi Daerah (Balegda). Ketika itu, banyak sekali nelayan yang ke gedung DPRD DKI.

"Baru saja dibahas, eh banyak masyarakat yang datang, mereka masyarakat pesisir. Mereka meminta keadilan segala macam, saya yang terima mereka dua kali," ujar Lulung di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Selasa (5/4/2016).

Setelah itu, Lulung bersama fraksinya langsung menelusuri keluhan masyarakat. Dia memerika Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Di sana, terdapat aturan jika pemerintah membuat kebijakan yang berdampak kepada masyarakat, maka masyarakat dianggap sebagai subjek kebijakan bukan objek.

Sehingga, dalam hal kebijakan reklamasi, masyarakat pesisir harus menjadi bagian penting yang didengarkan oleh pemerintah. (Baca: Lulung: Fraksi PPP Sudah Sejak Awal Tolak Reklamasi)

Selain itu, dia juga membuka UU Nomor 27 tahun 2007 yang diamandemen menjadi UU nomor 1 tahun 2014 tentang Pulau-pulau kecil dan Pariwisata. Berdasarkan aturan itu, kata Lulung, pantai pesisir dikelola oleh pemerintah.

"Pulau seribu itu dikelola loh sama pemerintah, ada bupatinya. Nah, kenapa dikelola (pengembang)? Kemudian, kalau ada dampak pembangunan di situ, masyarakatnya harusnya lebih sejahtera, tapi hari ini apa coba?" ujar Lulung.

Semua itu akhirnya membuat Lulung memutuskan tidak mendukung. Banyaknya nelayan yang datang mengeluh dijadikan sebuah tanda bahwa kebijakan ini merugikan rakyat kecil. Dalam pandangan fraksi ketika paripurna, Fraksi PPP menyampaikan banyak kritik mengenai reklamasi.

"Kami menyatakan sikap dalam pandangan umum fraksi, kami menolak raperda reklamasi dan zonasi. Jadi sudah sejak awal tuh kami menolak, " ujar Lulung. (Baca: Nelayan Muara Angke Minta Presiden Batalkan Proyek Reklamasi)

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[BERITA FOTO] Kondisi Kantor Penyelenggara Pernikahan di Pulogadung yang Terbakar dan Tewaskan Seorang Pegawai

[BERITA FOTO] Kondisi Kantor Penyelenggara Pernikahan di Pulogadung yang Terbakar dan Tewaskan Seorang Pegawai

Megapolitan
Soal Ayah Perkosa Anak Tiri di Tangsel, Kak Seto Ingatkan Polisi Tak Tebang Pilih Kasus

Soal Ayah Perkosa Anak Tiri di Tangsel, Kak Seto Ingatkan Polisi Tak Tebang Pilih Kasus

Megapolitan
Pendaftaran CPNS 2019, Pemprov DKI Siapkan Formasi untuk Disabilitas dan Lulusan Terbaik

Pendaftaran CPNS 2019, Pemprov DKI Siapkan Formasi untuk Disabilitas dan Lulusan Terbaik

Megapolitan
Kabur Setelah Serempet Kendaraan dengan Mobil, Polisi Diamuk Massa di Tanjung Barat

Kabur Setelah Serempet Kendaraan dengan Mobil, Polisi Diamuk Massa di Tanjung Barat

Megapolitan
Pendaftaran CPNS, Antrean SKCK di Polres Jaksel Ramai sejak Loket Belum Dibuka

Pendaftaran CPNS, Antrean SKCK di Polres Jaksel Ramai sejak Loket Belum Dibuka

Megapolitan
Kabel Menjuntai ke Tanah, Jalan Tanah Abang Timur Ditutup Sementara

Kabel Menjuntai ke Tanah, Jalan Tanah Abang Timur Ditutup Sementara

Megapolitan
Pengamat: Anies Masuk Daftar Calon yang Berpotensi Maju Pilpres 2024

Pengamat: Anies Masuk Daftar Calon yang Berpotensi Maju Pilpres 2024

Megapolitan
Pohon Tumbang Terjang Sejumlah Wilayah di Kota Bogor

Pohon Tumbang Terjang Sejumlah Wilayah di Kota Bogor

Megapolitan
Pembangunan Trotoar Jakarta, Diprotes karena Telan Triliunan dan Alasan di Baliknya

Pembangunan Trotoar Jakarta, Diprotes karena Telan Triliunan dan Alasan di Baliknya

Megapolitan
Ancaman Ambil Ginjal Hantui Siswa SDN Bambu Apus 02, Korban Gemetaran

Ancaman Ambil Ginjal Hantui Siswa SDN Bambu Apus 02, Korban Gemetaran

Megapolitan
Proses Damai SMA Kolese Gonzaga dan Orangtua Murid Kian Menjelimet

Proses Damai SMA Kolese Gonzaga dan Orangtua Murid Kian Menjelimet

Megapolitan
Pemprov DKI Buka Lowongan 3.958 CPNS, dari Tenaga Pendidikan hingga Kesehatan

Pemprov DKI Buka Lowongan 3.958 CPNS, dari Tenaga Pendidikan hingga Kesehatan

Megapolitan
Klaim Rizieq Shihab dapat Surat Cekal yang Dibantah Pemerintah Indonesia

Klaim Rizieq Shihab dapat Surat Cekal yang Dibantah Pemerintah Indonesia

Megapolitan
Polisi Sita Senjata Api dari Sopir yang Diamuk Massa di Poltangan karena Tabrak Lari

Polisi Sita Senjata Api dari Sopir yang Diamuk Massa di Poltangan karena Tabrak Lari

Megapolitan
Diduga Serempet Kendaraan dan Kabur, Seorang Sopir Dihakimi Warga

Diduga Serempet Kendaraan dan Kabur, Seorang Sopir Dihakimi Warga

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X