Sanusi Disebut hanya Broker Aguan

Kompas.com - 12/04/2016, 06:50 WIB
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai diperiksa penyidik di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (1/4/2016). Ia ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus suap pembahasan Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi DKI Jakarta 2015-2035 dan Raperda tentang Rencana Kawasan Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara. KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMOKetua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai diperiksa penyidik di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (1/4/2016). Ia ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus suap pembahasan Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi DKI Jakarta 2015-2035 dan Raperda tentang Rencana Kawasan Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara.
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Krisna Murti, pengacara mantan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi, mengaku bingung mengapa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap Chairman Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma atau Aguan.

Menurut Krisna, tidak ada hubungan antara kliennya dengan Aguan. Namun, ia mengakui Sanusi menyebut nama Aguan di dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

Penyidik KPK, kata dia, menanyakan maksud dan tujuan Sanusi menemui Aguan.

"Tapi ini kaitannya karena Bang Uci (sapaan Sanusi) membicarakan masalah proyek. Dia broker, menjual produk-produknya. Bang uci kan suka ngejualin produknya, kerjasama dengan perusahaan properti itu. Enggak ada kaitannya dengan reklamasi," kata Krisna dalam acara Aiman yan ditayangkan Kompas TV, Senin (11/4/2016) malam.

Ia menampik Sanusi menerima sejumlah dana dari Agung Sedayu untuk meloloskan pembahasan Raperda Rencana Zonasi dan Wilayah Pesisir Pantai Utara dan revisi Perda Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Pantura Jakarta.

Menurut dia, Agung Sedayu Group tidak memiliki kepentingan dalam pembahasan dua raperda itu. Soalnya, izin reklamasi untuk pulau buatan oleh Agung Sedayu Group telah diberikan mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo.

"Apa kepentingannya? Toh izin sudah beres. Agung Sedayu lebih dahulu izinnya ditandatangani dan sudah selesai, kewajiban pengusaha mereka juga sudah selesai," kata Krisna.

Selain Aguan, KPK mengajukan pencegahan bepergian keluar negeri terhadap Direktur Agung Sedayu Group, Richard Halim Kusuma, dan rekan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Sunny Tanuwidjaja.

Krisna menampik nama-nama yang dicegah ke luar negeri ini merupakan hasil dari "nyanyian" Sanusi.

"Kami sebut artinya ada pertanyaan yang diajukan penyidik menyangkut masalah mekanisme. Nah siapa saja yang terlibat dalam mekanisme pembahaan raperda ini," kata Krisna.

"Pencekalan ke luar negeri toh belum tentu bersalah. Ini kan hanya meyakinkan penyidik. Karena mungkin ada motif atau modus sehingga memudahkan penyidik untuk dilakukan pencekalan," kata Krisna.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satu RW Masih Zona Merah, 200 Warga Pisangan Baru Jalani Rapid Test Covid-19

Satu RW Masih Zona Merah, 200 Warga Pisangan Baru Jalani Rapid Test Covid-19

Megapolitan
Saat New Normal, Orang Sakit Dilarang Kunjungi Taman Margasatwa Ragunan

Saat New Normal, Orang Sakit Dilarang Kunjungi Taman Margasatwa Ragunan

Megapolitan
1.700 Calon Jemaah Haji Kota Tangerang Batal Berangkat Tahun Ini

1.700 Calon Jemaah Haji Kota Tangerang Batal Berangkat Tahun Ini

Megapolitan
1.285 Calon Jemaah Haji 2020 di Tangsel Batal Berangkat

1.285 Calon Jemaah Haji 2020 di Tangsel Batal Berangkat

Megapolitan
Pengunjung Museum di Kota Tua Akan Dibatasi Saat New Normal Berlaku

Pengunjung Museum di Kota Tua Akan Dibatasi Saat New Normal Berlaku

Megapolitan
Kasus Covid-19 DKI Jakarta: Tertinggi April, PSBB Berakhir 4 Juni

Kasus Covid-19 DKI Jakarta: Tertinggi April, PSBB Berakhir 4 Juni

Megapolitan
Penataan Stasiun Tanah Abang Selesai, Dishub Lakukan Uji Coba Operasional

Penataan Stasiun Tanah Abang Selesai, Dishub Lakukan Uji Coba Operasional

Megapolitan
Tak Punya SIKM, 82 Penumpang Bus Dikarantina di GOR Pulogadung

Tak Punya SIKM, 82 Penumpang Bus Dikarantina di GOR Pulogadung

Megapolitan
Jika New Normal Berlaku, Taman Margasatwa Ragunan Terapkan Pembelian Tiket Online

Jika New Normal Berlaku, Taman Margasatwa Ragunan Terapkan Pembelian Tiket Online

Megapolitan
Pemohon SIM di Jaktim Membeludak, tapi DIbatasi Hanya 200 Orang per Hari

Pemohon SIM di Jaktim Membeludak, tapi DIbatasi Hanya 200 Orang per Hari

Megapolitan
Orangtua Siswa di Kota Tangerang Khawatir jika Sekolah Kembali Dibuka

Orangtua Siswa di Kota Tangerang Khawatir jika Sekolah Kembali Dibuka

Megapolitan
Protokol Kesehatan Kemenkes: Karyawan Diminta Olahraga Bersama dan Berjemur Saat Istirahat Kerja di Kantor

Protokol Kesehatan Kemenkes: Karyawan Diminta Olahraga Bersama dan Berjemur Saat Istirahat Kerja di Kantor

Megapolitan
Jelang Akhir PSBB Jakarta Jilid 3, Tercatat Ada 4.493 Pelanggar di Jakarta Timur

Jelang Akhir PSBB Jakarta Jilid 3, Tercatat Ada 4.493 Pelanggar di Jakarta Timur

Megapolitan
Sidang Tuntutan Aulia Kesuma, Istri Pembunuh Suami dan Anak Tiri Berlangsung Hari Ini

Sidang Tuntutan Aulia Kesuma, Istri Pembunuh Suami dan Anak Tiri Berlangsung Hari Ini

Megapolitan
PSBB Depok Bisa Berakhir 4 Juni, Jika...

PSBB Depok Bisa Berakhir 4 Juni, Jika...

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X