Pola Penertiban di Jakarta Tidak Seragam

PENGGUSURAN dan relokasi warga di sejumlah tempat di Jakarta terus terjadi selama satu tahun terakhir. Alasan tindakan tegas oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu, antara lain, untuk menata kota, mengembalikan lahan sesuai fungsinya, menertibkan aset-aset tanah negara yang dikuasai sebagian warga secara ilegal, juga demi penataan kawasan cagar budaya ikon Ibu Kota.

Namun, penggusuran, atau penertiban sesuai istilah pemerintah, yang dilakukan ternyata tidak berjalan dengan pola yang sama. Ada yang begitu tertata, dalam arti pemerintah menyediakan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) secara memadai sebelum warga direlokasi. Ada juga penggusuran yang dilakukan secepat kilat, tanpa persiapan memadai.

Seperti di Pasar Ikan, Penjaringan, Jakarta Utara, proses penggusuran hanya dalam tempo sekitar dua minggu dari pemberian surat peringatan 1 hingga 3, lalu semua rumah warga diratakan. Warga ber-KTP DKI dipindahkan sementara ke rusunawa untuk pekerja lajang. Rusunawa itu berupa ruang tanpa kamar dilengkapi kamar mandi dan WC untuk dihuni satu keluarga. Pada Desember nanti, warga baru dapat rusunawa bagi keluarga dengan ketersediaan ruang yang memadai.

Dibiarkan lagi

Ketidakkonsistenan DKI dalam menertibkan kawasan liar padat penduduk juga terlihat di kolong Tol Sedyatmo, Penjaringan. Seusai digusur dan diratakan pada 1 Maret lalu, kini kolong tol itu kembali dihuni oleh sekitar 30 keluarga. Belum ada kegiatan pembangunan taman interaktif seperti rencana sebelumnya.

Warga bertahan ketika mengetahui harga kontrakan terlalu mahal bagi mereka. Ada pula yang kembali karena mengaku lebih betah di kolong jembatan karena lebih bebas. "Menurut saya, Rp 350.000 itu mahal. Kami tidak sanggup. Dapat bantuan Rp 400.000 pada saat penggusuran, tetapi selanjutnya bagaimana. Hanya cukup buat makan dan anak sekolah," ungkap Sri Sutini (33), di Jakarta, Selasa (12/4).

Warga yang kembali diberikan toleransi tinggal di sana dengan syarat tidak membangun bilik beratap yang bisa memancing warga lainnya kembali. Mereka menempati area di bawah tol yang menurun. Mereka tak menggunakan atap, hanya mengandalkan gelaran kasur.

"Ada Satpol PP yang kadang mengawasi. Kami dimaklumi tinggal di sini. Bikin bilik tidak boleh terlalu tinggi. Kalau malam baru pasang atap," kata Sri.

Sebagian besar warga kolong berjualan dan bekerja serabutan. Anak-anak bermain dan sebagian lainnya belajar di sekolah kolong yang masih aktif berjalan pada siang hari. Sampah bekas gusuran yang menumpuk, tikus, dan nyamuk sangat mengganggu, tetapi mereka bertahan.

Di sepanjang Jalan Kepanduan I, setengah dari kolong tol jadi tempat parkir truk asal Sumatera. Di ujung jalan layang masih ada tumpukan barang bekas dan tripleks.
content

"Enggak tahu kenapa dulu buru-buru. Solusi buat kami juga tidak ada. Pas Kalijodo digusur selang 1 x 24 jam, kami juga kena. Sekarang saja masih seperti ini, katanya mau dibangun lapangan futsal," kata Sujiyo (54), yang kadang menghabiskan tidurnya di becak karena bilik penuh untuk istri dan kedua anaknya.

Belum selesai

Di Jakarta Barat, lahan di sepanjang bantaran Kali Apuran, Cengkareng, kini terlihat sangat lapang. Sejauh mata memandang hanya terlihat lapisan jalan beton mulus mengapit kali.

Sekitar 1.500 bangunan yang mengokupasi bantaran kali ditertibkan sejak Desember 2015. Namun, pembangunan jalan inspeksi sepanjang 2 kilometer itu hingga kini belum rampung. Pada Februari 2016, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat bahkan menertibkan ulang kawasan itu karena warga kembali mengokupasi lahan.

Pantauan di lokasi, kemarin, tiga alat berat masih berada di lokasi. Belasan pekerja berseragam oranye mengerjakan turap di sepanjang kali. Namun, pembangunan jalan inspeksi terpotong di jarak sekitar 1 kilometer. Sebagian lahan ada yang sudah diuruk dengan batu kali, ada juga yang masih lapisan tanah. Petugas bangunan di lokasi mengatakan, proyek jalan inspeksi terhenti karena masalah dana. Saat ini, petugas diminta mengerjakan turap batu kali.

Katiman (52), warga Kapuk, mengatakan, sebelum digusur, bangunan memang mengokupasi bantaran hingga badan kali. Banjir pun dulu kerap menggenangi rumah warga hingga ketinggian 50 meter.

Sementara itu, di salah satu sisi kali muncul bangunan-bangunan rumah bercat baru. Sekitar 150 rumah itu dikelilingi pagar beton setinggi sekitar 2 meter. Satu unit dijual Rp 2,8 miliar-Rp 3 miliar. Salah satu anggota staf pengembang perumahan itu, Somad, mengatakan, rumah selesai dibangun bersamaan dengan pembangunan jalan inspeksi.

Siang itu, Somad dan satu karyawan pergi ke lokasi untuk mengambil foto jalan inspeksi. Menurut dia, foto itu akan digunakan dalam promosi perumahan kepada calon pembeli. "Ini kami foto-foto untuk pemberitahuan kepada calon pembeli saja kalau ada akses jalan di sini," ujar Somad.

Kepala Suku Dinas Tata Air Jakarta Barat Imron mengatakan, pembangunan infrastruktur di bantaran Kali Apuran itu dikerjakan beberapa pihak. Pemasangan sheet pile dikerjakan Dinas Tata Air Jakarta, jalan inspeksi dibiayai dana tanggung jawab sosial perusahaan dan dikerjakan pihak ketiga.

"Menurut informasi, dinas mengalokasikan dana untuk pembangunan sheet pile sepanjang 600 meter di kiri dan kanan. Saat ini, pengadaan sheet pile masih menunggu lelang konsolidasi," katanya. (C07/DEA)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 13 April 2016, di halaman 27 dengan judul "Pola Penertiban di Jakarta Tidak Seragam".