Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketika Hasnaeni Ditolak BNN, Polres, hingga Diusir Satpam KPK

Kompas.com - 25/04/2016, 08:00 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kader Partai Demokrat, Hasnaeni Moein, tampak bersemangat mengejar ambisinya untuk menjadi calon gubernur DKI.

Ia termasuk orang yang gesit mengambil formulir pendaftaran cagub di berbagai partai.

Tidak hanya itu, Hasnaeni juga cepat dalam mengembalikan formulir pendaftaran tersebut.

Upaya Hasnaeni dalam melengkapi formulir pendaftaran bakal cagub kerap menjadi sorotan. Ada saja peristiwa unik yang mewarnai proses pendaftaran Hasnaeni.

(Baca: Sering Di-"bully", Hasnaeni "Wanita Emas" Bilang Calon Pemimpin Harus Berjiwa Besar)

Misalnya saja ketika ia melakukan tes narkoba dan membuat surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) sebagai syarat pendaftaran bakal cagub.

Perempuan dengan julukan "Wanita Emas" ini sempat ditolak untuk menjalani tes narkoba dan membuat SKCK.

Ditolak BNN dan Polres Jaksel

Penolakan pertama terjadi ketika Hasnaeni berniat melakukan tes bebas narkoba dengan langsung mendatangi Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN), Cawang.

(Baca juga: Polisi Sulit Telusuri Aliran Uang Dugaan Penipuan yang Dilakukan "Wanita Emas")

Dengan percaya diri, Hasnaeni langsung datang ke gedung tersebut pada Selasa (12/4/2016).

Namun, Hasnaeni justru ditolak untuk melakukan tes di sana. Ia justru diarahkan petugas untuk melakukannya di rumah sakit yang ditunjuk.

"Alhamdulillah tidak jalankan apa-apa, tidak jadi tes urine, tetapi dirujuk ke (RS Polri) Kramatjati karena dari tahun kemarin enggak melayani tes urine lagi," ujar Hasnaeni seperti dikutip dari Warta Kota.

Ternyata, BNN memang tidak bisa mengeluarkan surat keterangan bebas narkoba.

Tugas BNN terbatas, yakni seputar pemeriksaan seseorang yang memang terlibat kasus hukum terkait narkotika.

Kejadian serupa terjadi ketika Hasnaeni hendak mebuat SKCK, Jumat (22/4/2016). Hasnaeni ditolak untuk membuat SKCK di Polres Metro Jakarta Selatan.

(Baca: Hasnaeni Ditolak Buat Surat Catatan Kepolisian di Mapolres Jaksel)

Kasubbag Humas Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Purwanta yang menemui Hasnaeni menjelaskan bahwa SKCK untuk keperluan pilkada dikeluarkan oleh Polda Metro Jaya.

"Ibu, karena ingin mengurus SKCK untuk keperluan pemilihan tingkat gubernur, itu peraturannya di Polda, Bu," kata Kompol Purwanta.

Hasnaeni sempat melobi terlebih dahulu ketika masih berada di sana. Namun, tetap saja, dia tetap tidak diizinkan membuat SKCK di Polres dan harus ke Polda Metro Jaya.

Hasnaeni pun langsung meluncur ke Polda Metro Jaya. Berdasarkan dua pengalaman tersebut, Hasnaeni tampak belum mencari tahu prosedur yang benar. 

Diusir satpam KPK

Bukan hanya itu, Hasnaeni sempat berurusan dengan petugas keamanan Komisi Pemberantasan Korupsi ketika ia mendatangi Gedung KPK pada Selasa (12/4/2016).

Kedatangan Hasnaeni bersamaan jadwal KPK meminta keterangan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terkait pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.

(Baca: "Wanita Emas" ke KPK karena Ahok Jadi Pesaing Terberatnya pada Pilkada DKI)

Ketika itu, Hasnaeni masuk Gedung KPK melalui pintu yang diperuntukkan bagi tamu yang berkaitan dengan keperluan penyidikan atau penyelidikan KPK.

Namun, belum sampai satu menit di dalam, ia sudah diminta keluar oleh satpam.

Saat ditanya maksud kedatangannya ke Gedung KPK, Hasnaeni mengaku hendak menemui Ahok untuk memberikan dukungan.

"Saya mau memberikan dukungan moral untuk Pak Ahok," ujar Hasnaeni ketika itu.

Kompas TV Hasnaeni Beri Dukungan ke Ahok?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pemprov DKI Diminta Bina Juru Parkir Liar agar Punya Pekerjaan Layak

Pemprov DKI Diminta Bina Juru Parkir Liar agar Punya Pekerjaan Layak

Megapolitan
Gerindra Berencana Usung Kader Sendiri di Pilgub DKI 2024

Gerindra Berencana Usung Kader Sendiri di Pilgub DKI 2024

Megapolitan
Munculnya Keraguan di Balik Wacana Pemprov DKI Beri Pekerjaan ke Jukir Liar Minimarket Usai Ditertibkan

Munculnya Keraguan di Balik Wacana Pemprov DKI Beri Pekerjaan ke Jukir Liar Minimarket Usai Ditertibkan

Megapolitan
Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra DKI Minta Maaf

Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra DKI Minta Maaf

Megapolitan
Polda Metro Minta Masyarakat Lapor jika Ada Juru Parkir Memalak

Polda Metro Minta Masyarakat Lapor jika Ada Juru Parkir Memalak

Megapolitan
Polisi Akan Bantu Dishub Tertibkan Juru Parkir Liar di Jakarta

Polisi Akan Bantu Dishub Tertibkan Juru Parkir Liar di Jakarta

Megapolitan
Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra Tetap Akan Usung Kader di Pilkada DKI 2024

Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra Tetap Akan Usung Kader di Pilkada DKI 2024

Megapolitan
Prabowo Belum Bahas Isu Penambahan Menteri di Kabinetnya

Prabowo Belum Bahas Isu Penambahan Menteri di Kabinetnya

Megapolitan
Berantas Jukir Liar, DPRD Usul Pemprov DKI-Minimarket Kerja Sama

Berantas Jukir Liar, DPRD Usul Pemprov DKI-Minimarket Kerja Sama

Megapolitan
Bulan Depan, Gerindra Akan Umumkan Nama yang Diusung untuk Pilgub DKI

Bulan Depan, Gerindra Akan Umumkan Nama yang Diusung untuk Pilgub DKI

Megapolitan
Tak Tutup Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, PDIP: Tergantung Penilaian DPP dan Rekam Jejak

Tak Tutup Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, PDIP: Tergantung Penilaian DPP dan Rekam Jejak

Megapolitan
Jukir Liar Akan Ditertibkan lalu Dikasih Pekerjaan, DPRD DKI: Tidak Semudah Itu 'Ferguso'!

Jukir Liar Akan Ditertibkan lalu Dikasih Pekerjaan, DPRD DKI: Tidak Semudah Itu "Ferguso"!

Megapolitan
Gerindra DKI Usul 4 Nama Bacagub Jakarta ke DPP, Ada Ariza Patria dan Rahayu Saraswati

Gerindra DKI Usul 4 Nama Bacagub Jakarta ke DPP, Ada Ariza Patria dan Rahayu Saraswati

Megapolitan
Jangan Seolah Lepas Tangan, Direktur STIP dan BPSDM Diminta Ikut Tanggung Jawab atas Tewasnya Putu

Jangan Seolah Lepas Tangan, Direktur STIP dan BPSDM Diminta Ikut Tanggung Jawab atas Tewasnya Putu

Megapolitan
DPRD DKI: Tidak Ada Anggaran untuk Beri Pekerjaan Eks Jukir Liar Minimarket

DPRD DKI: Tidak Ada Anggaran untuk Beri Pekerjaan Eks Jukir Liar Minimarket

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com