Kompas.com - 29/04/2016, 16:10 WIB
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com — Proyek reklamasi tengah berjalan di Teluk Jakarta. Pendiri Yayasan Bung Karno dan Yayasan Pendidikan Soekarno (YPS), Rachmawati Soekarnoputri, mengkritik proyek reklamasi ini.

Hal itu ia sampaikan saat dimintai tanggapan soal reklamasi, ketika dirinya mengunjungi Kampung Luar Batang di Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat (29/4/2016). Rachmawati menilai, penggusuran Pasar Ikan berkaitan dengan proyek reklamasi.

"Ini kan sedikit ada hubungan dengan reklamasi. Kalau buat saya, yang saya minta itu supaya penguasa pusat dan penguasa, dalam hal ini Pemprov DKI, menghentikan saja reklamasi," kata Rachmawati.

Ia menilai, untuk negara kepulauan seperti Indonesia yang memiliki luas yang besar, reklamasi tak perlu dilakukan. Ia juga menilai, Indonesia juga tidak perlu meniru negara lain yang melakukan reklamasi.

"Sebenarnya, reklamasi enggak penting, kok. Kenapa kita mesti nyontek seperti Singapura, Belanda? Ya dia tanahnya secuil, kita ini negara kepulauan. Lagi pula, buat apa reklamasi dan untuk siapa?" ujar Rachmawati.

Oleh karena itu, dirinya berpesan kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk menghentikan reklamasi di Teluk Jakarta.

"Ya kalau bisa, reklamasi ini dihentikanlah. Ada moratorium segala macam, ya hentikan. Jangan pakai alasan bangun giant sea wall. Kalau mau giant sea wall, itu urusan pemerintah. Namun, buntutnya, belakangnya, ada reklamasi juga," ujarnya.

Rachmawati menyebut, Presiden Joko Widodo pernah mengatakan, pemerintah nantinya akan mengendalikan hasil reklamasi. Namun, ia mempertanyakan hal itu karena dia menilai bahwa reklamasi hanya untuk kepentingan pengusaha.

"Kalau kemarin Pak Jokowi bilang itu nanti dikendalikan oleh pemerintah, mana mungkin. Yang mendanai siapa, pemerintah? Yang jelas kan untuk korporasi. Kalau korporasi yang mendanai, dia mayoritas saham," kata Rachmawati.

Tak hanya itu, Rachmawati juga mempertanyakan persentasi kepemilikan reklamasi tersebut.

"Pemprov atau katakan pemerintah, dengan izinnya saja, berapa? Mungkin (hanya) 15 persen, 10 persen. Yang mayoritas saham yang jadi penentu. Jadi, enggak mungkin dikendalikan pemerintah. Pasti dia pengusaha," tutup Rachmawati.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER JABODETABEK] Jakarnaval dari Masa ke Masa | Bendung Katulampa Siaga 2 | Nasib 4 Perwira Menengah Polda

[POPULER JABODETABEK] Jakarnaval dari Masa ke Masa | Bendung Katulampa Siaga 2 | Nasib 4 Perwira Menengah Polda

Megapolitan
Semarak Malam Puncak Jakarnaval 2022, Lyodra Ajak Penonton Nyanyi di Atas Panggung

Semarak Malam Puncak Jakarnaval 2022, Lyodra Ajak Penonton Nyanyi di Atas Panggung

Megapolitan
PKL Tebet Eco Park Ditempatkan di Dekat Rusun Harum agar Tak Jualan di Trotoar

PKL Tebet Eco Park Ditempatkan di Dekat Rusun Harum agar Tak Jualan di Trotoar

Megapolitan
Update 14 Agustus: Tambah 242 Kasus Covid-19 di Tangsel, Totalnya Kini 98.265

Update 14 Agustus: Tambah 242 Kasus Covid-19 di Tangsel, Totalnya Kini 98.265

Megapolitan
Pemprov DKI Gelontorkan Dana Rp 5,4 Miliar untuk Gelar Jakarnaval 2022

Pemprov DKI Gelontorkan Dana Rp 5,4 Miliar untuk Gelar Jakarnaval 2022

Megapolitan
Update 14 Agustus: Tambah 2.109 Kasus Covid-19 di Jakarta, 19.195 Pasien Dirawat

Update 14 Agustus: Tambah 2.109 Kasus Covid-19 di Jakarta, 19.195 Pasien Dirawat

Megapolitan
Wagub DKI Bantah Wajibkan Pegawai Pemprov Nonton Jakarnaval 2022

Wagub DKI Bantah Wajibkan Pegawai Pemprov Nonton Jakarnaval 2022

Megapolitan
Kebakaran Mobil Karnaval Saat Jakarnaval 2022 Diduga akibat Percikan dari Kembang Api

Kebakaran Mobil Karnaval Saat Jakarnaval 2022 Diduga akibat Percikan dari Kembang Api

Megapolitan
Mobil Karnaval Jakarnaval 2022 Terbakar, Wagub DKI: Kebakaran Sedikit Saja, Tak Masalah

Mobil Karnaval Jakarnaval 2022 Terbakar, Wagub DKI: Kebakaran Sedikit Saja, Tak Masalah

Megapolitan
Bendung Katulampa Siaga 2, Waspada Banjir di Bantaran Kali Ciliwung Jakarta

Bendung Katulampa Siaga 2, Waspada Banjir di Bantaran Kali Ciliwung Jakarta

Megapolitan
Tebet Eco Park Kembali Dibuka Besok, Pemkot Jaksel Siapkan Lahan Parkir Kendaraan

Tebet Eco Park Kembali Dibuka Besok, Pemkot Jaksel Siapkan Lahan Parkir Kendaraan

Megapolitan
Mobil Karnaval Jakarnaval 2022 Tiba-tiba Terbakar, Sebelumnya Ada Nyala Petasan

Mobil Karnaval Jakarnaval 2022 Tiba-tiba Terbakar, Sebelumnya Ada Nyala Petasan

Megapolitan
Pegawai Pemprov DKI Mengaku Diwajibkan Nonton Jakarnaval 2022: Ada Surat Tugasnya

Pegawai Pemprov DKI Mengaku Diwajibkan Nonton Jakarnaval 2022: Ada Surat Tugasnya

Megapolitan
Cara Daftar Masuk Tebet Eco Park melalui Aplikasi JAKI

Cara Daftar Masuk Tebet Eco Park melalui Aplikasi JAKI

Megapolitan
Ruko di Depok Kebakaran Diduga akibat Korsleting, Tumpukan Uang Ikut Terbakar

Ruko di Depok Kebakaran Diduga akibat Korsleting, Tumpukan Uang Ikut Terbakar

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.