Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Teman Ahok": Fitnah Kami "Nyolong" KTP Itu Keji

Kompas.com - 01/05/2016, 06:16 WIB
Kahfi Dirga Cahya

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — "Teman Ahok" mengklarifikasi soal tudingan mencuri kartu tanda penduduk (KTP) salah seorang warga untuk syarat dukungan Basuki Tjahaja Purnama menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Menurut Teman Ahok, fitnah soal dianggap mencuri KTP itu keji.

"Kami nyatakan #TemanAhokNyolongKTP itu fitnah keji," kata Juru Bicara Teman Ahok, Amalia Ayuningtyas, dalam siaran pers yang diterima Kompas.com di Jakarta, Sabtu (30/4/2016).

Tudingan pencurian KTP sendiri dari akun Twitter milik @antohendardji. Anto me-mention akun @TemanAhok dengan menyebut relawan itu mencuri KTP dirinya untuk dukungan kepada Ahok.

Anto mengaku menerima pesan singkat konfirmasi pengumpulan KTP. Padahal, dirinya tidak pernah merasa mengumpulkan KTP untuk Ahok.

"Cuitan @antohendardji ini dengan cepat di-retweet oleh beberapa pihak yang memang seringkali berseberangan pandangan dengan Teman Ahok dan segera dimanfaatkan sebagai bahan fitnah melalui hestek #TemanAhokNyolongKTP," tulis Amalia.

Teman Ahok tak memungkiri pesan singkat itu dikirim oleh relawan. Pengiriman pesan konfirmasi itu berdasar dari data formulir yang masuk dan diterima Teman Ahok.

Ia mengaku heran jika ada orang yang menyebut ada pencurian KTP. Pasalnya, hingga saat ini, 125.000 pesan singkat yang dikirim untuk konfirmasi hanya terjadi karena kesalahan pemasukan data.

"Kalau dituduh curi baru kali ini," kata Amalia.

Sistem Teman Ahok saat ini diakui lebih canggih. Modal canggih itu kemudian digunakan untuk mencari data-data dari Anto. Terbukti, kurang dari 15 menit Teman Ahok berhasil menemukan data dari Anto.

Anto sendiri dalam data Teman Ahok tidak mendaftar sendiri. Berdasar penelusuran, ada satu nama lagi, yakni Suwari Hentiono. Suwari sendiri disebut sebagai ibu dari Anto. Suwari jugalah yang mengisi dan mengembalikan.

"Kuat dugaan kami, Ny Suwarti yang mengumpulkan KTP Anto. Karena tanda tangan di KTP dan form dukungan Ny Suwarti sama persis seperti yang ada di form atas nama Anto," kata Amalia.

Namun, jika kemudian ia bersikeras juga tidak mengakui pengumpulan KTP, Ny Suwarti disarankan untuk melayangkan gugatan.

"Ini kita bawa ke polisi untuk dibuktikan secara forensik. Ada ahli forensik tulisan tangan yang bisa buktikan, dan bisa jadi ada CCTV di PIM 1 yang cek di tanggal tersebut (27 Maret 2016)," kata Amalia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com