Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggap Urus STNK Berbelit-belit, Warga Dukung Pelayanan Satu Loket

Kompas.com - 02/05/2016, 10:52 WIB
Akhdi Martin Pratama

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden RI Joko Widodo berencana akan menerapkan sistem satu loket dalam proses pengurusan surat tanda nomor kendaraan (STNK) di Indonesia. Rencana itu disambut baik oleh sejumlah warga. Sebab, selama ini dalam mengurus STNK harus melewati tiga loket.

Betty (48) warga Cilandak, Jakarta Selatan, sangat menyetujui rencana tersebut. Menurut dia, saat ini, proses perpanjangan STNK tahunan cukup berbelit. Dalam mengurus hal tersebut dirinya harus melewati tiga loket.

Pada tahap pertama ia harus mengisi formulir pendaftaran. Selanjutnya, ia menyerahkan formulir tersebut ke loket pendaftaran. Setelah itu, ia menunggu namanya dipanggil dan yang terakhir, dia mengantre lagi untuk melakukan proses pembayaran di loket bank pemerintah.

"Sangat setuju. Memang seharusnya begitu, jadi satu loket saja tidak seperti sekarang prosesnya berbelit harus melewati tiga loket," ujarnya kepada Kompas.com di Kantor Samsat Polda Metro Jaya, Senin (2/5/2016).

Betty menjelaskan, mengurus perpanjangan STNK tahunan mobilnya itu memakan waktu sekitar 45 menit. Ia berharap nantinya jika jadi diterapkan sistem satu loket bisa memangkas waktu lebih cepat dari sekarang.

"Semoga jadi lebih cepet daripada sekarang deh. Kalau bisa loket sama petugasnya juga dibanyakin biar makin banyak," ucapnya.

Senada dengan Betty, Andi warga Jakarta Barat yang akan mengurus perpanjangan STNK lima tahunan motornya mengaku setuju jika diterapkan sistem satu loket dalam pengurusan STNK. Namun, ia meminta agar petugas yang mengurusi hal tersebut harus diperbanyak agar tidak mengalami proses yang memakan waktu.

"Saya sih setuju, tapi kalau bisa petugas yang meng-entry datanya dibanyakin lagi. Percuma kalau sistem satu loket tapi petugasnya sedikit," kata Andi.

Andi menuturkan, sekarang ini di Samsat Polda Metro Jaya pelayanannya sudah cukup memuaskan. Sebab, praktik percaloan sudah tidak ada lagi di tempat tersebut seperti dahulu.

"Sudah cukup memuaskan sih di sini. Udah enggak kelihatan lagi calo yang bawa berkas lebih dari satu, terus tiba-tiba selesainya duluan daripada kita yang antri normal," ujarnya.

Hal yang sama juga dikatakan Joko (34). Menurut dia, pelayanan di Samsat Polda Metro Jaya sudah cukup memuaskan.

Ia mengaku meski sekarang dalam proses perpanjangan STNK tahunan melewati tiga loket dirinya tidak merasa keberatan. Sebab, dari ketiga loket tersebut tidak memakan waktu yang lama untuk mengantre.

"Enggak masalah harus lewatin tiga loket, cukup cepat tidak sampe satu jam sudah jadi," ucapnya.

Menurut Joko, Jika hari Senin sampai Jumat di lokasi tersebut tidak banyak warga yang datang untuk mengurus surat kendaraan bermotornya. Sehingga, dia tidak perlu mengantre panjang di loket.

"Kalau hari kerja kayak sekarang ini mah enak, Mas, sepi. Coba kalau hari Sabtu datang kesiangan antreannya sudah panjang," kata Joko. (Baca: Presiden Kritik Proses Mengurus STNK yang Tidak Efisien)

Pelayanan publik kembali menjadi sorotan setelah Presiden Joko Widodo mengkritik pelayanan pengurusan surat tanda nomor kendaraan (STNK) di Indonesia. Menurut dia, pelayanan untuk mendapatkan STNK masih tidak efisien.

Menurut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Presiden menemukan fakta bahwa untuk mengurus STNK, seseorang harus melewati tiga loket.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Harga Bawang Merah Melonjak, Pemprov DKI Bakal Gelar Pangan Murah

Harga Bawang Merah Melonjak, Pemprov DKI Bakal Gelar Pangan Murah

Megapolitan
Pemprov DKI Diminta Lindungi Pengusaha Warung Madura Terkait Adanya Permintaan Pembatasan Jam Operasional

Pemprov DKI Diminta Lindungi Pengusaha Warung Madura Terkait Adanya Permintaan Pembatasan Jam Operasional

Megapolitan
Kronologi Brigadir RAT Bunuh Diri Pakai Pistol di Dalam Alphard

Kronologi Brigadir RAT Bunuh Diri Pakai Pistol di Dalam Alphard

Megapolitan
Polisi Pastikan Kasus Dugaan Pemerasan Firli Bahuri Masih Terus Berjalan

Polisi Pastikan Kasus Dugaan Pemerasan Firli Bahuri Masih Terus Berjalan

Megapolitan
Brigadir RAT Diduga Pakai Pistol HS-9 untuk Akhiri Hidupnya di Dalam Mobil

Brigadir RAT Diduga Pakai Pistol HS-9 untuk Akhiri Hidupnya di Dalam Mobil

Megapolitan
Korban: Guling yang Dicuri Maling Peninggalan Almarhum Ayah Saya

Korban: Guling yang Dicuri Maling Peninggalan Almarhum Ayah Saya

Megapolitan
Guling yang Dicuri Maling di Cinere Usianya Sudah Belasan Tahun

Guling yang Dicuri Maling di Cinere Usianya Sudah Belasan Tahun

Megapolitan
Khawatir Rumahnya Diambil Pemerintah, Banyak Warga Tanah Tinggi Tak Ikut Program 'Bebenah Kampung'

Khawatir Rumahnya Diambil Pemerintah, Banyak Warga Tanah Tinggi Tak Ikut Program "Bebenah Kampung"

Megapolitan
Anggota Polresta Manado Tembak Kepalanya Pakai Senpi, Peluru Tembus dari Pelipis Kanan ke Kiri

Anggota Polresta Manado Tembak Kepalanya Pakai Senpi, Peluru Tembus dari Pelipis Kanan ke Kiri

Megapolitan
Maling Guling Beraksi di Cinere, Korban: Lucu, Kenapa Enggak Sekalian Kasurnya!

Maling Guling Beraksi di Cinere, Korban: Lucu, Kenapa Enggak Sekalian Kasurnya!

Megapolitan
Kronologi Pengendara Moge Tewas Terlindas Truk Trailer di Plumpang

Kronologi Pengendara Moge Tewas Terlindas Truk Trailer di Plumpang

Megapolitan
Mayat Bayi di Tanah Abang, Diduga Dibuang Ayah Kandungnya

Mayat Bayi di Tanah Abang, Diduga Dibuang Ayah Kandungnya

Megapolitan
2 Pria Rampok Taksi 'Online' di Kembangan untuk Bayar Pinjol

2 Pria Rampok Taksi "Online" di Kembangan untuk Bayar Pinjol

Megapolitan
Heru Budi: Jakarta Bisa Benahi Tata Kota jika Pemerintahan Pindah ke IKN

Heru Budi: Jakarta Bisa Benahi Tata Kota jika Pemerintahan Pindah ke IKN

Megapolitan
Polda Metro Jadwalkan Pemeriksaan Pendeta Gilbert Lumoindong Terkait Dugaan Penistaan Agama

Polda Metro Jadwalkan Pemeriksaan Pendeta Gilbert Lumoindong Terkait Dugaan Penistaan Agama

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com