Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Ayam Saja Kalau Mau Dipindahkan Disediakan Kandangnya"

Kompas.com - 08/05/2016, 08:34 WIB
Nibras Nada Nailufar

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR RI Komisi III, Masinton Pasaribu, mengunjungi warga RT 08/08 Lauser, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu malam (7/5/2016). Masinton mendengarkan keluhan warga dan bersiap membantu mereka.

"Saya bersedia menjadi bagian dari perjuangan bapak ibu semua. Perjuangan harus dilakukan bersama-sama. Berjuang tidak semudah membalik tangan. Tapi kita akan berjuang semaksimal mungkin, semampu saya, agar bapak ibu memperoleh hak-haknya," ujar Masinton.

Kepada politisi PDI-P itu warga mengeluhkan bahwa mereka telah menerima surat peringatan (SP) 1 dari Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan. Mereka diminta segera mengosongkan rumah mereka dan pindah karena wilayah tersebut akan diambil alih oleh Pemprov.

Tanah yang diakui milik PD PAM Jaya melalui sertifikat HGB 1621/Gunung itu telah ditempati warga sejak tahun 1955. Warga pun merasa ada kejanggalan dari sertifikat HGB PAM Jaya, karena mereka merasa Badan Pertanahan Nasional tidak pernah melakukan pengukuran.

"PAM Jaya tidak pernah menunjukkan sertifkat kan? Kita harus minta kejelasan, nanti sama-sama kita ke BPN," ujar Masinton.

Masinton yang merupakan wakil rakyat dari daerah pemilihan Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan membagikan nomor ponselnya kepada warga. Ia minta warga agar mengadukan ke dirinya jika ada intimidasi dari aparat TNI atau Polri.

Dalam waktu dekat, Masinton siap mengawal warga memperjuangkan haknya ke BPN dan pemerintah kecamatan.

"Kita berjuang agar bapak ibu diperlakukan secara manusiawi. Ayam saja kalau mau dipindahkan disediakan kandangnya. Tuntut negara memenuhi hak-hak kewarganegaraannya. Orang dari lahir sudah di sini kok," ujarnya.

Warga sebelumnya telah menolak sosialisasi dari kecamatan dan kelurahan hingga tiga kali. Mereka enggan hadir karena menilai kehadiran itu berarti mengiyakan.

Terkait hal ini, Masinton mengatakan wajar saja warga menolak undangan sosialisasi karena mereka hanya akan diberitahu untuk pindah. Ia juga menyebut pejabat setempat tidak kreatif karena tidak mampu menyampaikan sosialisasi dengan cara lain seperti edaran tertulis.

"Kita datangi camat Senin besok, kita harus tahu dong pemerintah mau gusur masa tidak ada alternatifnya," kata Masinton.

Masinton menjadi satu dari sekian pihak yang telah didatangi oleh warga. Warga sudah mengadukan masalahnya ke Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komnas Perempuan, DPRD DKI, hingga Komnas HAM yang sebelumnya meminta agar pemerintah menunda penggusuran karena akan diadakan mediasi dengan PD PAM Jaya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Mau Vandalisme, Fermul Kini Minta Izin Dulu Sebelum Bikin Grafiti di Fasilitas Publik

Tak Mau Vandalisme, Fermul Kini Minta Izin Dulu Sebelum Bikin Grafiti di Fasilitas Publik

Megapolitan
Pengelola Diminta Kembali Laporkan 7 Eks Pekerja yang Jarah Aset Rusunawa Marunda

Pengelola Diminta Kembali Laporkan 7 Eks Pekerja yang Jarah Aset Rusunawa Marunda

Megapolitan
Polisi Belum Tetapkan Virgoun Jadi Tersangka Kasus Dugaan Penyalahgunaan Narkoba

Polisi Belum Tetapkan Virgoun Jadi Tersangka Kasus Dugaan Penyalahgunaan Narkoba

Megapolitan
Sederet Masalah Rumah Subsidi Jokowi di Cikarang: Bangunan Tak Kokoh, Keramik Terangkat, hingga Air Kotor dan Berbau

Sederet Masalah Rumah Subsidi Jokowi di Cikarang: Bangunan Tak Kokoh, Keramik Terangkat, hingga Air Kotor dan Berbau

Megapolitan
Polisi Tangkap Virgoun Usai Konsumsi Sabu dengan Seorang Perempuan

Polisi Tangkap Virgoun Usai Konsumsi Sabu dengan Seorang Perempuan

Megapolitan
Pemprov DKI Segel Bangunan di Menteng yang Diduga Langgar Aturan Perubahan Tata Ruang

Pemprov DKI Segel Bangunan di Menteng yang Diduga Langgar Aturan Perubahan Tata Ruang

Megapolitan
Hasil Tes Urine Virgoun Positif Metamfetamina

Hasil Tes Urine Virgoun Positif Metamfetamina

Megapolitan
Polisi Sita Sabu dan Alat Isap Saat Tangkap Virgoun

Polisi Sita Sabu dan Alat Isap Saat Tangkap Virgoun

Megapolitan
Pemkot Bakal Normalisasi Sungai Cidepit di Gang Makam Bogor

Pemkot Bakal Normalisasi Sungai Cidepit di Gang Makam Bogor

Megapolitan
Minta Inspektorat Periksa 7 Pekerja yang Jarah Rusunawa Marunda, Heru Budi: Harus Ditindak!

Minta Inspektorat Periksa 7 Pekerja yang Jarah Rusunawa Marunda, Heru Budi: Harus Ditindak!

Megapolitan
Pendukung Tak Ingin Anies Duet dengan Kaesang, Pengamat: Bentuk Penegasan Mereka Anti Jokowi

Pendukung Tak Ingin Anies Duet dengan Kaesang, Pengamat: Bentuk Penegasan Mereka Anti Jokowi

Megapolitan
Sudah Bayar Rp 250.000 Per Bulan, Air Warga Perumahan Subsidi Jokowi di Cikarang Sering Kotor dan Berbau

Sudah Bayar Rp 250.000 Per Bulan, Air Warga Perumahan Subsidi Jokowi di Cikarang Sering Kotor dan Berbau

Megapolitan
Pilu Ibu di Bogor, Kini Hanya Duduk di Kursi Roda karena Kerusakan Otak Usai Operasi Caesar

Pilu Ibu di Bogor, Kini Hanya Duduk di Kursi Roda karena Kerusakan Otak Usai Operasi Caesar

Megapolitan
Seniman Minta Disediakan Taman Khusus untuk Menggambar Grafiti

Seniman Minta Disediakan Taman Khusus untuk Menggambar Grafiti

Megapolitan
Suramnya Kondisi Rumah Subsidi Jokowi di Cikarang, Terbengkalai seperti Kota Mati hingga Jadi Tempat Mesum

Suramnya Kondisi Rumah Subsidi Jokowi di Cikarang, Terbengkalai seperti Kota Mati hingga Jadi Tempat Mesum

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com