Kompas.com - 12/05/2016, 09:19 WIB
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Rombongan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menyambangi tiga pulau reklamasi di Teluk Jakarta, Rabu (11/5/2016), yaitu pulau C, D dan G. Rombongan itu datang untuk memasang plang penghentian sementara pengerjaan proyek reklamasi di ketiga pulau tersebut.

Reklamasi pulau-pulau itu, menurut Kementerian LHK, melanggar izin dan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup.

Keputusan penghentian sementara itu tertuang dalam Surat Keputusan Menteri, SK.35/MLHK/Sekjen/Kum/9/5/2016, yang ditandatangani langsung Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Siti Nurbaya.

Dengan dipasangnya plang tersebut, PT Kapuk Naga Indah (KNI) selaku pengembang pulau C dan D, dan PT Muara Wisesa selaku pengembang Pulau G dilarang untuk melakukan kegiatan reklamasi sebelum memenuhi beberapa syarat yang diajukan pihak Kementerian LHK.

Bagi PT KNI, selain harus memenuhi dokumen perizinan terkait lingkungan hidup, mereka juga diminta untuk memberikan data-data informasi terkait sumber material urug, melakukan pemulihan lingkungan berupa pengerukan di sekitar area reklamasi dan diwajibkan membuat kanal air alur keluar yang memisahkan antara Pulau C dan D yang berfungsi untuk alur keluar masuk saluran air.

"Mereka juga harus membatalkan reklamasi untuk Pulau E," kata Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Rasio Ridho Sani di Pulau C.

Hampir sama dengan PT KNI, Kementerian LHK meminta PT Muara Wisesa selaku pengembang Pulau G untuk memenuhi kelengkapan dokumen terkait Amdal. Bedanya, Muara Wisesa juga diminta untuk berkoordinasi dengan objek vital yang berada berdekatan dengan lokasi pulau tersebut, seperti PLTG Muara Karang.

"Kita minta pengembang Pulau G untuk berkoordinasi dan melakukan kajian lebih lanjut ke PLTG Muara Karang. Karena letak Pulau G, bersinggungan dengan jalur pipa gas dan listrik," ucap Ridho.

Ridho juga mengatakan, Kementerian LHK mengancam akan mencabut izin kedua pengembang tersebut jika tidak bisa memenuhi syarat yang diajukan KLHK. Waktu yang diberikan kepada pengembang untuk memenuhi syarat-syarat itu bervariasi, sesuai apa yang diperintahkan kepada para pengembang itu dan pemberian waktu tersebut paling lama mencapai 120 hari.

"Apabila tidak dilaksanakan perintah-perintah itu akan ada sanksinya, seperti misalnya paling berat pembekuan perizinan dan pencabutan izin. Itu tergantung dengan pemenuhan kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan," kata Ridho.

Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Detik-Detik Siswa MTsN 19 Terobos Air Bah Demi Selamatkan Sahabat yang Tertimpa Tembok

Detik-Detik Siswa MTsN 19 Terobos Air Bah Demi Selamatkan Sahabat yang Tertimpa Tembok

Megapolitan
Diperiksa Polisi, Baim Wong dan Paula Ungkap Alasan Bikin Prank Laporan KDRT

Diperiksa Polisi, Baim Wong dan Paula Ungkap Alasan Bikin Prank Laporan KDRT

Megapolitan
Kapolda Metro Perintahkan Tim Presisi 'Sikat' Begal hingga Geng Motor di Bekasi

Kapolda Metro Perintahkan Tim Presisi "Sikat" Begal hingga Geng Motor di Bekasi

Megapolitan
Pemkot Depok Beri Santunan Kematian ke Keluarga Korban Tembok Roboh MTsN 19 Jakarta

Pemkot Depok Beri Santunan Kematian ke Keluarga Korban Tembok Roboh MTsN 19 Jakarta

Megapolitan
Incar Penjahat Jalanan, Tim Perintis Presisi Bakal Sering Patroli Malam Hari

Incar Penjahat Jalanan, Tim Perintis Presisi Bakal Sering Patroli Malam Hari

Megapolitan
Warga Kampung Gembira Gembrong: 5 Bulan Derita Ini Sudah Berubah, Kami Sudah Memiliki Rumah

Warga Kampung Gembira Gembrong: 5 Bulan Derita Ini Sudah Berubah, Kami Sudah Memiliki Rumah

Megapolitan
Sebelum Lengser, Anies-Riza Sempatkan Diri Menengok Ruang Wartawan Balai Kota DKI

Sebelum Lengser, Anies-Riza Sempatkan Diri Menengok Ruang Wartawan Balai Kota DKI

Megapolitan
Heru Budi Hartono Ditetapkan Menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta

Heru Budi Hartono Ditetapkan Menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta

Megapolitan
Keseharian Adnan Efendi, Korban Runtuhnya Tembok MTsN 19 di Mata Keluarga

Keseharian Adnan Efendi, Korban Runtuhnya Tembok MTsN 19 di Mata Keluarga

Megapolitan
Bos Indomaret Tewas Ditabrak Truk di BSD, Pihak Keluarga dan Penabrak Tempuh Jalan Kekeluargaan

Bos Indomaret Tewas Ditabrak Truk di BSD, Pihak Keluarga dan Penabrak Tempuh Jalan Kekeluargaan

Megapolitan
Bantah Diskriminasi Kegiatan Rohani Kristen, Ini Penjelasan Kepala SMAN 2 Depok

Bantah Diskriminasi Kegiatan Rohani Kristen, Ini Penjelasan Kepala SMAN 2 Depok

Megapolitan
Pemkot Jakpus Siagakan 95 Pompa Stasioner dan 23 Rumah Pompa untuk Antisipasi Banjir

Pemkot Jakpus Siagakan 95 Pompa Stasioner dan 23 Rumah Pompa untuk Antisipasi Banjir

Megapolitan
Cerita Ayla Saksikan Tembok MTsN 19 Jakarta Roboh Tewaskan 3 Temannya, Tinggalkan Trauma Mendalam

Cerita Ayla Saksikan Tembok MTsN 19 Jakarta Roboh Tewaskan 3 Temannya, Tinggalkan Trauma Mendalam

Megapolitan
Pamit ke Warga Kampung Gembira Gembrong Jelang Lengser, Anies: Kapan-kapan Saya Main ke Sini Ya

Pamit ke Warga Kampung Gembira Gembrong Jelang Lengser, Anies: Kapan-kapan Saya Main ke Sini Ya

Megapolitan
Datangi Mapolres Jaksel, Baim Wong dan Paula Diperiksa Terkait 'Prank' Laporan KDRT

Datangi Mapolres Jaksel, Baim Wong dan Paula Diperiksa Terkait "Prank" Laporan KDRT

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.