Kompas.com - 13/05/2016, 08:55 WIB
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyatakan, Presiden Joko Widodo menyetujui persyaratan kontribusi tambahan sebesar 15 persen kepada para pengembang yang melakukan reklamasi di Teluk Jakarta.

Ahok menjelaskan, adanya kontribusi tambahan sebesar 15 persen dari nilai jual objek pajak (NJOP) itu dapat digunakan untuk pembangunan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) tipe A atau peninggian tanggul di sepanjang pantai utara Jakarta.

"Kalau istilahnya saya enggak mintain (kontribusi tambahan) 15 persen dari pulau (reklamasi), duit dari mana nanti bangun NCICD? Nah itu yang bikin Pak Jokowi yakin (setuju dengan tambahan kontribusi)," kata Ahok di Balai Kota, Kamis (12/5/2016).

Atas dasar itulah, Ahok berkeras untuk mempertahankan klausul kontribusi tambahan 15 persen pada revisi Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Pantura Jakarta.

Hanya saja, DPRD DKI Jakarta menghentikan pembahasan raperda tersebut setelah seorang anggotanya tertangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi karena menerima suap. Suap itu diduga terkait dengan pembahasan raperda tersebut..

Ahok mengacu pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta. "Dalam Keppres disebutkan ada kontribusi 5 persen, ada kewajiban fasos fasum, kemudian kontribusi tambahan. Tapi enggak jelas apa, ya saya manfaatkan dong untuk membuat Jakarta tidak banjir, itu terjemahannya," kata Ahok.

"Makanya dibuatlah kontribusi tambahan untuk apa? Beresin tanggul, tanggul A Jakarta butuh berapa triliun tuh NCICD tipe A? (Anggaran) bisa Rp 90-an triliun, masa lo mesti bangun sendiri," kata Ahok.

Ia menyebutkan ada empat pengembang yang menyepakati kontribusi tambahan 15 persen yakni PT Agung Podomoro Land Tbk, PT Pembangunan Jaya Ancol, PT Jakarta Propertindo, dan PT Intiland. Mereka harus mengerjakan kontribusi tambahan terlebih dahulu untuk dapat mengubah izin prinsip menjadi izin pelaksanaan reklamasi.

Kompas TV Isu Reklamasi Picu Bentrokan di Lokalisasi
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Revitalisasi Kawasan Kota Tua Diperkirakan Rampung Agustus Ini

Revitalisasi Kawasan Kota Tua Diperkirakan Rampung Agustus Ini

Megapolitan
Rute Angkot KWK Cililitan-Pondok Ranggon dan JAK.28 Kampung Rambutan-Cibubur Berubah, Simak Rutenya

Rute Angkot KWK Cililitan-Pondok Ranggon dan JAK.28 Kampung Rambutan-Cibubur Berubah, Simak Rutenya

Megapolitan
Terus Bertambah, 28 RT di Jakarta Zona Merah Covid-19

Terus Bertambah, 28 RT di Jakarta Zona Merah Covid-19

Megapolitan
Polisi Buru Bandar Sabu yang Diedarkan Pengedar di Taman Sari

Polisi Buru Bandar Sabu yang Diedarkan Pengedar di Taman Sari

Megapolitan
Dinkes DKI Sebut Penjenamaan Rumah Sehat untuk RSUD Pakai Anggaran Tiap RS

Dinkes DKI Sebut Penjenamaan Rumah Sehat untuk RSUD Pakai Anggaran Tiap RS

Megapolitan
Seorang Pengedar Narkoba di Taman Sari Ditangkap, 30 Paket Sabu Disita Polisi

Seorang Pengedar Narkoba di Taman Sari Ditangkap, 30 Paket Sabu Disita Polisi

Megapolitan
Pengamat Ingatkan Pemprov DKI Bangun Jaringan Perpipaan untuk Air Minum agar Jakarta Tak Tenggelam

Pengamat Ingatkan Pemprov DKI Bangun Jaringan Perpipaan untuk Air Minum agar Jakarta Tak Tenggelam

Megapolitan
Masyarakat Mulai Abai Prokes, Epidemiolog Ingatkan Bahaya Long Covid

Masyarakat Mulai Abai Prokes, Epidemiolog Ingatkan Bahaya Long Covid

Megapolitan
Simak Rute Rekayasa Lalu Lintas Jalan Lapangan Tembak Imbas Revitalisasi Jembatan Cibubur

Simak Rute Rekayasa Lalu Lintas Jalan Lapangan Tembak Imbas Revitalisasi Jembatan Cibubur

Megapolitan
Rekayasa Lalu Lintas Diterapkan di Jalan Lapangan Tembak hingga 3 Bulan ke Depan Imbas Proyek Revitalisasi Jembatan

Rekayasa Lalu Lintas Diterapkan di Jalan Lapangan Tembak hingga 3 Bulan ke Depan Imbas Proyek Revitalisasi Jembatan

Megapolitan
Polisi Terbitkan DPO Kasus Perzinaan di Hotel Kawasan Jaksel, Ini Ciri-ciri Pelaku

Polisi Terbitkan DPO Kasus Perzinaan di Hotel Kawasan Jaksel, Ini Ciri-ciri Pelaku

Megapolitan
Santri Dianiaya di Pondok Pesantren di Tangerang, Orangtua Baru Diberitahu Usai Korban Tewas

Santri Dianiaya di Pondok Pesantren di Tangerang, Orangtua Baru Diberitahu Usai Korban Tewas

Megapolitan
Kala Manajer Artis BCL Pakai Psikotropika Tanpa Resep Dokter, Terancam 5 Tahun Penjara hingga Ajukan Rehabilitasi

Kala Manajer Artis BCL Pakai Psikotropika Tanpa Resep Dokter, Terancam 5 Tahun Penjara hingga Ajukan Rehabilitasi

Megapolitan
Cek Pengerjaan Underpass Dewi Sartika Depok, Ridwan Kamil Perkirakan Proyek Selesai Akhir Tahun

Cek Pengerjaan Underpass Dewi Sartika Depok, Ridwan Kamil Perkirakan Proyek Selesai Akhir Tahun

Megapolitan
UPDATE 8 Agustus: Tambah 256 Kasus Covid-19 di Tangsel, 474 Pasien Sembuh

UPDATE 8 Agustus: Tambah 256 Kasus Covid-19 di Tangsel, 474 Pasien Sembuh

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.