Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Petugas Dishub Kota Bekasi Disebut Kerap Razia Ilegal di Wilayah DKI Jakarta

Lihat Foto

Petugas Dishub menilang Kopaja yang belum menurunkan tarif di Terminal Blok M, Selasa (12/4/2016).(Nibras Nada Nailufar)

JAKARTA, KOMPAS.com - Para petugas UPT Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Ujung Menteng, Jakarta Timur, sudah hampir kehilangan kesabaran melihat ulah beberapa oknum petugas Dinas Perhubungan Kota Bekasi.

Menurut Kasubag Tata Usaha UPT PKB Ujung Menteng Andi JP, oknum petugas Dishub Kota Bekasi tersebut kerap melakukan razia ilegal di wilayah DKI Jakarta, tepatnya, di kawasan Cakung, atau dekat perbatasan antara Jakarta Timur dan Bekasi.

Hal yang lebih membuat geram, kata dia, oknum petugas Dishub Kota Bekasi tersebut kerap menyasar kendaraan yang baru saja melakukan uji KIR di PKB Ujung Menteng.

“Kami sering sekali didamprat masyarakat. Mereka menganggap kami bersekongkol dengan oknum berpakaian dishub yang mencegat mereka usai melakukan uji KIR," ujar Andi kepada Warta Kota, Kamis (19/5/2016).

"Masyarakat umumnya mengira mereka anggota Dishub DKI Jakarta karena beroperasi wilayah Jakarta,” kata dia lagi.

Seperti diketahui, kendaraan asal Jakarta yang baru saja melakukan uji KIR harus berputar di Kompleks Kota Mandiri Harapan Indah, yang masuk wilayah Kota Bekasi untuk kembali menuju ke Jakarta.

"Para oknum Dishub Bekasi tersebut biasanya beroperasi di sekitar perbatasan atau dekat dengan jembatan Banjir Kanal Timur (BKT). Tetapi, operasi dilakukan hingga masuk wilayah DKI Jakarta," ujar Andi.

Menurut Andi, pihaknya sudah sering membubarkan operasi yang dianggapnya ilegal itu.

Tetapi, lanjut dia, para oknum tersebut tidak kapok dan kembali mengulangi tindakannya dengan mencegat kendaraan yang melintas.

“Itu sudah terjadi sejak setahun lebih. Terakhir hari Rabu kemarin kita bubarkan. Mereka ketika kami tanya, tidak bisa menunjukkan surat tugas bahkan banyak yang tidak paham undang-undang," tutur Andi.

"Mereka kebanyakan para honorer dan tidak didampingi oleh dishub PNS atau PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil),” sambung Andi.

Ia pun mengaku heran karena sebelumnya sudah terjadi pembicaraan dan kesepakatan antara petinggi dishub DKI Jakarta dan petinggi Dishub Kota Bekasi terkait permasalahan itu.

Tetapi, kata dia, razia oknum Dishub Kota Bekasi di wilayah DKI Jakarta terus terjadi.

“Ini saya kira oknum-oknum (dishub Kota Bekasi) di lapangan yang memang nakal dan mencari-cari peluang. Pas kami coba kabari ke atasan mereka, ternyata memang hari itu tidak ada agenda alias mereka bergerak liar,” tutur dia.

Izin bongkar muat

Menurut Andi, oknum tersebut selalu mempermasalahkan izin bongkar muat kendaraan berpelat nomor DKI Jakarta. Padahal, di wilayah DKI Jakarta, tidak ada kebijakan yang mengatur soal itu.

“Mereka selalu menanyakan izin bongkar muat kendaraan dari Jakarta, meskipun kendaraan itu hanya akan memutar dan kembali ke Jakarta," ucap dia.

"Sementara mereka sendiri sudah tahu, DKI Jakarta tidak menerapkan aturan soal izin bongkar muat itu. Ini sama saja mereka mempermasalahkan kebijakan Pemprov DKI Jakarta. Kecuali mobil itu beroperasi dan melakukan aktifitas di wilayah Bekasi, silakan kalau mau ditindak asal dilakukan sesuai aturan,” kata Andi.

Berdasarkan laporan para sopir, kata dia, oknum Dishub Kota Bekasi tersebut mengancam akan mengandangkan kendaraan karena tidak adanya surat izin bongkar muat.

Akhirnya, terjadilah transaksi pungutan liar karena para sopir tidak ingin masalah menjadi panjang. Adapun besarnya pungutan, bisa mencapai puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah.

“Atau mereka menyuruh pemilik kendaraan membuat surat izin bongkar muat ke Kabupaten Bekasi karena Kota Bekasi tidak menerbitkannya. Ini lebih aneh. Anggota Dishub Kota Bekasi melakukan razia terkait izin bongkar muat, padahal Kota Bekasi sendiri tidak menerbitkannya,” tutur Andi.

Pengalaman buruk dialami Edi Ruhyat (72), pemilik mobil L300. Warga Pinangsia, Jakarta Barat ini mengaku beberapa kali dicegat dan dimintai surat izin bongkar muat ketika melintas di wilayah Bekasi.

“Saya sudah bilang ke mereka, mobil saya itu mobil Jakarta dan cuma melintas, tapi mereka ngotot katanya mobil saya mau dikandangin,” kata Edi saat ditemui Warta Kota di PKB Ujung Menteng.

Ketika Edi meminta surat tugas, oknum Dishub Kota Bekasi tersebut berkelit dan terus memberi ancaman akan mengandangkan mobil Edi.

“Saya suruh kasih surat tilang saja mereka juga berkelit dan terus menyalahkan saya. Masalah selesai ketika saya kasih duit tuh orang Rp 50.000 karena saya tidak mau berdebat lebih lama. Kadang juga saya kasih Rp 20.000 juga mau,” sambung Edi.

Pengalaman serupa dialami Yudi (32), pemilik mobil box Grand Max. Pada Rabu (18/5/2016), ia dicegat sekelompok anggota Dishub Bekasi, yang mengenakan rompi oranye setelah ia melakukan uji KIR di PKB Menteng.

“Kemarin saya tidak lolos uji KIR, pas pulangnya mau muter balik dicegat dan ditanya soal surat ijin bongkar muat," kata dia.

"Saya bilang, di Jakarta tidak diterapkan surat izin seperti itu, tetapi mereka ngotot saya salah dan mengancam akan menahan mobil saya,” ujar Yudi lagi.

Ia pun mengaku sempat beradu mulut dengan oknum Dishub tersebut. Hingga akhirnya, Yudi bisa melanjutkan perjalanan.

"Saya bilang, silakan tahan mobil saya asal alasannya jelas, tetapi mereka terus bicara katanya kendaraan di seluruh Indonesia wajib punya surat izin bongkar muat. Saya bilang lagi, tetapi di Jakarta tidak. Akhirnya saya tancap gas saja," tutur Yudi.

(Feryanto Hadi)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.