Kompas.com - 20/05/2016, 10:40 WIB
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Perlawanan Lion Air terkait sanksi dari Kementerian Perhubungan ternyata mendapat perlawanan pula. Aksi perlawanan dilakukan dengan memunculkan petisi agar Presiden Joko Widodo dan pemerintah tidak gentar menghadapi ancaman pidana dari Lion Air.

Petisi dengan judul "Pemerintah Jangan Takut Ancaman Lion Air!" itu dibuat oleh Hery Ramdhani di situs change.org.

Dalam petisinya, Hery menulis agar masyarakat mendukung pemerintah tetap tegas menghadapi Lion Group. Menurut Herry, Lion Group merupakan perusahaan arogan.

"Mari kita dukung Pemerintah agar tetap tegas menghadapi AROGANSI korporasi bisnis yang TIDAK TAAT HUKUM dan berniat melawan Pemerintah NKRI. Kita harus PEDULI dengan KESELAMATAN PENERBANGAN dan KEAMANAN NKRI, jangan sampai bangsa ini TUNDUK dan BERTEKUK LUTUT dibawah korporasi bisnis yang arogan!!" tulis Herry dalam petisinya, Jakarta, Kamis (19/5/2016).

Setelah 15 jam dibuat, petisi itu sudah didukung oleh 1.629 pendukung hingga pukul 10.30 WIB. Dalam petisi itu juga, tampak komentar dukungan dari masyarakat.

"Saya siap selalu mendukung pemerintah dengan kebijakan-kebijakan yang selalu pro-rakyat," tulis akun Joko Sulistiyo.

"Negara tidak boleh kalah dengan korporasi," tulis Aang Fadhilah.

Silvi/Kompas.com Penumpang Lion Air di Bandara Soekarno Hatta terlantar akibat pembekuan ground handling oleh Kementerian Perhubungan, Jumat (20/5/2016) pagi.
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan sebelumnya mengeluarkan dua sanksi atas insiden Lion Air pada tanggal 10 Mei 2016. Sanksi itu berupa pembekuan rute baru selama enam bulan dan izin ground handling oleh PT Lion Group.

Atas dasar itu, Lion Group melawan. Maskapai berlogo singa merah itu melaporkan Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Suprasetyo ke Bareskrim Mabes Polri pada 16 Mei 2016.

Laporan dengan Nomor LP/512/V/2016 itu dibuat oleh Head of Corporate Lawyer Lion Grup Harris Arthur Hedar.

Dalam LP yang diperlihatkan oleh Harris, Suprasetyo dilaporkan atas dasar dugaan tindak penyalahgunaan wewenang dan melakukan atau tidak melakukan sesuatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 421 KUHP dan 335 KUHP.

Kompas TV Tolak Sanksi, Lion Air Lawan Kemenhub
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pembangunan KKota Street Kiosk Rampung Desember, Berlokasi di Dukuh Atas dan Kuningan

Pembangunan KKota Street Kiosk Rampung Desember, Berlokasi di Dukuh Atas dan Kuningan

Megapolitan
Lokasi Vaksin Booster di Jakarta Timur Bulan Oktober

Lokasi Vaksin Booster di Jakarta Timur Bulan Oktober

Megapolitan
Lokasi Vaksin Booster di Jakarta Pusat Bulan Oktober

Lokasi Vaksin Booster di Jakarta Pusat Bulan Oktober

Megapolitan
Tak Akui Rampas HP, 2 Penjambret di Kebon Jeruk Awalnya Sebut Warga Salah Tangkap

Tak Akui Rampas HP, 2 Penjambret di Kebon Jeruk Awalnya Sebut Warga Salah Tangkap

Megapolitan
5 Hal yang Memberatkan Tuntutan Indra Kenz, Coba Kelabui Hakim hingga Rugikan 144 Korban

5 Hal yang Memberatkan Tuntutan Indra Kenz, Coba Kelabui Hakim hingga Rugikan 144 Korban

Megapolitan
Lokasi Vaksin Booster di Jakarta Barat Bulan Oktober

Lokasi Vaksin Booster di Jakarta Barat Bulan Oktober

Megapolitan
Main Ponsel di Pinggir Jalan, Seorang Warga Dijambret Pengendara Motor

Main Ponsel di Pinggir Jalan, Seorang Warga Dijambret Pengendara Motor

Megapolitan
Anies Tekankan Urus Izin Usaha Mikro Kecil di Jakarta Kini Makin Mudah

Anies Tekankan Urus Izin Usaha Mikro Kecil di Jakarta Kini Makin Mudah

Megapolitan
Lokasi Vaksin Booster di Bekasi Raya Bulan Oktober

Lokasi Vaksin Booster di Bekasi Raya Bulan Oktober

Megapolitan
PSI: Sumur Resapan Harusnya Bukan Solusi Utama Atasi Banjir Jakarta, Hanya Pendukung

PSI: Sumur Resapan Harusnya Bukan Solusi Utama Atasi Banjir Jakarta, Hanya Pendukung

Megapolitan
Lokasi Vaksin Booster di Depok Bulan Oktober

Lokasi Vaksin Booster di Depok Bulan Oktober

Megapolitan
Motif Begal yang Bawa Lari Motor Pedagang Ayam, Polisi: Namanya Pemuda, Belum Ada Pekerjaan...

Motif Begal yang Bawa Lari Motor Pedagang Ayam, Polisi: Namanya Pemuda, Belum Ada Pekerjaan...

Megapolitan
Antisipasi Banjir akibat Cuaca Ekstrem, Pemkot Jakut Siagakan Pompa hingga Bersihkan Saluran

Antisipasi Banjir akibat Cuaca Ekstrem, Pemkot Jakut Siagakan Pompa hingga Bersihkan Saluran

Megapolitan
Pernah Ajak Anies Jadi Kader, PKS DKI: Partai Mana yang Enggak Ingin?

Pernah Ajak Anies Jadi Kader, PKS DKI: Partai Mana yang Enggak Ingin?

Megapolitan
Beli Motor Curian Seharga Rp 4 Juta, Warga Cabangbungin Bekasi Jadi Buronan Polisi

Beli Motor Curian Seharga Rp 4 Juta, Warga Cabangbungin Bekasi Jadi Buronan Polisi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.