Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 02/06/2016, 09:24 WIB
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com — Lebih dari 1.000 buruh akan kembali melakukan aksi unjuk rasa di Balai Kota DKI Jakarta pada Kamis (2/6/2016) ini. Ribuan buruh itu juga akan bergeser dan berunjuk rasa ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan, aksi unjuk rasa itu untuk memprotes Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan meminta KPK menetapkan Ahok sebagai tersangka.

"Kami akan aksi lagi di Balai Kota dan KPK lagi. Kalau di Balai Kota pukul 10.00-11.00, untuk di KPK pukul 12.00 sampai dengan selesai," kata Iqbal saat dihubungi Kompas.com, Kamis pagi.

Dirinya menyatakan, sejumlah elemen buruh selain KSPI akan bergabung, dan estimasi massa buruh yang berunjuk rasa mencapai 1.500 orang.

"Tapi yang sudah confirm sampai dengan semalam 1.300 orang," ujar Iqbal.

Tuntutan buruh dan kaitannya dengan mendemo Ahok, lanjut Iqbal, ada beberapa hal. Misalnya, terbongkarnya di media dokumen penggunaan dana CSR oleh suatu pengembang untuk dana penggusuran. (Baca: Ditemukan Selongsong Gas Air Mata Bukan Milik Polisi Setelah Ricuh Demo Ahok di KPK)

Buruh menilai, Ahok akhirnya jadi tunduk kepada pemilik modal karena kebijakannya yang kerap menggunakan dana CSR. Buruh khawatir kebijakan Ahok itu berimplikasi pada mereka.

"Kami memang merasa aneh selama Pak Ahok memimpin Jakarta, upah minimum itu murah. Bagaimana tiga tahun berturut-turut upah DKI lebih rendah dari Bekasi dan Karawang. Patut diduga ini ada kepentingan modal barter CSR agar upah minimum itu tidak tinggi dan tidak layak," ujar Iqbal.

Ia juga menyoroti pernyataan Ahok dua atau tiga tahun lalu saat bertemu pimpinan buruh bahwa UMP DKI seharusnya Rp 6 juta-Rp 7 juta. Namun, UMP DKI saat ini Rp 3,1 juta.

"Padahal, kota di ASEAN seperti Manila itu sudah Rp 4,6 juta, Bangkok Rp 3,6 juta, Kuala Lumpur Rp 3,4 juta sampai Rp 3,6 juta, tapi Jakarta baru Rp 3,1 juta. Enggak masuk akal nih kebijakan Gubernur DKI," ujar Iqbal.

Selain itu, ia menuding ada pembiaran yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta pada kasus banyaknya tenaga kerja outsourcing yang bekerja di sejumlah perusahaan di Ibu Kota, tetapi tanpa tindakan. Pembiaran itu yang diduganya terkait dengan CSR.

"Ini patut diduga ada barter CSR, ini yang kita marah," ujarnya. (Baca: Polisi Menduga Demo di Depan Gedung KPK Sudah Direncanakan Rusuh)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemprov DKI Sebut Penyambungan Jalan Lebih Efektif Tangani Macet Dibanding Pelebaran

Pemprov DKI Sebut Penyambungan Jalan Lebih Efektif Tangani Macet Dibanding Pelebaran

Megapolitan
Kronologi Bus Pemain Persis Solo Dilempar Batu di Tangerang

Kronologi Bus Pemain Persis Solo Dilempar Batu di Tangerang

Megapolitan
BP BUMD Ungkap Masalah Jakpro sehingga Tak Bisa Bagikan Dividen ke Pemprov DKI

BP BUMD Ungkap Masalah Jakpro sehingga Tak Bisa Bagikan Dividen ke Pemprov DKI

Megapolitan
7 Terduga Pelempar Batu ke Bus Persis Solo Ditangkap, Kini Masih Diperiksa Polres Tangsel

7 Terduga Pelempar Batu ke Bus Persis Solo Ditangkap, Kini Masih Diperiksa Polres Tangsel

Megapolitan
Polres Tangsel Janji Usut Tuntas Kasus Bus Persis Solo Dilempar Batu di Tangerang

Polres Tangsel Janji Usut Tuntas Kasus Bus Persis Solo Dilempar Batu di Tangerang

Megapolitan
Jakpro Disarankan Gabungkan Anak Perusahaan, BP BUMD DKI: Kami Sedang Kaji

Jakpro Disarankan Gabungkan Anak Perusahaan, BP BUMD DKI: Kami Sedang Kaji

Megapolitan
Petugas Satpol PP Terus Berjaga, Kawasan Kota Tua Jakarta Steril dari PKL

Petugas Satpol PP Terus Berjaga, Kawasan Kota Tua Jakarta Steril dari PKL

Megapolitan
'Skywalk' Kebayoran Sempat Berguncang, F-PSI DPRD DKI Minta Ada Pemeriksaan Ulang Konstruksi

"Skywalk" Kebayoran Sempat Berguncang, F-PSI DPRD DKI Minta Ada Pemeriksaan Ulang Konstruksi

Megapolitan
Bus Persis Solo Dilempar Batu di Tangerang, Polda Metro: Ajang Evaluasi Bersama

Bus Persis Solo Dilempar Batu di Tangerang, Polda Metro: Ajang Evaluasi Bersama

Megapolitan
Bus Persis Solo Dilempar Batu Usai Pertandingan di Tangerang, 2 Pelaku Ditangkap

Bus Persis Solo Dilempar Batu Usai Pertandingan di Tangerang, 2 Pelaku Ditangkap

Megapolitan
Sejarah Nama Kampung Bali yang Melekat di Sejumlah Wilayah Jakarta, Dibagi Berdasarkan Pemimpin Kelompok Etnisnya

Sejarah Nama Kampung Bali yang Melekat di Sejumlah Wilayah Jakarta, Dibagi Berdasarkan Pemimpin Kelompok Etnisnya

Megapolitan
Heru Budi Dampingi Jokowi Hadiri Perayaan Imlek Nasional di Lapangan Banteng

Heru Budi Dampingi Jokowi Hadiri Perayaan Imlek Nasional di Lapangan Banteng

Megapolitan
3 Pejabat Lolos Seleksi Akhir Lelang Jabatan Sekda DKI, Salah Satunya Kepala BPK Bali

3 Pejabat Lolos Seleksi Akhir Lelang Jabatan Sekda DKI, Salah Satunya Kepala BPK Bali

Megapolitan
Nonton 'Street Race' di Median Jalan Benyamin Sueb, Puluhan Warga Diusir Polisi

Nonton "Street Race" di Median Jalan Benyamin Sueb, Puluhan Warga Diusir Polisi

Megapolitan
Kompolnas Minta Fakta Penetapan Tersangka Mahasiswa UI Diungkap secara Adil dan Bermanfaat

Kompolnas Minta Fakta Penetapan Tersangka Mahasiswa UI Diungkap secara Adil dan Bermanfaat

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.