Kadis Pertamanan: Makam Fiktif Mungkin Dulunya Memang Ada

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta Ratna Diah Kurniati mengakui adanya makam fiktif, seperti yang diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Makam fiktif yang dimaksud Basuki adalah makam yang diberi batu nisan, tetapi tidak ada jenazah di dalamnya. Makam fiktif tersebut menjadi penanda bahwa lahan itu sudah dipesan.

"Kalau makam fiktif ya mungkin dulunya memang ada. Ya memang mungkin ada itu (makam fiktif) zaman dulu," kata Ratna, saat ditemui wartawan seusai mengikuti rapat pimpinan, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (13/6/2016).

(Baca juga: Ada Warga Pesan Makam untuk Orangtuanya yang Belum Meninggal)

Saat ini, menurut Ratna, instansinya tengah melakukan pendataan dan pembenahan makam di semua taman pemakaman umum (TPU) di Jakarta.

"Kami sedang melakukan pembenahan dan pendataan ulang semua makam di TPU. Kami cocokkan dengan yang real di lapangan," kata Ratna.

Ia mengatakan, saat ini instansinya tengah melakukan pendataan dengan menggunakan sistem pemakaman online.

(Baca juga: Pesan Makam "Online" Mirip dengan Pesan Bangku di Bioskop)

Melalui sistem itu, warga juga dapat mengetahui makam mana saja yang sudah terisi.

Ia berjanji akan memecat anak buahnya yang terbukti melakukan pungutan liar atau membuat makam fiktif.

Sebelumnya, Basuki atau Ahok menyebut banyak makam fiktif di TPU milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Ia mengatakan, banyak makam di blok depan belum terisi, tetapi sudah ada batu nisan. Lahan tersebut akan dijual bila ada yang berani bayar mahal.

Untuk menghindari pungutan liar, Ahok menyosialisasikan retribusi makam di tempat pemakaman umum milik pemerintah.

Harga makam di Blok AAI Rp 100.000, Blok AAII Rp 80.000, Blok AI Rp 60.000, Blok AII Rp 40.000, dan Blok AIII tidak ada retribusi.