Kompas.com - 14/06/2016, 18:08 WIB
Penulis Jessi Carina
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Gerindra Prabowo Soenirman mengatakan pernyataan Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Agus Rahardjo soal RS Sumber Waras bukan akhir dari kasus ini.

Sebab, kata Prabowo, KPK juga menyatakan bahwa mereka akan mengadakan pertemuan dengan penyidik Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menyikapi hasil penyelidikan ini.

"Jadi gini ini kan baru hasil sementara, bahwa mereka akan mempertemukan penyidik BPK dengan penyidik KPK untuk mengkosolidasikan hasil temuan, jadi (keputusan) ini bisa berubah," ujar Prabowo ketika dihubungi, Selasa (14/6/2016).

KPK tidak menemukan adanya tindak pidana dalam kasus pembelian lahan milik Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat, oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dari hasil penyelidikan tersebut, KPK tidak meningkatkan proses hukum ke tahap penyidikan. Prabowo mengatakan DPRD DKI menghormati hasil penyelidikan KPK tersebut. Asalkan, KPK benar-benar menindaklanjuti dengan mendiskusikannya bersama penyidik KPK. (Baca: KPK Tidak Temukan Korupsi Pembelian Lahan Sumber Waras)

"Kita hormatilah keputusan KPK, namun yang menjadi catatan harus ada konsolidasi dengan BPK supaya tidak ada dusta diantara kita karena ini kan menyangkut kerugian negara," ujar Prabowo.

BPK sebelumnya menyebut adanya perbedaan harga lahan yang mengindikasikan kerugian negara Rp 191 miliar. (Baca: Respons BPK Terkait Pernyataan KPK yang Tidak Temukan Korupsi di RS Sumber Waras)

Kompas TV Teka Teki Sumber Waras - Aiman Eps 64 Bagian 2
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mudah dan Cepat, Alasan Pecatan TNI dan Tiga Rekannya Selalu Incar Toko Emas

Mudah dan Cepat, Alasan Pecatan TNI dan Tiga Rekannya Selalu Incar Toko Emas

Megapolitan
Dua Pekan Buron, Identitas Perampok Toko Emas di ITC BSD Terkuak Lewat Sidik Jari

Dua Pekan Buron, Identitas Perampok Toko Emas di ITC BSD Terkuak Lewat Sidik Jari

Megapolitan
Viral Video Kelompok Remaja Bawa Senjata Tajam di Jatiasih, Polisi: Mereka Hanya Lewat

Viral Video Kelompok Remaja Bawa Senjata Tajam di Jatiasih, Polisi: Mereka Hanya Lewat

Megapolitan
Minta Anies Hentikan Revitalisasi Halte Bundaran HI, Politikus PDI-P: Cukup Monas yang Dikorbankan

Minta Anies Hentikan Revitalisasi Halte Bundaran HI, Politikus PDI-P: Cukup Monas yang Dikorbankan

Megapolitan
Duduk Perkara Sengketa Wihara di Kebon Jeruk antara Pengurus Yayasan dan Ahli Waris

Duduk Perkara Sengketa Wihara di Kebon Jeruk antara Pengurus Yayasan dan Ahli Waris

Megapolitan
KCI Pastikan Penumpukan Penumpang di Stasiun Cawang Sudah Terurai

KCI Pastikan Penumpukan Penumpang di Stasiun Cawang Sudah Terurai

Megapolitan
Polisi Bentuk Tiga Tim untuk Tangkap 4 Perampok Toko Emas di Serpong

Polisi Bentuk Tiga Tim untuk Tangkap 4 Perampok Toko Emas di Serpong

Megapolitan
Penumpang Menumpuk Imbas KRL Jakarta-Nambo Alami Gangguan, PT KCI Beri Penjelasan

Penumpang Menumpuk Imbas KRL Jakarta-Nambo Alami Gangguan, PT KCI Beri Penjelasan

Megapolitan
Polisi Gerebek Lapak yang Disewakan untuk Konsumsi Sabu-sabu di Kampung Bahari

Polisi Gerebek Lapak yang Disewakan untuk Konsumsi Sabu-sabu di Kampung Bahari

Megapolitan
Wihara di Kebon Jeruk Digembok karena Sengketa Lahan, Pengurus Yayasan Paksa Masuk

Wihara di Kebon Jeruk Digembok karena Sengketa Lahan, Pengurus Yayasan Paksa Masuk

Megapolitan
Perda Penyelengaraan Kota Religius Ditolak Kemendagri, Wali Kota Depok: Jangan Hanya Melihat Kata Religius

Perda Penyelengaraan Kota Religius Ditolak Kemendagri, Wali Kota Depok: Jangan Hanya Melihat Kata Religius

Megapolitan
Komplotan Perampok Toko Emas di Serpong Diduga Terkait Terorisme, Polisi: Akan Didalami Densus 88

Komplotan Perampok Toko Emas di Serpong Diduga Terkait Terorisme, Polisi: Akan Didalami Densus 88

Megapolitan
TSP DKI Sebut Revitalisasi Halte Bundaran HI Berpotensi Langgar UU Cagar Budaya

TSP DKI Sebut Revitalisasi Halte Bundaran HI Berpotensi Langgar UU Cagar Budaya

Megapolitan
Rumah Kontrakan di Beji Depok Kebakaran, Diduga akibat Korsleting

Rumah Kontrakan di Beji Depok Kebakaran, Diduga akibat Korsleting

Megapolitan
Balas Kritikan Moeldoko, Mahasiswa: Subsidi BBM Salah Sasaran Kesalahan Pemerintahan Jokowi

Balas Kritikan Moeldoko, Mahasiswa: Subsidi BBM Salah Sasaran Kesalahan Pemerintahan Jokowi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.