BPN Jakarta Barat: Tak Ada Sertifikat Ganda, Lahan Rusun Cengkareng Barat Milik DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pertanahan Nasional Jakarta Barat, Sumanto, membantah lahan yang akan dijadikan rumah susun di Cengkareng Barat, Jakarat Barat, memiliki sertifikat ganda.

Sumanto mengatakan, dari data yang dimiliki BPN, sertifkat di lahan itu atas nama Pemprov DKI yaitu Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan DKI.

Sumanto menegaskan bahwa tidak ada sertifikat ganda atas nama Pemprov DKI dan seorang warga bernama Toeti Noeziar Soekarno seperti kabar yang beredar saat ini.

"Kalau dibilang ganda itu palsu kali. Soalnya saya belum dapat datanya cuma info saja. Saya tungguin itu yang bilang ganda mana bawa sini. Kalau di kantor saya menurut catatan gandanya enggak ada," ujar Sumanto saat dihubungi Kompas.com, Senin (27/6/2016).

Sumanto menyebut, memang sebelumnya lahan itu dimiliki oleh Toeti Noeziar Soekarno, namun sekitar tahun 2015, Pemprov DKI telah membeli lahan tersebut.

Terkait gugatan yang dilakukan oleh Toeti terhadap Pemprov DKI, Sumanto mengaku tidak tahu soal itu.

"Jadi yang jelas tidak ada yang ganda dan itu (pemilik lahan) namanya Soekarno tapi sudah dibeli Pemda DKI dan sudah punya pemda dan atas nama pemda. Makanya mau diinformasikan dibangun rusun karena sudah dibeli pemda."

"Tapi nanti detailnya kami lihat lagi, tapi yang jelas enggak ada yang tumpang tindih. Atas nama Pemprov DKI," ujar Sumanto.

Pembelian lahan untuk Rusun Cengkareng Barat masuk dalam salah satu temuan yang tercantum dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI 2015.

Awalnya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja atau Ahok curiga dengan mahalnya jasa notaris dalam transaksi itu. Jasa notaris dalam data transaksi pembelian lahan tersebut mencapai Rp 4-5 miliar.

Ahok menduga proses pembayaran lahan milik sendiri merupakan perbuatan mafia tanah yang ada di internal Pemprov DKI.