BPN Jakarta Barat: Tak Ada Sertifikat Ganda, Lahan Rusun Cengkareng Barat Milik DKI

Kompas.com - 27/06/2016, 15:44 WIB
Suasana di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Barat, Senin (23/11/2015). 





Andri Donnal PuteraSuasana di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Barat, Senin (23/11/2015).
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pertanahan Nasional Jakarta Barat, Sumanto, membantah lahan yang akan dijadikan rumah susun di Cengkareng Barat, Jakarat Barat, memiliki sertifikat ganda.

Sumanto mengatakan, dari data yang dimiliki BPN, sertifkat di lahan itu atas nama Pemprov DKI yaitu Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan DKI.

Sumanto menegaskan bahwa tidak ada sertifikat ganda atas nama Pemprov DKI dan seorang warga bernama Toeti Noeziar Soekarno seperti kabar yang beredar saat ini.

"Kalau dibilang ganda itu palsu kali. Soalnya saya belum dapat datanya cuma info saja. Saya tungguin itu yang bilang ganda mana bawa sini. Kalau di kantor saya menurut catatan gandanya enggak ada," ujar Sumanto saat dihubungi Kompas.com, Senin (27/6/2016).

Sumanto menyebut, memang sebelumnya lahan itu dimiliki oleh Toeti Noeziar Soekarno, namun sekitar tahun 2015, Pemprov DKI telah membeli lahan tersebut.

Terkait gugatan yang dilakukan oleh Toeti terhadap Pemprov DKI, Sumanto mengaku tidak tahu soal itu.

"Jadi yang jelas tidak ada yang ganda dan itu (pemilik lahan) namanya Soekarno tapi sudah dibeli Pemda DKI dan sudah punya pemda dan atas nama pemda. Makanya mau diinformasikan dibangun rusun karena sudah dibeli pemda."

"Tapi nanti detailnya kami lihat lagi, tapi yang jelas enggak ada yang tumpang tindih. Atas nama Pemprov DKI," ujar Sumanto.

Pembelian lahan untuk Rusun Cengkareng Barat masuk dalam salah satu temuan yang tercantum dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI 2015.

Awalnya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja atau Ahok curiga dengan mahalnya jasa notaris dalam transaksi itu. Jasa notaris dalam data transaksi pembelian lahan tersebut mencapai Rp 4-5 miliar.

Ahok menduga proses pembayaran lahan milik sendiri merupakan perbuatan mafia tanah yang ada di internal Pemprov DKI.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kronologi Petugas Dishub Bekasi Dikeroyok Anggota Ormas Saat Bertugas

Kronologi Petugas Dishub Bekasi Dikeroyok Anggota Ormas Saat Bertugas

Megapolitan
Bantah TGUPP Jadi Alasan Ratusan PNS DKI Ogah Naik Jabatan, Wagub DKI: Semua Sama-sama Kerja

Bantah TGUPP Jadi Alasan Ratusan PNS DKI Ogah Naik Jabatan, Wagub DKI: Semua Sama-sama Kerja

Megapolitan
Fakta ART Aniaya Majikan Lansia: Pelaku Stres Beban Kerja hingga Ditangkap

Fakta ART Aniaya Majikan Lansia: Pelaku Stres Beban Kerja hingga Ditangkap

Megapolitan
3 Pemudik di Ciledug Diminta Jalani Karantina Mandiri Usai Dinyatakan Positif Covid-19

3 Pemudik di Ciledug Diminta Jalani Karantina Mandiri Usai Dinyatakan Positif Covid-19

Megapolitan
John Kei Membela Diri: Mengaku Sudah Bertobat hingga Merasa Dizalimi

John Kei Membela Diri: Mengaku Sudah Bertobat hingga Merasa Dizalimi

Megapolitan
Antisipasi Jakarta Hadapi Lonjakan Covid-19 Setelah Libur Panjang Lebaran

Antisipasi Jakarta Hadapi Lonjakan Covid-19 Setelah Libur Panjang Lebaran

Megapolitan
Belasan Kios di Terminal Senen Terbakar

Belasan Kios di Terminal Senen Terbakar

Megapolitan
UPDATE: Tambah 11 Kasus di Tangsel, 120 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 11 Kasus di Tangsel, 120 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
UPDATE: Tambah 19 Kasus di Kota Tangerang, 195 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 19 Kasus di Kota Tangerang, 195 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Fakta Pelajar Menjambret di Jagakarsa, Cari Korban untuk Bayar Utang

Fakta Pelajar Menjambret di Jagakarsa, Cari Korban untuk Bayar Utang

Megapolitan
Kronologi Klaster Covid-19 di Perum Griya Melati Bogor, 25 Orang Terinfeksi

Kronologi Klaster Covid-19 di Perum Griya Melati Bogor, 25 Orang Terinfeksi

Megapolitan
Lambatnya Polisi Usut Pemerkosaan dan Perdagangan Remaja yang Menjerat Anak Anggota DPRD Bekasi

Lambatnya Polisi Usut Pemerkosaan dan Perdagangan Remaja yang Menjerat Anak Anggota DPRD Bekasi

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Permintaan Maaf Wagub DKI soal Video Paduan Suara di Masjid Istiqlal | Permintaan Maaf JYC yang Gelar Paduan Suara di Masjid Istiqlal

[POPULER JABODETABEK] Permintaan Maaf Wagub DKI soal Video Paduan Suara di Masjid Istiqlal | Permintaan Maaf JYC yang Gelar Paduan Suara di Masjid Istiqlal

Megapolitan
Usai Mudik, Satu Keluarga di Ciledug Kota Tangerang Positif Covid-19

Usai Mudik, Satu Keluarga di Ciledug Kota Tangerang Positif Covid-19

Megapolitan
Wagub: TGUPP Bukan Penyebab ASN Tak Ikut Lelang Jabatan

Wagub: TGUPP Bukan Penyebab ASN Tak Ikut Lelang Jabatan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X