Kepercayaan Diri PDI-P Lawan Ahok pada Pilkada DKI 2017

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebagai partai dengan kursi terbanyak di DPRD DKI Jakarta, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menegaskan bakal menjadi partai pengusung pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017.

Mereka tidak akan mengikuti jejak Partai Nasdem, Hanura, dan Golkar yang mendukung calon perseorangan, Basuki Tjahaja Purnama.

"Ingat PDI-P akan jadi partai pengusung, bukan partai pendukung. Kami akan mengusung calon gubernur dan tidak akan mengusung perseorangan," kata Wakil Kepala Badan Pemenangan Pemilu DPD PDI-P DKI Jakarta, Gembong Warsono, Rabu (20/7/2016).

PDI-P memiliki sebanyak 28 kursi di DPRD DKI Jakarta. Jumlah kursi mereka melebihi syarat minimal yang diajukan Komisi Pemilihan Umum untuk mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, 22 kursi.

DPD PDI-P DKI Jakarta telah melakukan penjaringan dan menyerahkan 27 nama bakal calon gubernur kepada DPP PDI-P.

"DPP PDI-P infonya akan mengumumkan pengerucutam nama-nama bakal calon gubernur yang lolos fit and proper test pada Kamis (21/7/2016). Tapi kami enggak tahu apakah hanya satu nama yang diumumkan atau lima nama, DPP yang berwenang itu," kata Gembong.

Terkait peluang calon petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Gembong kembali menegaskan, PDI-P tidak mungkin mendukung perseorangan. Terlebih jika calon perseorangan tidak mendaftar ke partai berlambang banteng moncong putih tersebut.

"Ahok bukan kader. Tapi kalau dia mendaftar ya silakan. Sampai saat ini Ahok tidak mendaftar," ujarnya.

PDI-P punya banyak kader

Senada dengan Gembong, Ketua DPP PDI-P Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan Djarot Saiful Hidayat mengatakan, partainya memiliki banyak kader potensial untuk diusung pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Djarot memberi contoh seperti Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, dan lain-lain.

"Saya kader PDI-P, Bu Risma, Pak Azwar Anas juga. Kami menunjukkan bahwa PDI-P itu bukan partai penakut. Kami partai yang berani," kata Djarot.

Terkait kemungkinan pencalonan Ahok oleh PDI-P, Djarot mengatakan, semua keputusan berada di tangan Ahok. Dia harus mau mengikuti mekanisme partai jika diusung oleh PDI-P.

"Tapi sekali lagi, kami punya banyak stok (kader internal) yang bagus (untuk diusung pada Pilkada DKI Jakarta 2017). Siapapun pemimpinnya harus bisa mensejahterakan rakyat DKI," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Ahok santai

Di sisi lain, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku santai menunggu keputusan PDI-P.

Ahok yan berencana maju melalui jalur perseorangan itu menegaskan sikap PDI-P pada Pilkada DKI Jakarta 2017 merupakan hak prerogatif Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

"PDI-P kan jelas mengatakan kalau (Basuki maju) lewat jalur independen, enggak mau dukung. Ini juga 'kata orang', bukan 'kata Bu Mega loh'," kata Ahok, Selasa lalu.

"Hak prerogatif tetap ada di Bu Mega. Kalau Bu Mega sih bilangnya, 'Belanda masih jauh, tenang tenang'," kata Ahok.

Berulang kali Ahok mengaku memiliki kedekatan dengan Megawati serta sang suami, almarhum Taufiq Kiemas. Banyak yang menyebut kedekatan mereka sudah seperti orangtua dan anak atau kakak adik.

Karena faktor kedekatan ini pula, banyak pihak berspekulasi, Ahok akan didukung pada Pilkada DKI Jakarta 2017 oleh PDI-P dan kembali menggandeng Djarot Saiful Hidayat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Namun, kader PDI-P menegaskan seluruh pihak eksternal yang akan diusung pada Pilkada DKI Jakarta 2017 harus mendaftar ke DPP PDI-P.