Kompas.com - 05/08/2016, 10:02 WIB
Formulir dukungan Forum RT RW DKI Jakarta yang beredar di sebuah sekolah TK di Jakarta Timur. Nibras Nada NailufarFormulir dukungan Forum RT RW DKI Jakarta yang beredar di sebuah sekolah TK di Jakarta Timur.
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen Forum RT RW DKI Jakarta Lukmanul Hakim menyebut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama arogan karena menyarankan mereka mundur. Basuki menyarankan ketua RT RW yang berpolitik mengundurkan diri karena mereka bekerja menerima dana APBD.

Sekjen Forum RT RW DKI Jakarta Lukmanul Hakim mengatakan, ia dan segenap pengurus RT dan RW yang tergabung di forum itu memiliki hak untuk memberikan pencerahan kepada warganya.

"Kalau disuruh mundur karena menerima APBD DKI Jakarta kami anggap arahnya adalah sebuah tindakan yang menekan dan memaksakan kehendak secara arogan."

"Semakin kelihatan tindakan seorang gubernur yang memang jiwa pengayoman ndak ada sama sekali," ujar Lukman saat dihubungi Kompas.com, Jumat (5/8/2016).

Lukman mengingatkan Ahok bahwa pimpinan harus memiliki sifat mengayomi. Ia berargumen bahwa Ketua RT dan RW memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi aktif dalam mengembangkan multiperspektif ideologi, politik, dan sosial.

"Setiap RT dan RW harus mengingatkan kepada warga DKI Jakarta untuk menjadi pemilih yang cerdas, jangan hanya mau diarahkan untuk membelenggu proses berfikir dan harus berkreativitas," ujarnya.

Meski begitu, Lukman mengakui belum menerima laporan dari lingkungannya atau warga lain soal adanya tekanan untuk mendukung calon tertentu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia menganggap adalah hal yang baik jika ketua lingkungan menyampaikan kepada warganya sejumlah kritik terhadap petahana. Kekurangan pemerintahlah yang mendorong mereka untuk tidak hanya memikirkan lingkungan, namun politik kepemimpinan.

"Harusnya ini menjadi kilas balik yang positif bagi pemimpin dalam evaluasi kerjanya selama ini. Bagi kami, untuk proaktif memikirkan kemajuan Jakarta ke depan, harus menemukan dan mencari figur pemimpin," ujarnya.

Sebelumnya, Ahok (panggilan Basuki) menyebut tidak pantas Ketua RT dan RW mengumpulkan 3 juta KTP untuk menolak gubernur arogan.

Ahok mengingatkan, jabatan RT dan RW yang melekat pada mereka membuat tindakan itu tidak etis karena sudah politis.

"Kalau secara RT dan RW, berarti mereka sudah bermain politik. Harusnya mereka berhenti jadi RT dan RW karena RT dan RW itu enggak boleh berpolitik," kata Ahok di Balai Kota, Rabu (3/8/2016).

Ahok mengatakan, para ketua RT dan RW tidak boleh berpolitik karena mereka menerima dana APBD DKI. Jika ingin berpolitik, mereka tidak boleh menjadi ketua RT dan RW.

Kompas TV Qlue, Solusi Atau Masalah? (Bag 1)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anies Izinkan Anak di Bawah Usia 12 Tahun Masuk Tempat Wisata Didampingi Orangtua

Anies Izinkan Anak di Bawah Usia 12 Tahun Masuk Tempat Wisata Didampingi Orangtua

Megapolitan
Vaksin Pfizer dan Moderna di Depok Hampir Kedaluwarsa, Pemkot Jemput Bola Vaksinasi

Vaksin Pfizer dan Moderna di Depok Hampir Kedaluwarsa, Pemkot Jemput Bola Vaksinasi

Megapolitan
Polisi Sebut Volume Kendaraan di Jakarta Meningkat hingga 40 Persen

Polisi Sebut Volume Kendaraan di Jakarta Meningkat hingga 40 Persen

Megapolitan
Kota Bogor PPKM Level 2, Ini Sektor yang Dapat Kelonggaran

Kota Bogor PPKM Level 2, Ini Sektor yang Dapat Kelonggaran

Megapolitan
6.796 Nakes di Tangsel Belum Dapat Jatah Vaksin Booster

6.796 Nakes di Tangsel Belum Dapat Jatah Vaksin Booster

Megapolitan
Pengakuan Debt Collector Pinjol Edit Foto Nasabah Jadi Pornografi Saat Tagih Utang

Pengakuan Debt Collector Pinjol Edit Foto Nasabah Jadi Pornografi Saat Tagih Utang

Megapolitan
Alasan Polisi Jerat 6 Pegawai Pinjol Ilegal di Cengkareng Pakai UU ITE dan Pornografi

Alasan Polisi Jerat 6 Pegawai Pinjol Ilegal di Cengkareng Pakai UU ITE dan Pornografi

Megapolitan
20 Kios Pasar Kayu Jati Rawamangun Terbakar

20 Kios Pasar Kayu Jati Rawamangun Terbakar

Megapolitan
Anies Sebut Tengah Cari Skema Dana Sarana dan Prasarana LRT Fase 2A

Anies Sebut Tengah Cari Skema Dana Sarana dan Prasarana LRT Fase 2A

Megapolitan
UPDATE: Tambah 3 Kasus di Kota Tangerang, 39 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 3 Kasus di Kota Tangerang, 39 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Hujan Lebat di Bogor, Pohon Tumbang Timpa Rumah Warga

Hujan Lebat di Bogor, Pohon Tumbang Timpa Rumah Warga

Megapolitan
Gagalkan Sejumlah Tawuran, Polisi: Kami Patroli Benar-benar Sampai Pagi

Gagalkan Sejumlah Tawuran, Polisi: Kami Patroli Benar-benar Sampai Pagi

Megapolitan
PPKM Kota Bogor Turun ke Level 2, Bima Arya Bersyukur

PPKM Kota Bogor Turun ke Level 2, Bima Arya Bersyukur

Megapolitan
UPDATE 19 Oktober: Tambah 9 Kasus Covid-19 di Tangsel, 105 Pasien Masih Dirawat

UPDATE 19 Oktober: Tambah 9 Kasus Covid-19 di Tangsel, 105 Pasien Masih Dirawat

Megapolitan
Dishub Kota Tangerang: Jumlah Penumpang Angkot Tak Sampai 50 Persen

Dishub Kota Tangerang: Jumlah Penumpang Angkot Tak Sampai 50 Persen

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.