Hadiri Diskusi di Stasiun TV, Lulung Tak Mau Segmennya Dibatasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham "Lulung" Lunggana, menghadiri diskusi bertema "Mencari Penantang Ahok" yang diadakan Kompas TV, Jumat (16/9/2016) malam. Pada kesempatan itu, ia sempat menolak segmennya dibatasi oleh pembawa acara.

Kejadian bermula saat Lulung berusaha menjelaskan mengenai keributan antara Gubernur Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama dengan sejumlah anggota DPRD saat mediasi di Kementerian Dalam Negeri pada sekitar Maret 2015. Saat itu, tengah dalam masa penyusunan APBD 2015.

Menurut dia, saat itu yang dikeluhkan anggota DPRD bukanlah mengenai masalah pengadaan UPS tetapi tudingan Ahok yang menyebut DPRD memasukan anggaran siluman mencapai Rp 12,1 Triliun dalam APBD 2015.

"Persoalan Rp 12,1 triliun  yang dianggap uang siluman ada di penetapan 2015. Kalau UPS itu perubahan 2014," ujar Lulung.

Lulung kemudian menuding mencuatnya kasus UPS merupakan akibat dari pencitraan yang ingin dilakukan Ahok. Menurut Lulung, pengadaan UPS sebenarnya sudah disepakati bersama antara eksekutif dan DPRD.

Lulung menyebut saat itu eksekutif setuju DPRD mengusulkan UPS, scanner, dan printer. Tapi dengan syarat, eksektif diperbolehkan mengajukan pembangunan RS Kanker dan Jantung.

"Ada anggaran Rp 1,6 triliun. Setelah berembuk, disepakati Rp 800 Juta untuk beli rumah sakit, Rp 800 Juta untuk beli printer, scanner dan sebagainya," kata dia.

Selepas itu, pembawa acara ingin memberikan kesempatan bagi peserta lain untuk berbicara. Saat itulah, Lulung menyampaikan penolakannya.

"Ntar dulu, jangan diputus, nanti masyarakat tidak tahu karena masalah pencitraan itu yang tadi. Kalau yang diskriminasi korbannya saya," ujar Lulung.

Setelah itu, Lulung menjelaskan tentang dirinya yang dalam pembahasan pengusulan pembangunan RS Kanker dan Jantung. Sampai akhirnya, ia mengatakan bahwa pada September 2014, eksekutif mengganti nomenklatur pembangunan RS Kanker dan Jantung dengan nomenklatur pembelian lahan milik RS Sumber Waras.