Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saling Serang antara Ahok dan Kubu Anies-Sandiaga

Kompas.com - 04/10/2016, 12:57 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur petahana DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, terlibat perbantahan di media massa dengan pasangan bakal calon gubernur DKI Anies Baswedan dan wakil gubernur Sandiaga Uno. Topik perbantahan antara Basuki atau Ahok dengan Anies berbeda dengan topik perbantahan Ahok dengan Sandiaga.

 Kebersihan Sungai

Soal kebersihan sungai di Jakarta memicu perdebatan antara Ahok dengan Anies. Kinerja petugas UPK Badan Air Dinas Kebersihan DKI Jakarta atau pasukan oranye dalam membersihkan sungai di Jakarta diapresiasi banyak pihak. Program sungai bersih itu menjadi salah satu program andalan Ahok.

Akhir pekan lalu, Anies menyebut proyek pembersihan sungai-sungai di Jakarta diinisiasi pada masa pemerintahan Fauzi Bowo atau Foke. Proyek itu dinamakan proyek Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI). Proyek pengerukan sungai itu diresmikan di zaman Gubernur DKI Joko Widodo, dan dilaksanakan dengan baik di zaman kepemimpinan Ahok.

Menurut Anies, proyek yang didanai dengan pinjaman Bank Dunia itu sempat ingin dibatalkan Ahok karena menganggap target yang ditawarkan Bank Dunia terlalu lama. Namun, setelah negosiasi ulang, Bank Dunia menyatakan bahwa target dapat disesuaikan.

Saat menanggapi hal itu, Ahok menyebut Anies dan tim suksesnya tidak mengerti data. Bahkan Ahok menyindir Anies dengan hasil penelusuran mesin pencari Google.

"Sebenarnya Pak Anies kalau mau lebih rajin, kamu cari di Google aja. Orang kirim ke saya, kan iseng gitu ya, 'Sungai di Jakarta bersih karena Foke', langsung keluar ditulis, 'Did you mean sungai bersih karena Ahok'. Itu Google gitu loh. Ha-ha-ha," kata Ahok.

Ahok menjelaskan bahwa program JEDI sudah diinisiasi sejak pemerintahan Sutiyoso. Namun baru bisa terlaksana pada masa pemerintahan Jokowi dengan Ahok.

Warga Jakarta, kata dia, membutuhkan tindakan nyata. Bukan sekadar ide maupun teori.

"Pak Anies, mungkin karena dia bukan petahana dia enggak ngerti, bahwa yang membersihkan dan menjaga sungai itu karena kami buat program PPSU dan petugas UPK Badan Air Dinas Kebersihan. Mereka yang tungguin (mengawasi sungai)," kata Ahok.

PPSU terbentuk tahun 2015. Sedangkan pasukan oranye dari UPK Badan Air terbentuk tahun 2013. Keberadaan PPS dan UPK Badan Air bukan merupakan bagian dari program JEDI.

Pembuktian Harta Terbalik

Pasangan Anies pada Pilkada DKI Jakarta, yaitu Sandiaga Uno, juga terlibat perbantahan dengan Ahok di media massa. Sandi dan Ahok berdebat tentang pembuktian harta terbalik dan tax amnesty.

Sandiaga meminta Ahok dan keluarganya untuk melakukan pembuktian harta terbalik. Sandiaga sendiri akan mendatangi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) terlebih dahulu untuk menanyai bagaimana prosedur pembuktian harta terbalik.

Setelah itu, ia mengajak Ahok secara bersama-sama melakukan pembuktian harta secara terbalik.

"Ini sebagai pembelajaran bagi masyarakat dan pembuktian bahwa politisi itu jika berbicara harus dibuktikan dengan sebuah tindakan konkret. Kami tunggu bukti konkret dari ajakan beliau," kata Sandiaga.

Tantangan Sandiaga itu, kata Ahok, tidak sebanding. Sebab, lanjut dia, pembuktian harta terbalik hanya dapat dilakukan pejabat. Sedangkan masyarakat yang bukan pejabat wajib melaporkan pajaknya secara rutin.

"Sandiaga itu mintanya enggak ngerti, dan Pak Sandi nantang saya tuh enggak apple to apple tahu enggak? Enggak kayak buah apel nantang buah apel," kata Ahok.

Pembuktian harta terbalik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Ratifikasi PBB Melawan Korupsi. Saat menjabat anggota Komisi II DPR RI, Ahok menyebut dirinya yang berjuang untuk menjalankan aturan tersebut.

Namun hingga kini hal itu belum terlaksana. Di sisi lain, Ahok menyebut dirinya rutin melaporkan harta kekayaan melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Sementaa pihak swasta atau perseorangan wajib melaporkan SPT pajak. Karena banyak perseorangan tak bayar pajak, kini pemerintah menjalankan program tax amnesty atau pengampunan pajak.

"Tax amnesty ini untuk orang biasa yang tidak bisa membuktikan pajak yang dia bayar dengan gaya hidupnya. Dalam hal ini Pak Sandiaga ikut (tax amnesty), berarti itu juga membuktikan Pak Sandiaga dulu tuh ngemplang pajak, enggak bayar pajak gitu ya he-he-he," kata Ahok terkekeh.

Perseteruan Ahok dengan pasangan Anies- Sandi kemungkinan masih akan terus berlangsung selama prores Pilkada DKI Jakarta 2017. Mereka sedang berlomba-lomba menarik simpati warga.

Kompas TV Ahok Tuding Sandiaga Uno Tak Taat Pajak
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 18 Mei 2024 dan Besok: Pagi ini Cerah Berawan

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 18 Mei 2024 dan Besok: Pagi ini Cerah Berawan

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Kapolri Beri Hadiah Casis Bintara yang Dibegal dengan Diterima Jadi Polisi | Kilas Balik Kronologi Pembunuhan Vina Cirebon

[POPULER JABODETABEK] Kapolri Beri Hadiah Casis Bintara yang Dibegal dengan Diterima Jadi Polisi | Kilas Balik Kronologi Pembunuhan Vina Cirebon

Megapolitan
Berkoordinasi dengan Polda Jabar, Polda Metro Jaya Bantu Buru 3 DPO Pembunuh Vina

Berkoordinasi dengan Polda Jabar, Polda Metro Jaya Bantu Buru 3 DPO Pembunuh Vina

Megapolitan
Pria di Kali Sodong Dibunuh 'Debt Collector' Gadungan karena Tolak Serahkan Motor

Pria di Kali Sodong Dibunuh "Debt Collector" Gadungan karena Tolak Serahkan Motor

Megapolitan
KPU DKI Verifikasi Dokumen Dukungan Bacagub Independen Dharma Pongrekun hingga 29 Mei

KPU DKI Verifikasi Dokumen Dukungan Bacagub Independen Dharma Pongrekun hingga 29 Mei

Megapolitan
PPK GBK Ungkap Riwayat Kepemilikan Tanah Tempat Berdirinya Hotel Sultan

PPK GBK Ungkap Riwayat Kepemilikan Tanah Tempat Berdirinya Hotel Sultan

Megapolitan
Perubahan Jadwal KRL, Transjakarta, MRT, dan LRT Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta 19 Mei

Perubahan Jadwal KRL, Transjakarta, MRT, dan LRT Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta 19 Mei

Megapolitan
Epy Kusnandar Isap Ganja di Atas Pohon pada Waktu Subuh

Epy Kusnandar Isap Ganja di Atas Pohon pada Waktu Subuh

Megapolitan
'Bullying' Siswi SMP di Bogor Diduga karena Rebutan Cowok

"Bullying" Siswi SMP di Bogor Diduga karena Rebutan Cowok

Megapolitan
KDRT dan Terlibat Kasus Penistaan Agama, Pejabat Kemenhub Dibebastugaskan

KDRT dan Terlibat Kasus Penistaan Agama, Pejabat Kemenhub Dibebastugaskan

Megapolitan
Mayat di Kali Sodong Ternyata Korban Perampokan dan Pembunuhan, Polisi Tangkap Pelakunya

Mayat di Kali Sodong Ternyata Korban Perampokan dan Pembunuhan, Polisi Tangkap Pelakunya

Megapolitan
Ini Rekayasa Lalu Lintas di Bundaran HI Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta pada 19 Mei

Ini Rekayasa Lalu Lintas di Bundaran HI Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta pada 19 Mei

Megapolitan
Epy Kusnandar Direhabilitasi sedangkan Yogi Gamblez Ditahan, Ini Alasan Polisi

Epy Kusnandar Direhabilitasi sedangkan Yogi Gamblez Ditahan, Ini Alasan Polisi

Megapolitan
Sidang Konflik Lahan, Hakim Periksa Langsung Objek Perkara di Hotel Sultan

Sidang Konflik Lahan, Hakim Periksa Langsung Objek Perkara di Hotel Sultan

Megapolitan
Dishub DKI Imbau Pengelola Minimarket Ajukan Izin Perparkiran

Dishub DKI Imbau Pengelola Minimarket Ajukan Izin Perparkiran

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com