Ini Sanksi bagi Lembaga Survei yang Berpihak

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta membuka pendaftaran bagi lembaga yang berniat menggelar survei, jajak pendapat, ataupun hitung cepat dalam Pilkada DKI 2017.

Komisioner KPU DKI Dahliah Umar mengatakan, dengan terdaftarnya lembaga survei di KPU DKI, maka hasil surveinya akan dicantumkan di situs KPU DKI serta dinyatakan sebagai lembaga yang kredibel dan dapat dijadikan referensi oleh masyarakat.

Jika sudah terdaftar, maka para lembaga ini harus mengikuti aturan tentang melakukan penelitian dan mengumumkan hasilnya.

Jika dilaporkan karena menunjukkan keberpihakan yang merugikan calon ataupun mengganggu proses pemilu, maka KPU DKI berhak menggelar sidang etik dan memberikan sanksi.

"Sanksinya bisa empat, pengumuman ke publik (sebagai lembaga survei) tidak kredibel, peringatan, larangan, dan tindak pidana," kata Dahliah di Best Western Hotel, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (13/10/2016).

Dahliah mengatakan, pihaknya tidak main-main ketika mengusut adanya dugaan pelanggaran etik. Dewan etik yang dibentuk akan terdiri atas dua akademisi, dua ahli lembaga survei, dan satu anggota KPU.

Hanya, dewan etik ini baru diadakan jika ada laporan dari masyarakat ataupun pihak-pihak yang merasa dirugikan. KPU DKI tidak akan menindak secara keras karena, berbeda dengan peserta pemilu, lembaga survei tidak bertanggung jawab terhadap KPU, tetapi kepada publik.

Lembaga survei tidak akan diaudit oleh KPU selama tidak ada laporan, tetapi sebelumnya diminta menandatangani pernyataan bermeterai bahwa lembaga tersebut tidak berpihak.

"Dengan pendaftaran ini, (lembaga survei) lebih bisa menjadi referensi keuntungan publik. Adapun yang tidak, atau enggan, ya sudah, bisa dianggap dan disimpulkan masyarakat masing-masing karena kredibilitasnya dipertanyakan," kata Dahliah.