JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengatakan serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta masih rendah. Dia menilai rendahnya serapan anggaran itu membuktikan masih banyak program yang tidak dilaksanakan Pemprov DKI.
Menurut Anies, serapan APBD DKI Jakarta pada 2015 hanya 68 persen. Anies membandingkan dengan serapan anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 2015, saat dirinya menjabat Mendikbud, mencapai 94 persen.
"Hanya 68 persen, artinya program nggak jalan, artinya pemerintah tidak berhasil menjalankan rencana kerja, karena sekitar sepertiganya nggak jalan," ujar Anies, di Cijantung, Jakarta Timur, Minggu (6/11/2016).
Anies menambahkan, alasan mengapa serapan anggaran di Kemendikbud jauh lebih tinggi yaitu karena adanya evaluasi yang dilakukan setiap dua pekan apakah program tersebut berjalan atau tidak.
Untuk itu, jika terpilih menjadi gubernur pada Pilkada DKI 2017, Anies berencana menerapkan program e-monitoring dan e-planning. Kedua program itu menurutnya memudahkan Pemprov DKI melakukan pengawasan pelaksanaan program.
"Nanti akan terlihat yang aneh-aneh (program yang tidak dijalankan)," ucap Anies.
(Baca: Seorang Ibu Tanya Anies Solusi buat Anaknya yang Putus Sekolah)
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebelumnya menyatakan, serapan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2015 paling baik. Serapan APBD DKI Jakarta pada 2015 sebesar 68 persen.
"(Serapan anggaran) tahun 2015 termasuk rendah enggak? (Serapan anggaran) paling tinggi semasa di DKI," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (9/8/2016).
Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.