JAKARTA, KOMPAS.com - Akhir pekan lalu, Sabtu (5/11/2016), Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengunjungi dua rumah susun yang pembangunannya dihentikan.
Kedua rusun tersebut adalah Rusun Rawabebek di Jakarta Timur dan Rusun Marunda di Jakarta Utara.
Itu merupakan dua dari 7 rusun yang pembangunannya dihentikan.
Pembangunan 4 blok Rusun Rawabebek oleh PT Permata Dwi Lestari dihentikan karena terkait dengan masalah keselamatan kerja.
Pemprov DKI mencatat adanya kelalaian pekerja yang berjalan tanpa sepatu di lokasi proyek.
Selain itu, mereka merokok di lokasi proyek dan meninggalkan sampah botol di pipa pengecoran.
(Baca juga: Pembangunan Rusun Rawabebek Distop karena Pekerja Merokok dan Tak Bersepatu)
Sumarsono mengaku bisa memahami kenapa Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menghentikan pembangunan rusun ini.
"Jadi jangan bilang 'hanya' (soal masalah keselamatan kerja) karena ini menyangkut nyawa manusia, bisa berbahaya," ujar Sumarsono.
Sementara itu, di Rusun Marunda, penghentian pembangunan terjadi karena persoalan administrasi.
Ada dokumen yang belum dilengkapi oleh PT Ganiko Adiperkasa selaku perusahaan kontraktor rusun.
Sumarsono memperhatikan kesamaan penyebab dihentikannya pembangunan rusun ini.
"Karena kepingin cepat, belum lengkap sudah lari duluan," ujar Sumarsono.
Ia kemudian mengaitkan dengan 14 proyek lelang yang dia hentikan.
Sumarsono mengatakan, lelang dini tersebut dilakukan juga karena Pemprov DKI ingin segera mengerjakan pembangunan.
Namun, kata dia, Pemprov DKI akhirnya lupa bahwa untuk melaksanakan lelang, pembahasan KUA-PPAS harus selesai dulu.
"Sebenarnya karena keinginan untuk cepat dan segera melayani rakyat inilah yang akhirnya membuat secara administratif tidak dipenuhi," ujar Sumarsono.
Dia pun mengingatkan kembali pentingnya mengikuti prosedur. Meski ingin cepat bekerja, kata dia, prosedur administrasi jangan sampai diabaikan.
Pembangunan di 5 rusun dipertimbangkan dilanjutkan
Totalnya, ada 7 rusun yang pembangunannya dihentikan, yaitu Rusun Cakung Barat, Rusun Bekasi KM2, Rusun Rawabebek, Rusun Jatinegara Kaum, Rusun Pinus Elok, Rusun Marunda, dan Rusun Semper.
Namun, Sumarsono mengatakan, dua rusun dipastikan tidak bisa lagi dilanjutkan pembangunannya. Dua rusun itu adalah Rusun Jatinegara Kaum dan Rusun Pinus Elok.
"Kontraktor dua rusun itu di-blacklist oleh Bogor," ujar Sumarsono.
Sementara itu, pembangunan di lima rusun lainnya masih mungkin untuk dilanjutkan.
(Baca juga: Lelang Dibatalkan, Rusun dan Rumah Sakit Kemungkinan Gagal Dibangun)
Namun, Sumarsono ingin tim dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat meninjau terlebih dahulu lima rusun itu.
Hasil pemeriksaan tim dari kementerian akan dijadikan "second option" untuk memutuskan kelanjutan pembangunan rusun itu, apakah bisa dilanjutkan atau tidak.
Sebab, menurut Sumarsono, tidak boleh ada investasi pemerintah yang mubazir. Apalagi, ada 11.000 warga Jakarta yang menunggu ketersediaan rusun.
"Minggu depan tim akan bergerak datang kemudian baru kita bicarakan kembali. Pokoknya segera diputuskan agar tidak ngambang," ujar Sumarsono.
"Saya pahami kenapa kemarin distop pembangunannya, tetapi harus ada solusi bagaimana penyelesaiannya," tambah dia.