Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polisi Sebut Penolakan pada Saat Kampanye Ahok-Djarot Hak Konstitusi

Kompas.com - 17/11/2016, 15:05 WIB
Akhdi Martin Pratama

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pasangan calon gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan dua, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok-Djarot Saiful Hidayat, kerap mendapatkan penolakan saat berkampanye.

Menanggapi hal itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Awi Setiyono mengatakan, pihak kepolisian tidak bisa menghalangi warga yang melakukan penolakan tersebut. Menurut dia, penolakan tersebut merupakan hak setiap warga negara.

"Ya tetapi kalau di situ ada penolakan-penolakan kepada pihaknya paslon, kita tidak bisa menghalangi, itu kan hak konstitusional mereka," ujar Awi di Mapolda Metro Jaya, Kamis (17/11/2016).

Kompas.com/Robertus Belarminus Calon wakil gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat bersilaturahmi ke rumah tokoh Betawi, Haji Saman, di Jalan Haji Mading, Kembangan Utara, Jakarta Barat. Namun, dalam kunjungan tersebut, kedatangan Djarot kembali mendapat penolakan. Rabu (9/11/2016).
Awi menjelaskan, kepolisian hanya bertugas melakukan pengamanan saat pasangan calon berkampanye dengan cara turun langsung menemui warga. Kata dia, polisi tidak bisa langsung membubarkan aksi penolakan tersebut begitu saja.

"Kalau (masalah) menghalang-halangi kampanye paslon tentunya melalui mekanisme pelaporannya ke bawaslu, kita tidak bisa represif. Maksudnya gimana? Kita harus mukul mundur gitu? Enggak bisa," ucap dia.

Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya Irjen Mochamad Iriawan menegaskan, masyarakat tidak boleh menghalangi pasangan calon mana pun untuk bertemu dengan warga. Jika menghalangi, kata Iriawan, itu merupakan pelanggaran hukum.

"Itu enggak boleh, itu mengganggu jalannya pilkada dan itu pelanggaran," ujar Iriawan di Mapolda Metro Jaya, Rabu (16/11/2016).

Iriawan mengungkapkan, jika penolakan dari segelintir orang tersebut sampai menghalangi proses kampanye paslon, pihak kepolisian siap membubarkannya.

Sesuai Undang-undang No 1 Tahun 2015 tentang Pilkada pasal 187 ayat 4 disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Update: artikel ini telah diubah judul dan isinya untuk menekankan pentingnya pengamanan pasangan calon yang berkampanye.

Kompas TV Penolakan Kampanye Ahok-Djarot Berakhir Ricuh
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kasus Perempuan Terseret Taksi Online di Ancol Berujung Damai

Kasus Perempuan Terseret Taksi Online di Ancol Berujung Damai

Megapolitan
Sebelum Dibunuh, Pedagang Perabot di Duren Sawit Disebut Tuduh Anaknya Curi Kartu ATM dan Buku Tabungan

Sebelum Dibunuh, Pedagang Perabot di Duren Sawit Disebut Tuduh Anaknya Curi Kartu ATM dan Buku Tabungan

Megapolitan
Polisi Tangkap Pemasok Sabu untuk Virgoun

Polisi Tangkap Pemasok Sabu untuk Virgoun

Megapolitan
4 Event Liburan Sekolah di Mal Bekasi

4 Event Liburan Sekolah di Mal Bekasi

Megapolitan
Virgoun dan Teman Wanitanya Ditetapkan Tersangka Kasus Narkotika

Virgoun dan Teman Wanitanya Ditetapkan Tersangka Kasus Narkotika

Megapolitan
Hendak Maju Pilkada Bogor, Atang Trisnanto Tunggu SK dari PKS

Hendak Maju Pilkada Bogor, Atang Trisnanto Tunggu SK dari PKS

Megapolitan
Walkot Depok Idris Terbitkan Surat Edaran Netralitas ASN Untuk Pilkada 2024

Walkot Depok Idris Terbitkan Surat Edaran Netralitas ASN Untuk Pilkada 2024

Megapolitan
Jalan di Depan KPU Jakut Ditutup imbas Pelaksanaan Rekapitulasi Ulang Hasil Pileg

Jalan di Depan KPU Jakut Ditutup imbas Pelaksanaan Rekapitulasi Ulang Hasil Pileg

Megapolitan
Batal Bangun Masjid Agung, Pemkot Depok Mau Bersihkan SDN Pondok Cina 1 Lebih Dulu

Batal Bangun Masjid Agung, Pemkot Depok Mau Bersihkan SDN Pondok Cina 1 Lebih Dulu

Megapolitan
KPU Jakut Pastikan Rekapitulasi Ulang Hasil Pileg untuk 233 TPS di Cilincing Transparan

KPU Jakut Pastikan Rekapitulasi Ulang Hasil Pileg untuk 233 TPS di Cilincing Transparan

Megapolitan
Pulang ke Tanah Air, Berikut Jadwal Tiba Jemaah Haji Kota Bogor

Pulang ke Tanah Air, Berikut Jadwal Tiba Jemaah Haji Kota Bogor

Megapolitan
Panitia Konser Lentera Festival Tak Berani Muncul Hadapi Penonton Saat Gagal Bayar Bintang Tamu

Panitia Konser Lentera Festival Tak Berani Muncul Hadapi Penonton Saat Gagal Bayar Bintang Tamu

Megapolitan
PPDB SD dan SMP di Kota Bogor Masih Berproses, Pemkot Pastikan Berjalan Sesuai Aturan

PPDB SD dan SMP di Kota Bogor Masih Berproses, Pemkot Pastikan Berjalan Sesuai Aturan

Megapolitan
Nasib Gedung SDN Pondok Cina 1 Belum Dipastikan, Wali Kota: Bisa untuk Taman, Macam-macam...

Nasib Gedung SDN Pondok Cina 1 Belum Dipastikan, Wali Kota: Bisa untuk Taman, Macam-macam...

Megapolitan
Penjambret Beraksi di Dekat Mapolsek Kelapa Gading, Polisi Buru Pelaku

Penjambret Beraksi di Dekat Mapolsek Kelapa Gading, Polisi Buru Pelaku

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com