Kompas.com - 22/11/2016, 17:38 WIB
Penulis Nursita Sari
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 101 wilayah di Indonesia akan melaksanakan pilkada serentak pada 2017, termasuk DKI Jakarta. Saat ini, tahapan pilkada memasuki masa kampanye yang sudah berlangsung sejak 28 Oktober dan akan berlanjut hingga 11 Februari 2017.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada mengatur sejumlah hal yang dilarang selama pelaksanaan kampanye. Beberapa larangan tersebut di antaranya yakni dilarang merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye; menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah; menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan/atau melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya.

Larangan-larangan di atas tercantum pada Pasal 69 huruf g - j. Apabila larangan itu dilanggar, ada sanksi pidana yang tercantum pada Pasal 187 ayat 3.

Pasal tersebut berbunyi: "Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)."

Namun, pada Pasal 187 ayat 3 hanya disebutkan pelaksanaan kampanye pemilihan bupati/wali kota.

Lalu, bagaimana sanksi pidana apabila larangan tersebut dilanggar dalam pelaksanaan kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur?

Ketua KPU DKI Jakarta, Sumarno, mengatakan, sanksi pada Pasal 187 ayat 3 itu juga berlaku untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur.

"Sama, sanksinya iya itu. Seharusnya ada (tulisan pemilihan gubernur dan wakil gubernur)," ujar Sumarno di Kantor KPU DKI, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Selasa (22/11/2016).

Menurut Sumarno, tidak ditulisnya frasa "pemilihan gubernur dan wakil gubernur" merupakan kesalahan penulisan. Sehingga, sanksi pada Pasal 187 ayat 3 juga berlaku untuk pelaksanaan kampanye cagub-cawagub.

"Sebenarnya sih biasanya kalau dia menyebutkan pemilihan bupati, wali kota, sebelumnya ada (ditulis) pemilihan gubernur, jadi itu mungkin kelupaan menulis, (seharusnya sanksinya) umum," ucap Sumarno.

Dengan demikian, orang yang melanggar larangan kampanye di atas pada pemilihan cagub-cawagub akan dikenakan sanksi hukuman 1-6 bulan penjara dan/atau denda Rp 100.000 - Rp 1.000.000.

Kompas TV KPU Tak Larang Cagub-Cawagub Bersosialisasi
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara ke Grand Indonesia Naik KRL Commuter Line, Transjakarta, dan MRT

Cara ke Grand Indonesia Naik KRL Commuter Line, Transjakarta, dan MRT

Megapolitan
Terjatuh dari Motor Saat Kabur, Jambret yang Beraksi di Cilandak Ditangkap Warga

Terjatuh dari Motor Saat Kabur, Jambret yang Beraksi di Cilandak Ditangkap Warga

Megapolitan
Pelatihan Kerja Gratis dari Toyota di Jakarta Utara Dibuka

Pelatihan Kerja Gratis dari Toyota di Jakarta Utara Dibuka

Megapolitan
Warga Tangsel Ungkap Kondisi Anjingnya yang Terluka Saat Dititip di Pet Shop, Jari Membusuk hingga Diamputasi

Warga Tangsel Ungkap Kondisi Anjingnya yang Terluka Saat Dititip di Pet Shop, Jari Membusuk hingga Diamputasi

Megapolitan
25.000 Warganet Teken Petisi JusticeForMaxi agar Petshop di Tangsel Ditutup

25.000 Warganet Teken Petisi JusticeForMaxi agar Petshop di Tangsel Ditutup

Megapolitan
Pelatihan Kerja Gratis Berbagai Kejuruan di PPKD Jakarta Barat Dibuka

Pelatihan Kerja Gratis Berbagai Kejuruan di PPKD Jakarta Barat Dibuka

Megapolitan
Oknum Polisi di Kompleks Polri Ragunan Disebut Lepaskan Tembakan 8 Kali

Oknum Polisi di Kompleks Polri Ragunan Disebut Lepaskan Tembakan 8 Kali

Megapolitan
Anjingnya Mati Usai Dititipkan, Warga Tangsel Bikin Petisi Minta Sebuah Pet Shop Ditutup

Anjingnya Mati Usai Dititipkan, Warga Tangsel Bikin Petisi Minta Sebuah Pet Shop Ditutup

Megapolitan
Polisi Pastikan Demo Buruh di Patung Kuda Berjalan Tertib

Polisi Pastikan Demo Buruh di Patung Kuda Berjalan Tertib

Megapolitan
Polda Metro Jaya Pastikan Oknum Polisi yang Lepaskan Tembakan di Kompleks Polri Ragunan Sudah Diamankan

Polda Metro Jaya Pastikan Oknum Polisi yang Lepaskan Tembakan di Kompleks Polri Ragunan Sudah Diamankan

Megapolitan
Tiga Kios Terbakar di Kramat Jati, Diduga akibat Korsleting Listrik

Tiga Kios Terbakar di Kramat Jati, Diduga akibat Korsleting Listrik

Megapolitan
Ada Pengalihan Rute Transjakarta akibat Demo, Berikut Rinciannya...

Ada Pengalihan Rute Transjakarta akibat Demo, Berikut Rinciannya...

Megapolitan
Demo Buruh di Patung Kuda Selesai, Massa Mulai Membubarkan Diri

Demo Buruh di Patung Kuda Selesai, Massa Mulai Membubarkan Diri

Megapolitan
Sejumlah Tuntutan Buruh yang Demo di Patung Kuda Hari Ini

Sejumlah Tuntutan Buruh yang Demo di Patung Kuda Hari Ini

Megapolitan
UPDATE 21 Mei: Kasus Covid-19 di DKI Jakarta Bertambah 93

UPDATE 21 Mei: Kasus Covid-19 di DKI Jakarta Bertambah 93

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.