Kompas.com - 22/11/2016, 17:38 WIB
Ilustrasi KOMPAS/DIDIE SWIlustrasi
Penulis Nursita Sari
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 101 wilayah di Indonesia akan melaksanakan pilkada serentak pada 2017, termasuk DKI Jakarta. Saat ini, tahapan pilkada memasuki masa kampanye yang sudah berlangsung sejak 28 Oktober dan akan berlanjut hingga 11 Februari 2017.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada mengatur sejumlah hal yang dilarang selama pelaksanaan kampanye. Beberapa larangan tersebut di antaranya yakni dilarang merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye; menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah; menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan/atau melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya.

Larangan-larangan di atas tercantum pada Pasal 69 huruf g - j. Apabila larangan itu dilanggar, ada sanksi pidana yang tercantum pada Pasal 187 ayat 3.

Pasal tersebut berbunyi: "Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)."

Namun, pada Pasal 187 ayat 3 hanya disebutkan pelaksanaan kampanye pemilihan bupati/wali kota.

Lalu, bagaimana sanksi pidana apabila larangan tersebut dilanggar dalam pelaksanaan kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur?

Ketua KPU DKI Jakarta, Sumarno, mengatakan, sanksi pada Pasal 187 ayat 3 itu juga berlaku untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur.

"Sama, sanksinya iya itu. Seharusnya ada (tulisan pemilihan gubernur dan wakil gubernur)," ujar Sumarno di Kantor KPU DKI, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Selasa (22/11/2016).

Menurut Sumarno, tidak ditulisnya frasa "pemilihan gubernur dan wakil gubernur" merupakan kesalahan penulisan. Sehingga, sanksi pada Pasal 187 ayat 3 juga berlaku untuk pelaksanaan kampanye cagub-cawagub.

"Sebenarnya sih biasanya kalau dia menyebutkan pemilihan bupati, wali kota, sebelumnya ada (ditulis) pemilihan gubernur, jadi itu mungkin kelupaan menulis, (seharusnya sanksinya) umum," ucap Sumarno.

Dengan demikian, orang yang melanggar larangan kampanye di atas pada pemilihan cagub-cawagub akan dikenakan sanksi hukuman 1-6 bulan penjara dan/atau denda Rp 100.000 - Rp 1.000.000.

Kompas TV KPU Tak Larang Cagub-Cawagub Bersosialisasi
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jalan Rusak di Kaliabang Bekasi Belum Diperbaiki karena Anggaran Diprioritaskan untuk Covid-19

Jalan Rusak di Kaliabang Bekasi Belum Diperbaiki karena Anggaran Diprioritaskan untuk Covid-19

Megapolitan
Transmisi Lokal Omicron di Jakarta Meningkat, Wagub: Sekarang di Antara Kita Sudah Saling Menularkan...

Transmisi Lokal Omicron di Jakarta Meningkat, Wagub: Sekarang di Antara Kita Sudah Saling Menularkan...

Megapolitan
BOR di Jakarta Naik Lagi Jadi 54 Persen, Wagub: Perhatian Nih!

BOR di Jakarta Naik Lagi Jadi 54 Persen, Wagub: Perhatian Nih!

Megapolitan
Kebakaran Landa Empat Rumah di Tebet, Tiga Orang Ditemukan Tewas di Antara Puing

Kebakaran Landa Empat Rumah di Tebet, Tiga Orang Ditemukan Tewas di Antara Puing

Megapolitan
Amankan 18 WNA Saat Razia di Apartemen Gading Nias, Imigrasi: Banyak yang Sembunyi di Kamar

Amankan 18 WNA Saat Razia di Apartemen Gading Nias, Imigrasi: Banyak yang Sembunyi di Kamar

Megapolitan
Cerita Pedagang Ikan Bandeng Tahunan di Rawa Belong, Cari Rezeki di Balik Tradisi

Cerita Pedagang Ikan Bandeng Tahunan di Rawa Belong, Cari Rezeki di Balik Tradisi

Megapolitan
Ketika Kasus Jambret Ditabrak Korban di Tebet Viral Kembali, Penabrak Dituduh Playing Victim, Langsung Dibantah Polisi

Ketika Kasus Jambret Ditabrak Korban di Tebet Viral Kembali, Penabrak Dituduh Playing Victim, Langsung Dibantah Polisi

Megapolitan
Undang Khaerun Pramudi Transjakarta yang Gagalkan Aksi Bunuh Diri ke Balai Kota, Anies: Bapak Teladan bagi Kita Semua

Undang Khaerun Pramudi Transjakarta yang Gagalkan Aksi Bunuh Diri ke Balai Kota, Anies: Bapak Teladan bagi Kita Semua

Megapolitan
UPDATE 28 Januari: Kasus Positif Covid-19 di Tangsel Bertambah 662 dalam Sehari

UPDATE 28 Januari: Kasus Positif Covid-19 di Tangsel Bertambah 662 dalam Sehari

Megapolitan
Aksi Heroik Khaerun Gagalkan Percobaan Bunuh Diri, Tindakan Spontan yang Selamatkan Satu Nyawa

Aksi Heroik Khaerun Gagalkan Percobaan Bunuh Diri, Tindakan Spontan yang Selamatkan Satu Nyawa

Megapolitan
Sampah Berjejer di Tengah Jalan Raden Patah Tangerang, Warga: Orang Sambil Lewat, Sambil Buang...

Sampah Berjejer di Tengah Jalan Raden Patah Tangerang, Warga: Orang Sambil Lewat, Sambil Buang...

Megapolitan
Gerak Cepat Pemkot Tangerang, Batalkan PTM 100 Persen Saat Kasus Covid-19 Melonjak

Gerak Cepat Pemkot Tangerang, Batalkan PTM 100 Persen Saat Kasus Covid-19 Melonjak

Megapolitan
Kebakaran 9 Kios di Pasar Rebo, Bermula dari Pedagang Tinggalkan Warung Saat Kompor Menyala

Kebakaran 9 Kios di Pasar Rebo, Bermula dari Pedagang Tinggalkan Warung Saat Kompor Menyala

Megapolitan
88 dari 90 Sekolah yang Ditutup akibat Temuan Kasus Covid-19 Sudah Dibuka Kembali

88 dari 90 Sekolah yang Ditutup akibat Temuan Kasus Covid-19 Sudah Dibuka Kembali

Megapolitan
Polda Metro Jaya Pulangkan 98 Karyawan Pinjol Ilegal di PIK

Polda Metro Jaya Pulangkan 98 Karyawan Pinjol Ilegal di PIK

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.