Mengapa Sylviana Bagikan Nomor Kepala Dinas kepada Warga?

JAKARTA, KOMPAS.com — Memberikan nomor kepala dinas kepada warga menjadi jawaban calon wakil gubernur DKI Jakarta, Sylviana Murni, atas keluhan warga yang disampaikan kepadanya saat kampanye, Jumat (2/12/2016).

Sylviana berjanji memberikan nomor telepon pribadi Kepala Dinas Tata Air, Kepala Dinas Bina Marga, dan Kepala Dinas Kesehatan kepada warga Rawa Bebek, Pulogebang, Jakarta Timur.

Sylviana meminta kepada Ketua Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) Pulogebang untuk menelepon sendiri kepala dinas dan satuan kerja perangkat dinas (SKPD) terkait dan mengadukan masalahnya.

Dia bercerita pengalamannya menelepon Kepala Dinas Tata Air Teguh Hendarwan yang jadi sorotan Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono.

"Kalau enggak berhasil, baru saya yang telepon. Bilang saja 'Saya Ketua LMK Rawa Bebek, nah kemudian saya sudah tanya sama Bu Sylvi, tolong Pak dibantu.' Kalau enggak di-openi bilang saya," kata Sylvi di Rawa Bebek, Jumat.

(Baca: Sylviana Janji Bagikan Nomor Kepala Dinas kepada Warga)

Sylvi sempat disoroti Sumarsono sekitar tiga pekan lalu, saat Sylvi blusukan ke Pasar Poncol, Bungur, Senen, Jakarta Pusat.

Di lokasi itu, Sylviana melihat ketidakteraturan penataan pedagang yang berjualan serta kebersihan pasar. Mantan Deputi Gubernur Bidang Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta itu langsung menghubungi Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Isnawa Aji dan meminta sampah tersebut dibersihkan karena sangat mengganggu kenyamanan para pedagang serta pengunjung.

Sylviana juga menghubungi Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta Teguh Hendarwan saat melihat parit dipenuhi lumpur dan sampah. Teguh juga diminta Sylviana untuk segera membersihkan parit tersebut.

Sumarsono kemudian menyoroti telepon Sylviana itu. Ia menegaskan, cagub dan cawagub DKI tidak memiliki wewenang untuk memberi perintah kepada PNS DKI.

(Baca: Telepon Sylviana Murni pada Kadis Bukan Pelanggaran Pilkada)

Hal ini juga berlaku untuk Basuki Tjahaja Purnama, Djarot Saiful Hidayat, dan Sylviana Murni, yang berlatar belakang pejabat Pemprov DKI.

Kendati demikian, pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur tidak dilarang untuk berkomunikasi dengan PNS DKI. Memberi informasi atau meminta tolong juga tidak dilarang.

Namun, kata Sumarsono, cagub dan cawagub tidak berhak memerintah PNS DKI. Sumarsono juga mengatakan, SKPD yang diperintah tidak wajib untuk mematuhi perintah itu.

Sylviana menyinggung kritikan Sumarsono disebabkan kesalahpahaman. Sylviana menyebut ia memiliki hak sebagai warga biasa untuk mengeluhkan masalahnya. Hanya kebetulan, ia kenal dan berteman dengan pejabat-pejabat DKI yang bisa membereskan masalah yang dikeluhkan.

Alternatif Qlue

Pemprov DKI sebenarnya memiliki mekanisme pengaduan warga melalui aplikasi Qlue. Melalui aplikasi itu, warga bisa menyerahkan bukti foto atas masalah yang perlu ditangani dan ditujukan langsung ke wilayah atau SKPD bersangkutan.

Melalui Qlue juga kinerja para SKPD dinilai. Berbeda dengan pasangan petahana Ahok-Djarot yang selalu meminta warga mengadu melalui Qlue, ketika blusukan ke permukiman warga, di Rawa Bebek, Sylviana tak mengenalkan Qlue ke warga.

Ketika ditanya wartawan, Sylviana menyebut masih banyak warga yang gagap teknologi dan lebih suka menelepon.

"Kadang kan orang nggak puas kalau pakai Qlue, penginnya nelepon," ujar Sylvi.

(Baca: Telepon Sylviana Murni yang Disorot Plt Gubernur DKI)

Ia mencontohkan pengalamannya sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang selalu menerima telepon dari warga. Dia mengaku waktu itu membagikan nomor pribadinya ke warga agar bisa langsung menerima keluhan.

"Ya saya waktu itu minta kearifan saja kepada para pengirim untuk sabar, insya Allah (para Kepala SKPD) solid dan langsung action," kata Sylviana.