Kompas.com - 09/12/2016, 22:01 WIB
Calon wakil gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat saat berkampanye di Jalan Teluk Beting Jaya, Koja, Jakarta Utara, Jumat (9/12/2016). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaCalon wakil gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat saat berkampanye di Jalan Teluk Beting Jaya, Koja, Jakarta Utara, Jumat (9/12/2016).
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil gubernur petahana DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat bersykur jika lahan Kedutaan Besar Inggris merupakan kepemilikan pemerintah pusat. Dengan demikian, anggaran yang sedianya dialokasikan untuk pembelian lahan tersebut dapat dialihkan ke program lainnya.

"Kalau betul-betul itu (lahan Cengkareng Barat) milik pemerintah pusat, kami beryukur," kata Djarot, di sela-sela kampanyenya di kawasan Koja, Jakarta Utara, Jumat (9/12/2016).

Djarot mengaku tak ingin kasus pembelian lahan Cengkareng Barat terulang saat ini. Sehingga, nantinya Pemprov DKI Jakarta hanya akan membayar sewa atau kompensasi lainnya ke pemerintah pusat. Sama halnya seperti ketika Pemprov DKI Jakarta memberi lahan bekas kantor Wali Kota Jakarta Selatan untuk dipergunakan sebagai kantor Sekretariat Asean.

"Tapi ini (pembelian lahan bekas Kedubes Inggris) belum dieksekusi kok," kata Djarot.

Dia mengungkapkan, lahan bekas Kedubes Inggris yang terletak di Jalan MH Thamrin atau di depan Bunderan Hotel Indonesia akan dijadikan sebagai ruang terbuka hijau (RTH). Pemprov DKI Jakarta akan membongkar pagar bekas Kedubes Inggris. Sehingga menyatu dengan Bunderan HI.

"Nanti ada MRT yang melintas, sehingga indah betul. Maksud kami adalah bagaimana caranya Kedubes Inggris bisa dikelola Pemprov DKI Jakarta. Kalau lahan itu milik pemerintah pusat, malah bagus dong," kata Djarot. (Baca: Sekda Sebut Lahan Eks Kedubes Inggris yang Dibeli Pemprov DKI Punya Pemerintah Pusat)

Sebelumnya, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan lahan eks Kedutaan Besar Inggris yang dibeli Pemerintah Provinsi DKI ternyata status lahannya dimiliki oleh pemerintah pusat.

Sedangkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Pusat menjelaskan lahan itu bersertifikat atas nama Kedubes Inggris. Apabila Kedubes Inggris mau melepaskan atau menjual, harus ada rekomendasi. Pertama dari Kementerian Luar Negeri, yang kedua dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Kompas TV Djarot Diperiksa Sebagai Saksi Penghadang Kampanye
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kurir Bawa Ganja 17 Kg Ditangkap, Dibayar Rp 1 Juta per Kg, 2 Pengendali Masih Diburu

Kurir Bawa Ganja 17 Kg Ditangkap, Dibayar Rp 1 Juta per Kg, 2 Pengendali Masih Diburu

Megapolitan
Kantor Pinjol Ilegal di PIK Digrebek Polisi, Pegawai: Kami Enggak Merugikan

Kantor Pinjol Ilegal di PIK Digrebek Polisi, Pegawai: Kami Enggak Merugikan

Megapolitan
Akses Jalan Pengganti Imbas Tol Cijago 2 Tak Sesuai Harapan, Warga Protes

Akses Jalan Pengganti Imbas Tol Cijago 2 Tak Sesuai Harapan, Warga Protes

Megapolitan
Dinkes DKI: Siswa yang Keluarganya Masih Positif Covid-19 Dilarang Ikut Sekolah Tatap Muka

Dinkes DKI: Siswa yang Keluarganya Masih Positif Covid-19 Dilarang Ikut Sekolah Tatap Muka

Megapolitan
Kuasa Hukum Keluarga Kakek 89 Tahun: Anak-anaknya Masih Terpukul, Nangis-nangis

Kuasa Hukum Keluarga Kakek 89 Tahun: Anak-anaknya Masih Terpukul, Nangis-nangis

Megapolitan
UPDATE 26 Januari: Tambah 368 Kasus Positif di Kota Tangerang, 1.372 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 26 Januari: Tambah 368 Kasus Positif di Kota Tangerang, 1.372 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Kasus Covid-19 Melonjak di Tangsel, PTM Masih 100 Persen di Saat WFO Dibatasi 50 Persen

Kasus Covid-19 Melonjak di Tangsel, PTM Masih 100 Persen di Saat WFO Dibatasi 50 Persen

Megapolitan
Karyawan Pinjol di PIK Tagih Utang ke 100 Nasabah Sehari, Gaji Rp 5 Juta per Bulan

Karyawan Pinjol di PIK Tagih Utang ke 100 Nasabah Sehari, Gaji Rp 5 Juta per Bulan

Megapolitan
UPDATE 26 Januari: Kasus Covid-19 di Depok Naik 448 dalam Sehari, 1 Pasien Sembuh

UPDATE 26 Januari: Kasus Covid-19 di Depok Naik 448 dalam Sehari, 1 Pasien Sembuh

Megapolitan
UPDATE 26 Januari: Kasus Positif Covid-19 di Tangsel Bertambah 444 Dalam Sehari

UPDATE 26 Januari: Kasus Positif Covid-19 di Tangsel Bertambah 444 Dalam Sehari

Megapolitan
Cerita Ibu Dua Anak Tergiur jadi Karyawan Pinjol Ilegal di PIK Demi Buah Hati, Berujung Ditangkap Polisi

Cerita Ibu Dua Anak Tergiur jadi Karyawan Pinjol Ilegal di PIK Demi Buah Hati, Berujung Ditangkap Polisi

Megapolitan
Pemkot Tangsel Belum Tarik Rem Darurat meski Kasus Covid-19 Melonjak

Pemkot Tangsel Belum Tarik Rem Darurat meski Kasus Covid-19 Melonjak

Megapolitan
Kesal Diputus Cinta dan Ingin Peras Korban, Pria di Tangsel Ancam Sebar Foto Vulgar

Kesal Diputus Cinta dan Ingin Peras Korban, Pria di Tangsel Ancam Sebar Foto Vulgar

Megapolitan
Pesimistis Sirkuit Formula E Rampung 3 Bulan, Ketua DPRD: Ini Bukan Lintasan Tamiya

Pesimistis Sirkuit Formula E Rampung 3 Bulan, Ketua DPRD: Ini Bukan Lintasan Tamiya

Megapolitan
Sumur Resapan Diusulkan jadi Kolam Lele, Ini Respons Wagub DKI

Sumur Resapan Diusulkan jadi Kolam Lele, Ini Respons Wagub DKI

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.